Jakarta (21/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan setiap mekanisme memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas. Menurut Adang, tujuan penguatan pemulihan aset harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum serta tata kelola aset yang baik. “Yang kita
Jakarta (21/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beserta pihak swasta. Pernyataan tersebut disampaikan Aus melalui rilis media pada Senin (21/9/2026). “Kami sangat prihatin atas
Sumatera Barat (21/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan LATANSA dan KEMBARA yang berlangsung di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Politisi PKS ini menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam membangun kader yang tangguh,
Jakarta (21/09) — Penguatan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) didorong Jalal Abdul Nasir, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Fraksi PKS, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (17/9/2026). Melalui kegiatan uji petik tersebut, pelaksanaan pemutakhiran data serta mekanisme usul dan sanggah ditelaah. Langkah itu dilakukan agar subsidi dan bantuan sosial
Mempawah (21/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menyalurkan bantuan 16.000 liter air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (19/9/2026). Aksi kemanusiaan ini dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis bersama jajaran DPD PKS Kabupaten Mempawah dan Satgas Karhutla DPD PKS Mempawah sebagai respons cepat terhadap krisis air
Jakarta (21/09) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menolak usulan pelonggaran batas defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB dalam pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut perlu dipertahankan demi menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal. “Kami memahami dan menghargai semangat untuk
Jakarta (21/09) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, menyambut baik dukungan terhadap eksistensi Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang semakin menguat. HNW juga mendukung pemberlakuan sanksi termasuk sanksi dagang atau pembatasan barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel di tanah Palestina oleh 12 negara Eropa dan Amerika Utara.
Jakarta (20/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menyoroti kembali pentingnya pengawasan terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Jakarta Barat. Hal tersebut disampaikan Adang menyusul pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika dan obat keras oleh jajaran Polsek Kembangan dalam Operasi Nila Jaya 2026. Menurut Adang, pengungkapan perkara merupakan bagian penting dalam pemberantasan
Pekanbaru (20/09) — Kemandirian ekonomi harus mulai dibangun sejak bangku kuliah. Pesan tersebut mengemuka dalam Summit Event Legislative DPM Universitas Riau (UNRI) yang digelar Sabtu (19/9/2026). Mengangkat tema “Peran Legislator Memperkuat UMKM, Mendorong Konektivitas Pembangunan Daerah Tertinggal dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional”, kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat dan Anggota Komisi VII
Jakarta (19/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Menyikapi rencana Presiden Prabowo yang mengusulkan pendidikan negeri gratis—termasuk peluang pembiayaan dari uang sitaan tindak pidana