Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Terdepan Dalam Kokohkan Ketahanan Nasional dan Jawab Tantangan Global

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini KSKN ini diselenggarakan untuk membekali anggota legislatif PKS di seluruh Indonesia tetang konsepsi ketahanan nasional (peluang, ancaman dan tantangannya) serta bagaimana bangsa ini menjawab tantangan global. Bekal ini penting karena Fraksi PKS berkomitmen menjadi yang terdepan dalam bela negara dan menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kehadiran Peserta Kursus Singkat Ketahanan Nasional Terus Bertambah

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggelar Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 yang diikuti lebih dari 500 anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, Jumat, (21/02/2020).

Johan Rosihan Minta KKP Bangun Program Penguatan Daya Saing Ekonomi

Anggota legislative F-PKS Dapil NTB, Johan Rosihan, menyoroti masih rendahnya daya saing produk perikanan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara produsen perikanan dunia lainnya.

Wakil Komisi X DPR Minta Kemendikbud Permudah Syarat NUPTK

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mempermudah persyaratan bagi guru honorer dalam mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Kewenangan Izin Kawasan Hutan Perlu Dikembalikan dari BKPM kepada KLHK

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menyoroti persoalan izin kawasan hutan yang kini dikelola BKM yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Slamet Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet menyoroti perkembangan ancaman kemiskinan yang melanda keluarga petani, peternak, dan nelayan.

Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya agar tidak hanya sebatas menelaah akuntabilitas keuangan negara saja.   “BAKN harus menjadi sebuah lembaga yang bersifat tetap dan punya power. Setelah kelembagaan kuat, perlu ada mekanisme yang diatur di mana

Komisi X: SOP Kemenparekraf Belum Diterapkan Ihwal Penyebaran Virus Corona

Jakarta (17/2) Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengaku belum melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ihwal penyebaran virus corona di dalam dunia Pariwisata.  Padahal Kemenparekraf harus punya SOP khusus jika ternyata ada wisatawan yang tidak terdeteksi tapi ternyata sudah berada di Indonesia dan sudah

Anggota Komisi X Ledia Hanifa: Jabar Kekurangan SLB

Jakarta (17/2)- Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, ancaman defisit guru SLB di Jabar bukan isapan jempol belaka, namun nyata di depan mata. Menurutnya, ketersediaan guru kini menjadi persoalan utama yang dihadapi SLB di Jabar. Hal ini karena banyaknya guru SLB yang bakal memasuki masa pensiun dan tidak diimbangi oleh rekrutmen guru

PKS Kritik Usulan Pembangunan Gedung Baru Kemendikbud di Jakarta

Jakarta (17/2) Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah mengungkap rencana pembangunan gedung kementerian baru di Jakarta. Padahal, rencana ini bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu ia beberkan dalam diskusi hasil survei nasional Indo Barometer berjudul ‘Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari

Catatan Ledia Tentang Dana BOS: Kemendikbud Perlu Ngobrol Dengan Pemda

Jakarta – (15/2) Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyoroti sumber dana pendidikan yang didapat pemerintah daerah. Menurut Ledia, pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bisa memberikan pemahaman kepada pemda agar tidak bergantung kepada dana dari pemerintah pusat. “Saya mau ngasih PR ke Pak Erlangga (Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud), harus banyak ngobrol sama pemda. Kenapa? Karena

HNW Dukung Sikap Indonesia di PBB Tolak Proposal Trump

Jakarta (15/2) Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri RI yang telah menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina pada pertemuan Dewan Keamanan PBB Selasa (11/2/2020) kemarin. “Kami mengapresiasi Kemenlu dan Perwakilan Indonesia untuk PBB, terutama Bapak Dubes Dian Triansyah Djani yang semalam menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk Palestina di