Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Infografis dan Redaksi

Angka Stunting Masih Tinggi, HNW : Indonesia Emas 2045 Tak Tercapai Tanpa Generasi Sehat

Angka Stunting Masih Tinggi, HNW : Indonesia Emas 2045 Tak Tercapai Tanpa Generasi Sehat

 

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan kritik terhadap komitmen Pemerintah dalam menghadirkan generasi emas menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Hidayat saat menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang membahas mengenai Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran

Taati Putusan MK, HNW Apresiasi DPR yang Dengarkan Aspirasi Rakyat

Taati Putusan MK, HNW Apresiasi DPR yang Dengarkan Aspirasi Rakyat

 

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang akhirnya memutuskan untuk melaksanakan putusan MK dan tidak memaksakan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada), serta membatalkan rencana revisi UU tersebut, setelah mendengarkan aspirasi para mahasiswa dan masyarakat luas yang menolaknya baik di

Pemerintah Dinilai Abai Kelola Sumber Daya Mineral, Aleg PKS: Banyak Tambang Ilegal Rugikan Negara

Pemerintah Dinilai Abai Kelola Sumber Daya Mineral, Aleg PKS: Banyak Tambang Ilegal Rugikan Negara

 

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyoroti seriusnya masalah pengelolaan sumber daya mineral oleh pemerintah yang dinilai tidak maksimal. Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Mulyanto menekankan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, terutama terkait tambang ilegal yang terus merugikan

Politisi PKS Soroti Dugaan Mark Up Impor Beras oleh Bulog dan Badan Pangan

Politisi PKS Soroti Dugaan Mark Up Impor Beras oleh Bulog dan Badan Pangan

 

Jakarta (14/07) — Anggota Dewan Fraksi PKS Komisi IV, Slamet mengungkapkan keprihatinannya terkait laporan salah satu LSM kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan mark up dalam impor beras oleh Bulog dan Badan Pangan. Isu tersebut, berpotensi merugikan petani lokal dan mengancam ketahanan pangan nasional, menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan kalangan legislatif. Dengan perhatian

Tambah Utang di Tengah Penurunan Pendapatan Negara, Sangat Berisiko!!!

Tambah Utang di Tengah Penurunan Pendapatan Negara, Sangat Berisiko!!!

 

Jakarta (14/07) — Penambahan utang dengan skala jumbo dinilai akan berisiko pada kondisi keuangan negara. Terlebih jika berutang di tengah turunnya pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Menambah utang dengan kondisi penerimaan negara yang tidak berkelanjutan tentu sangat beresiko,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kepada Media Indonesia, Sabtu (13/07/2024).

Penyaluran Tambahan Subsidi Pupuk Harus Tepat Sasaran dan Jangan Ada Intervensi Politik‼️

Penyaluran Tambahan Subsidi Pupuk Harus Tepat Sasaran dan Jangan Ada Intervensi Politik‼️

 

Jakarta (13/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menegaskan pentingnya menjaga integritas penyaluran pupuk subsidi menjelang Pilkada serentak 2024. Pria yang akrab disapa Akmal ini mengingatkan agar tidak ada upaya intervensi politik yang dapat mengganggu distribusi pupuk subsidi kepada petani yang membutuhkan. Menurut Akmal, anggaran tambahan untuk pupuk subsidi

Wisnu Wijaya Tolak Wacana Pejudi Online Dapat Bansos

Wisnu Wijaya Tolak Wacana Pejudi Online Dapat Bansos

 

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya Adiputra menolak usulan Wakil Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring Muhadjir Effendy yang akan memberikan bantuan sosial kepada pelaku judi daring (online). Alih-alih memberantas, usulan tersebut akan memperparah keadaan dimana para pejudi daring makin kecanduan serta merangsang munculnya pejudi-pejudi baru. “Mereka tentu akan berpikir, wah

Masalah Utama IKN adalah Dasar Kebijakan bukan Pejabatnya

Masalah Utama IKN adalah Dasar Kebijakan bukan Pejabatnya

 

Jakarta (14/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi Presiden Jokowi yang telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN), sedangkan wakilnya adalah Raja Juli Antoni yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka

Penyalahgunaan QRIS Marak, Masyarakat Diminta Lebih Teliti

Penyalahgunaan QRIS Marak, Masyarakat Diminta Lebih Teliti

 

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, pada dasarnya QRIS memberikan kemudahan terhadap proses transaksi pembayaran. Namun demikian, semakin mudah dan berkembang digitalisasi ekonomi, maka celah terjadinya fraud dan penipuan juga akan terjadi. “Perlu untuk dipetakan penyebabnya, jika penipuan ini adalah karena kesalahan di sistem, maka regulator perlu menulusuri dan menindak.