Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

[Pandangan Mini] Kenapa PKS Menolak RUU KUP/HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)?

 

Kenapa PKS Menolak RUU KUP/HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)?   1. PKS menolak kenaikan tarif PPN (pajak pertambahan nilai) dari yang sekarang 10% menjadi 12%. 2. PKS menolak kebutuhan pokok (sembako), jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial dijadikan Barang/Jasa Kena Pajak (BJKP/Objek Pajak). Walau saat ini Pemerintah mengenakan tarif 0%, namun dengan menjadi

e-newsletter PKSPARLEMEN Edisi I SEPTEMBER 2021 / No.20

 

Assalamualaikum.wrwb Sapa hangat untuk seluruh Sahabat Fraksi PKS DPR RI Perkenankan kami menghantarakan kabar terkini mengenai perjuangan dan positioning PKS di Parlemen melalui e-newsletter edisi 1 September 2021 no 20. Kontribusi rekan dan sahabat sekalian untuk menyebarkan ikhtiar PKS akan sangat berharga dalam setiap hela perjuangan. Terima Kasih HUMAS FPKS DPR RI   Versi Digital

IRONI DI TENGAH PANDEMI, DUA MENTERI TUAI SENSASI ⚠️

 

PKS Minta Pemerintah Lebih Prioritaskan Anggaran Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19.‼️ ⁉️Sosialisasi pembatalan haji 2021, Kemenag habiskan dana 21,7 miliar ⁉️Selain itu, anggaran senilai 76 miliar untuk program prioritas kebijakan Kemenag juga menimbulkan pertanyaan karena tidak mencantumkan penjelasan rinci ihwal peruntukannya. 🗣Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menganggap nilai anggaran itu terbilang

MURAL DIBATASI, DEGRADASI DEMOKRASI?

 

PKS : Benahi Moral, Bukan Mural 1. Mural bertuliskan ‘DIBUNGKAM’ di bawah Jembatan Kleringan Kewek, Danurejan, Kota Yogyakarta dihapus Satpol PP. 2. Mural ‘Tuhan Aku Lapar’, di tembok kawasan Kotamas, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. 3. Mural “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”, di Jalan Diponegoro, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. 4. Mural “404: Not Found”di Batuceper, kota

TELAAH APBN | PEMERINTAH BELUM MAMPU PENUHI TARGET APBN TAHUN 2020 ❗️

 

PKS Mendesak Pemerintah Serius Dalam Targetkan Pengelolaan APBN⚠️ Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah masih belum mampu mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditargetkan 5,3% dan terealisasi minus 2,07%.📉 Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat, antara lain: (i) lonjakan