Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Adang Daradjatun Apresiasi Razia Gabungan di Lapas Narkotika, Pengawasan Harus Berkala

Adang Daradjatun Apresiasi Razia Gabungan di Lapas Narkotika, Pengawasan Harus Berkala

 

Jakarta (19/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mengapresiasi langkah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama aparat penegak hukum yang melakukan razia gabungan secara mendadak di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Menurut Adang, langkah pemeriksaan secara berkala dan melibatkan lintas instansi penting untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dari narkotika maupun barang-barang yang dilarang.

4,5 Juta Ton Beras Akan Digelontorkan, Johan: Pastikan Manfaatnya Terasa di Harga yang Dibayar Rakyat

4,5 Juta Ton Beras Akan Digelontorkan, Johan: Pastikan Manfaatnya Terasa di Harga yang Dibayar Rakyat

 

Jakarta (19/09) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai besarnya intervensi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang 2026 menunjukkan negara memiliki instrumen yang kuat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dengan tambahan SPHP dan kelanjutan bantuan pangan hingga akhir tahun, penggunaan CBP tahun ini diproyeksikan mendekati 4,5 juta ton. “Empat setengah juta ton adalah

Meitri Dorong PLN Perkuat Keandalan Listrik Kalteng di Tengah Karhutla

Meitri Dorong PLN Perkuat Keandalan Listrik Kalteng di Tengah Karhutla

 

Balikpapan (18/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong PT PLN memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah, terutama di tengah kondisi karhutla dan kabut asap yang masih terjadi. Meitri menilai pemadaman listrik dalam situasi karhutla memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan kondisi normal. Pasalnya, masyarakat membutuhkan listrik untuk mengoperasikan kipas, pendingin

Riyono Caping: Dukung Program KKP, Impor Udang Vaname Tidak Diperlukan

Riyono Caping: Dukung Program KKP, Impor Udang Vaname Tidak Diperlukan

 

Jakarta (18/09) — Realisasi impor udang Vaname dari Ekuador dan Argentina tanpa persetujuan dari KKP jelas melukai rasa nasionalisme serta iklim usaha sektor perikanan yang menjadi prioritas nasional. Adanya alasan kawasan berikat serta kekhususan impor harus ditinjau ulang untuk keberpihakan kepada pembudidaya dalam negeri. “Pasca kasus cesium 137 terhadap industri udang nasional harusnya menjadi perhatian

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

 

Jakarta (18/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara, Jumat (18/9/2026). Menurut Adang, perubahan hukum acara pidana harus memberikan kepastian bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai

Johan Rosihan: Jaminan Mutu Harus Jadi Tangga UMKM Perikanan Naik Kelas

Johan Rosihan: Jaminan Mutu Harus Jadi Tangga UMKM Perikanan Naik Kelas

 

Badung (18/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong penguatan sistem penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan agar mampu melindungi konsumen sekaligus meningkatkan nilai tambah produk masyarakat. Hal tersebut disampaikan Johan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali, di Badung,

Hendry Munief Soroti Privatisasi Pulau dan Abrasi Pantai: Harus Jadi Perhatian dalam RUU Daerah Kepulauan

Hendry Munief Soroti Privatisasi Pulau dan Abrasi Pantai: Harus Jadi Perhatian dalam RUU Daerah Kepulauan

 

Jakarta (18/09) — Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, menyoroti persoalan privatisasi ruang pesisir dan pulau-pulau kecil serta ancaman abrasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI di DPR RI, Kamis (17/9/2026). Hendry Munief menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya,

Fikri Faqih Pastikan 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

Fikri Faqih Pastikan 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

 

Jakarta (18/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027. Langkah ini merupakan komitmen awal DPR dan pemerintah dalam memperjelas status sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di

Anis Byarwati: Jurnalis Punya Peran Strategis Lindungi Masyarakat dari Keuangan Ilegal

Anis Byarwati: Jurnalis Punya Peran Strategis Lindungi Masyarakat dari Keuangan Ilegal

 

Jakarta (18/09) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menekankan pentingnya memperkuat literasi keuangan masyarakat sebagai salah satu benteng menghadapi maraknya aktivitas keuangan ilegal. Upaya tersebut, menurutnya, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan, dan media. Hal tersebut disampaikan Anis dalam kegiatan Bimbingan Masyarakat: Edukasi Keuangan Terkait

FGD RUU Kewarganegaraan, Yanuar Arif Wibowo: Kewarganegaraan Ganda Terbatas Harus Jelas Hak dan Kewajibannya

FGD RUU Kewarganegaraan, Yanuar Arif Wibowo: Kewarganegaraan Ganda Terbatas Harus Jelas Hak dan Kewajibannya

 

Jakarta (17/09) — Kapoksi Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menyoroti sejumlah konsekuensi yang perlu dikaji secara mendalam dalam rencana penerapan kewarganegaraan ganda terbatas melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Hal tersebut disampaikan Yanuar dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Formulasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas Berbasis Talenta Strategis dalam Revisi UU Kewarganegaraan”