Jakarta (22/07)— Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyoroti kebijakan pemblokiran anggaran di Kementerian Kesehatan yang dinilai berpotensi mengganggu layanan kesehatan primer dan pelaksanaan berbagai program kesehatan prioritas. Selain itu, ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus meninggalnya seorang dokter residen yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Hal tersebut disampaikan Achmad Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2026).
Achmad mengapresiasi kinerja Kementerian Kesehatan yang dinilai mampu menindaklanjuti berbagai temuan pemeriksaan dengan baik. Menurutnya, meskipun jumlah temuan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penyelesaian tindak lanjut Kementerian Kesehatan menjadi salah satu yang terbaik dibandingkan kementerian dan lembaga lainnya.
Namun demikian, ia mempertanyakan kebijakan pemblokiran anggaran yang justru menyasar program-program kesehatan primer. Achmad Ru’yat menyoroti anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang mengalami pemblokiran cukup besar sehingga dikhawatirkan berdampak pada layanan dasar seperti puskesmas, posyandu, cek kesehatan gratis, imunisasi, penanganan gizi dan stunting, serta upaya promotif dan preventif.
“Saya ingin mengetahui sejauh mana proses pembahasan dan negosiasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan sebelum kebijakan pemblokiran anggaran tersebut diputuskan. Jangan sampai efisiensi anggaran justru menghambat program-program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Ru’yat.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemblokiran anggaran turut berdampak pada sejumlah program kesehatan prioritas, mulai dari penanggulangan tuberkulosis, program cek kesehatan gratis, pengadaan bahan medis habis pakai dan biaya spesimen, pemeriksaan HPV DNA, layanan skrining kesehatan, hingga berbagai program non-prioritas. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain persoalan anggaran, Achmad Ru’yat menyampaikan keprihatinannya atas meninggalnya seorang dokter residen anestesi yang sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSUD Tengku Rafi’an, Kabupaten Siak, Riau. Ia meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dokter spesialis, termasuk pola pembinaan dan perlindungan bagi para peserta didik.
“Kami berharap Kementerian Kesehatan dapat memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap penyebab meninggalnya dokter tersebut. Peristiwa seperti ini jangan sampai terus berulang. Keselamatan dokter residen harus menjadi perhatian serius,” Ujar Ru’yat.