Jakarta (22/07) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menyoroti belum adanya alokasi anggaran revitalisasi pasar tradisional dalam realisasi anggaran Kementerian Perdagangan. Ia meminta pemerintah memastikan program tersebut kembali menjadi prioritas pada penyusunan anggaran tahun 2027 serta meningkatkan transparansi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor.
Hal tersebut disampaikan Rizal dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2026).
Pada awal penyampaiannya, Rizal menyinggung aspirasi yang disampaikan Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi terkait rencana perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia meminta penjelasan pemerintah mengenai sikap dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat tersebut, khususnya terkait proses pembahasan dan ratifikasi perjanjian.
Rizal kemudian mengaku belum puas terhadap realisasi serapan anggaran Kementerian Perdagangan. Menurutnya, meskipun capaian realisasi anggaran secara umum mendekati pagu yang telah ditetapkan, tidak adanya alokasi untuk revitalisasi pasar tradisional menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki.
“Jangan sampai pada tahun 2026 maupun 2027 revitalisasi pasar tradisional kembali tidak mendapatkan anggaran. Kalau masih ada sisa anggaran, sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pasar-pasar rakyat yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Rizal.
Ia menilai revitalisasi pasar tradisional merupakan program strategis yang perlu mendapat perhatian karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing perdagangan domestik sekaligus mendukung keberlangsungan usaha para pedagang kecil.
Selain itu, Rizal juga meminta data yang lebih rinci mengenai pelaksanaan program UMKM Bisa Ekspor, khususnya terkait jumlah pelaku UMKM yang telah berhasil menembus pasar internasional di daerah pemilihannya, meliputi Pekalongan, Pemalang, dan Batang. Ia juga mempertanyakan mekanisme pendampingan yang dilakukan Kementerian Perdagangan di tingkat daerah.
Rizal berharap Kementerian Perdagangan dapat meningkatkan transparansi data dan pemerataan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku UMKM di berbagai daerah. Menurutnya, penyediaan data yang akurat dan evaluasi program secara berkala akan membantu DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan setiap program perdagangan benar-benar memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat.