Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

BIOGRAFIS DR. SALIM

 

Hayo, siapa yang mau kenal lebih dekat dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Segaf? Dari pada kepo, nih, kami beri tahu profil lengkap beliau.

PERINTAH MK MASIH DIABAIKAN, PKS: SEGERA BENTUK ATURAN TEKNIS PENUNJUKKAN PENJABAT KEPALA DAERAH!

 

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), gelombang pertama pengisian penjabat kepala daerah akan dimulai Mei 2022 yang mencakup 5 provinsi, 6 kota, dan 37 kabupaten. Secara akumulatif, jumlah penjabat kepala daerah di tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut: Tahun 2022: 101 daerah Tahun 2023: 171 daerah Panduan Pengisian Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK

Sudah Diverifikasi PERMENAKER JAMINAN HARI TUA DIREVISI

 

Alhamdulillah. Berkat perjuangan & kritik masif dari PKS dan elemen masyarakat sipil lain, khususnya buruh, Permenaker JHT No.2 Tahun 2022 yang merugikan telah direvisi menjadi Permenaker No.4 Tahun 2022. Pengambilan manfaat JHT bisa dilakukan sebelum usia 56 tahun🎉 Panjang umur hal-hal baik‼️

Rakyat Kesulitan Beli Kebutuhan Pokok, Fraksi PKS: Pemerintah Wajib Stabilkan Harga

 

Jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas pada awal April 2022 menunjukkan mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok. 7 dari 10 responden mengaku kesulitan menjangkau bahan kebutuhan pokok. Tak berhenti di situ, ekonomi rumah tangga juga diguncang dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax pada awal April. 8 dari 10 responden menyatakan terdampak

SANGAT PRIHATIN DENGAN SEMAKIN MARAKNYA PERZINAAN DAN GAYA HIDUP SEKS BEBAS SERTA FENOMENA PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG SEMAKIN MENGKHAWATIRKAN

 

Fraksi PKS mengusulkan bahwa dalam UU TPKS perlu diatur norma larangan perzinaan dengan makna yang lebih luas, serta norma larangan terhadap perilaku seks menyimpang dan segala bentuk kampanyenya. Mengingat, usulan ini tidak diakomodasi, maka Fraksi PKS menolak UU TPKS‼️ Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKS mendesak agar RKUHP dapat segera disahkan oleh DPR periode ini untuk

RUU TPKS Belum Komprehensif, PKS Konsisten Menolak Dilanjutkan

 

  RUU TPKS Belum Komprehensif, PKS Konsisten Menolak Dilanjutkan   Muatan RUU TPKS: pelecehan seksual nonfisik; penyiksaan seksual; pelecehan seksual fisik; eksploitasi seksual pemaksaan kontrasepsi; perbudakan seksual; pemaksaan sterilisasi; kekerasan seksual berbasis elektronik; pemaksaan perkawinan; Dll. Yang belum dimasukkan: Perzinaan dan perluasan makna zina Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara menyimpang (LGBT) Perlu adanya penyesuaian Tindak

Utang Meroket, PKS Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Janji Kurangi Utang Negara

 

  DATA DAN FAKTA Utang Negara “Utang pemerintah di era Presiden Jokowi terus mengalami kenaikan. Sebelum menjadi Presiden RI, Tim Kampanye Jokowi sendiri kerap melontarkan wacana untuk mengurangi jumlah utang pemerintah. Namun, utang pemerintah justru terus mengalami kenaikan. Bahkan dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, pemerintah sudah mencetak utang baru sebesar Rp 4.016 triliun”.  

Puluhan Anggota TNI-Polri Berguguran Akibat Aksi Terorisme PKS Desak Pemerintah Tumpas KKB di Papua

 

Sejak 2019, puluhan Aparat TNI-Polri telah gugur akibat aksi teror di Papua. PKS meminta Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kekerasan dan teror di Papua secara komprehensif.   Sebanyak 41 personel TNI-Polri dinyatakan gugur sepanjang 2020 sampai Januari 2022 karena terlibat kontak tembak dengan kelompok teroris Papua. 2019: terjadi 23 kasus penembakan, 10 anggota TNI/Polri gugur. 2020: