Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Achmad Ru’yat Soroti Pemblokiran Anggaran Kesehatan dan Perlindungan Dokter Residen

Achmad Ru’yat Soroti Pemblokiran Anggaran Kesehatan dan Perlindungan Dokter Residen

 

Jakarta (22/07)— Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyoroti kebijakan pemblokiran anggaran di Kementerian Kesehatan yang dinilai berpotensi mengganggu layanan kesehatan primer dan pelaksanaan berbagai program kesehatan prioritas. Selain itu, ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus meninggalnya seorang dokter residen yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Hal

Netty Prasetiyani Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Kesehatan Primer, Dorong Percepatan Transformasi Layanan

Netty Prasetiyani Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Kesehatan Primer, Dorong Percepatan Transformasi Layanan

 

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti rendahnya serapan anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang dinilai dapat menghambat agenda transformasi layanan kesehatan nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan administrasi, termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), harus diikuti dengan optimalisasi pelaksanaan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rizal Bawazier Dorong Anggaran Revitalisasi Pasar Tradisional dan Transparansi Program UMKM Ekspor

Rizal Bawazier Dorong Anggaran Revitalisasi Pasar Tradisional dan Transparansi Program UMKM Ekspor

 

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menyoroti belum adanya alokasi anggaran revitalisasi pasar tradisional dalam realisasi anggaran Kementerian Perdagangan. Ia meminta pemerintah memastikan program tersebut kembali menjadi prioritas pada penyusunan anggaran tahun 2027 serta meningkatkan transparansi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor. Hal tersebut disampaikan Rizal dalam Rapat Kerja

Abdul Fikri Faqih Desak Kemenbud Tuntaskan 156 Rekomendasi BPK Senilai Rp54,44 Miliar

Abdul Fikri Faqih Desak Kemenbud Tuntaskan 156 Rekomendasi BPK Senilai Rp54,44 Miliar

 

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengapresiasi pelampauan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), namun memberikan catatan kritis atas masih rendahnya penyelesaian rekomendasi BPK serta lambatnya penyusunan regulasi pemeliharaan aset bersejarah. Hal tersebut disampaikan Fikri dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI terkait pembahasan Laporan

Serapan Ditjen Kesehatan Primer Hanya 38,7 Persen, Muh. Haris Pertanyakan Nasib Layanan Puskesmas

Serapan Ditjen Kesehatan Primer Hanya 38,7 Persen, Muh. Haris Pertanyakan Nasib Layanan Puskesmas

 

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Muh. Haris menyuarakan keprihatinannya atas fenomena paradoks penurunan serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2025 di tengah melonjaknya pagu anggaran. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius bagi efektivitas dan kualitas kinerja pelayanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI

Dukung Hibah Kapal Giuseppe Garibaldi, Mahfudz Abdurrahman Tekankan Transparansi Anggaran dan Operasional

Dukung Hibah Kapal Giuseppe Garibaldi, Mahfudz Abdurrahman Tekankan Transparansi Anggaran dan Operasional

 

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman menyatakan persetujuannya atas rencana penerimaan hibah kapal Giuseppe Garibaldi dari Italia. Persetujuan tersebut diberikan sebagai langkah untuk memperkuat hubungan kerja sama bilateral, namun disertai catatan kritis agar pemerintah transparan terkait keberlanjutan operasional kapal tersebut ke depannya. Hal tersebut disampaikan Mahfudz dalam Rapat Komisi

Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir

Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir

 

Tanjungpinang (22/07) — Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kunjungan ini bertujuan berdialog langsung dan meminta masukan langsung dari pemda yang terkategori daerah kepulauan. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin–Selasa tanggal 20–21 Juli 2026. Kedatangan Pansus RUU disambut langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama jajaran.

Riyono Caping: Benih Bening Lobster Sumber Kesejahteraan, Jangan Diselundupkan

Riyono Caping: Benih Bening Lobster Sumber Kesejahteraan, Jangan Diselundupkan

 

Jakarta (22/07) — Panja BBL yang digulirkan oleh Komisi IV sebagai bagian dari alat pengawasan dan jalan keluar tata kelola yang masih harus terus diperbaiki demi kepentingan bangsa dan nelayan kecil. Potensi ratusan juta benih bening lobster saat ini masih dikelola secara sederhana, ditangkap dan dijual ke broker untuk diselundupkan ke luar negeri. Kondisi ini

Ledia Hanifa Khawatir Data Kebutuhan SDM Belum Memadai untuk Pengembangan Perguruan Tinggi

Ledia Hanifa Khawatir Data Kebutuhan SDM Belum Memadai untuk Pengembangan Perguruan Tinggi

 

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa, mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah memiliki perhitungan mengenai kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai dasar dalam menentukan program studi yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Ledia dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di DPR

Ahmad Heryawan Optimistis RUU Daerah Kepulauan Disahkan Periode Ini, Demi Menghapus Disparitas dan Mewujudkan Keadilan Pembangunan

Ahmad Heryawan Optimistis RUU Daerah Kepulauan Disahkan Periode Ini, Demi Menghapus Disparitas dan Mewujudkan Keadilan Pembangunan

 

Jakarta (22/07) — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menyatakan optimisme bahwa RUU Daerah Kepulauan akan dapat diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang pada periode keanggotaan DPR RI saat ini. Optimisme tersebut menguat setelah Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan menerima berbagai masukan strategis dari