Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Berkonflik Selama 18 Tahun, BAM DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Plasma di Mandailing Natal

 

Jakarta (01/07) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong percepatan penyelesaian konflik kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang telah berlarut selama hampir 18 tahun. BAM mempertemukan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, dan pihak perusahaan untuk mencari solusi atas tuntutan masyarakat. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan

Ketua BKSAP DPR RI: Perlu Ada Verifikasi NGO Filantropi Penghimpun Bantuan untuk Palestina

 

Jakarta (01/07) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya mekanisme verifikasi terhadap lembaga filantropi atau organisasi nonpemerintah (NGO) yang menghimpun bantuan untuk Palestina. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan masyarakat benar-benar sampai kepada rakyat Palestina. Hal itu disampaikan Syahrul usai audiensi BKSAP DPR

Rapat dengan KemenHAM, Saadiah Uluputty Lantang Bela Hak Jutaan Hektare Tanah Adat yang Dirampas Korporasi

 

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyuarakan keprihatinan mendalam atas perampasan tanah adat oleh korporasi tambang dan perkebunan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI, Selasa (30/6/2026). Rapat yang turut dihadiri para tokoh adat dari Kalimantan Barat dan

Anis Byarwati: Formula Dana Khusus Kepulauan Wajib Masuk Batang Tubuh RUU

 

Jakarta (01/07) — Pasal afirmasi atas wilayah kepulauan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dinilai belum mampu menyelesaikan penentuan formula Dana Khusus Kepulauan (DKK). Mandeknya penghitungan dana itu menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI. Terdapat usulan agar formula DKK dapat ditentukan di dalam rancangan beleid itu. Anggota Pansus

HUT Bhayangkara Ke-80, Aboe Bakar: Polri Harus Lebih Humanis

 

Jakarta (01/07) — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 menjadi momentum sakral bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk merefleksikan diri serta memperkuat komitmennya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan sejumlah catatan strategis terkait arah penegakan hukum di tanah air. “Saya

Ahmad Heryawan Dukung Langkah LAN Perkuat Kompetensi Pejabat Fungsional ASN Di Era Digital Dan Kecerdasan Buatan

 

Jakarta (01/07) — Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyelenggarakan sosialisasi Peraturan LAN RI Nomor 2 Tahun 2026 sebagai instrumen transformatif untuk meningkatkan kualitas pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) di era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI). Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat (02/06/2026), menegaskan bahwa kompetensi ASN tidak lagi diasumsikan berdasarkan

Ateng Sutisna Dorong Green Jobs Jadi Mesin Penciptaan Lapangan Kerja Baru

 

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mendorong pemerintah menjadikan pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) sebagai salah satu strategi utama dalam menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah percepatan transisi menuju ekonomi hijau dan target Net Zero Emission (NZE) 2060. Menurut Ateng, komitmen Indonesia melalui Paris Agreement,

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP 15 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, DAN KALIMANTAN SELATAN

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP 15 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, DAN KALIMANTAN SELATAN ============================================================                 Disampaikan oleh   : Rizal Bawazier                 Nomor Anggota       : A-470   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: Pimpinan dan Anggota

Komisi XI DPR RI Amin Ak: Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Ditopang Kebijakan yang Menggerakkan Ekonomi Rakyat

 

Jakarta (30/06) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 hanya dapat dicapai apabila ditopang oleh kebijakan yang benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat. Menurutnya, penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan investasi produktif, serta percepatan reformasi struktural harus menjadi prioritas

Riyono Cek Langsung Harga Minyakita di Pasar Tradisional, Ingatkan Produsen Jangan Nakal

 

Semarang (30/06) — Bantuan pangan berupa paket beras dan Minyakita periode Februari–Maret akan selesai pada Juni 2026. Penerima manfaat sebanyak lebih dari 30 juta masyarakat kecil berharap besar bantuan ini dilanjutkan untuk mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga. “Beras dan minyak adalah kebutuhan pangan pokok yang harus dikontrol penuh oleh negara. Penguasaan terhadap komoditas strategis ini