Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

PKS Kritik Pemindahan Ibukota Negara

 

Dari aspek pertahanan, Fraksi PKS menyoroti beban anggaran yang akan timbul dari proses relokasi alutsista dan personel, pembentukan satuan-satuan baru, maupun pembangunan fasilitas pendukung lain, apabila Ibukota dipindahkan. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan adalah senilai 118 Triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar, yang selayaknya bisa dimanfaatkan untuk menambah alutsista, tanpa pemindahan Ibukota.

PKS Kritik Pemindahan Ibukota Negara

 

Perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibukota Negara ialah 466 Triliun melalui sejumlah skema. Bagi Fraksi PKS, jumlah biaya tersebut luar biasa besar, khususnya jika melihat kondisi APBN dan keuangan BUMN Karya kita yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Simak data selengkapnya melalui infografis di atas ya,

PKS Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara

 

Fraksi PKS mencermati sejumlah alasan yang dikemukakan Pemerintah sebagai dasar legitimasi atas pemindahan IKN ke Kalimantan. Menurut Fraksi PKS, alasan-alasan tersebut tidak cukup relevan dan kuat, justru terkesan dibuat-buat.

PKS TOLAK RENCANA PENGHAPUSAN BBM JENIS PREMIUM ‼️

 

Premium Dihapus, Padahal Rakyat Masih Butuh☹ Pemerintah menggulirkan rencana penghapusan BBM jenis Premium pada tahun 2022 mendatang di tengah beban rakyat yang masih terdampak pandemi. Hal tersebut dikatakan merupakan bagian dari roadmap BBM Ramah Lingkungan yang diupayakan Pemerintah. Nantinya, masyarakat akan menggunakan BBM minimal jenis Pertamax (RON 92) yang saat ini dijual oleh PT Pertamina

Kita Apresiasi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta DPR dan Pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja.

 

Keputusan ini menjadi momentum untuk publik terus mengawal kinerja legislasi yang harusnya menghasilkan UU yang berkualitas. Kami Menolak UU Karena ketergesaan dan tidak berpihak pada Rakyat : 1. UU Cipta Kerja 2. UU Bea Materai 2. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) a.k.a Ominibuslaw Sektor Perpajakan 3. UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) 4.

BUKAN YANG PERTAMA, KILANG MINYAK PERTAMINA TERBAKAR

 

PKS Desak Pemerintah Evaluasi Keamanan Kilang Minyak📌 Sepanjang 2014- 2021 kilang-kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) mengalami kebakaran sebanyak enam kali. Kejadian terakhir terbakarnya kilang minyak milik Pertamina di Cilacap pada Sabtu (13/11/2021).🔥 Daftar Kilang Minyak Pertamina yang terbakar (2014-2021): 1. 16 Februari 2014 KMP Dumai 2. 5 Oktober 2016 KMP Cilacap 3. 15 Agustus