Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Hadiri Munas V PKS, Netty: Logo Baru PKS Akan Memikat Pemilih Perempuan dan Milenial

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani yang hadir dalam acara Munas mengatakan Logo baru PKS mencerminkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kunker Spesifik ke Jambi, Aleg PKS Lakukan Pengawasan Penyaluran Bantuan PKH di Masa Pandemi

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik dalam rangka pengawasan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dampak sosial Pandemi Covid-19 ke Provinsi Jambi pada Rabu (25/11/2020).

Anggota FPKS minta Pemerintah batalkan Calling Visa Untuk Israel

Melihat kebijakan itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menegaskan agar Pemerintah membuat peraturan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

Dilantik Jadi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Sampaikan Platform Tentang Ekonomi Berkeadilan

Politisi PKS, Anis Byarwati menyampaikan sejumlah rencana dan misi yang akan dijalankannya di Bidang Ekonomi dan Keuangan setelah secara resmi dilantik menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Periode 2020-2025.

Bangun Ekonomi Digital, Aleg PKS Dorong Pemerintah Siapkan Ekosistem Startup yang Kuat dan Memadai

Apresiasi diberikan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mendukung peningkatan ekonomi digital Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Toriq Hidayat saat membuka Webinar Merajut Nusantara, Senin, (30/11).

Di Munas V PKS, Johan Sebut Pertanian dan Kelautan sebagai Falsafah Perjuangan Dasar PKS

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menjadi salah satu peserta yang menghadiri acara Munas kelima PKS yang diselenggarakan di Bandung (26-29/11/2020) yang berisi berbagai kegiatan penting untuk mengokohkan falsafah perjuangan dasar PKS ke depan.

Nasir Djamil : RUU Minuman Beralkohol Menjadi Rujukan Daerah

Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menegaskan, RUU Minuman Beralkohol memang dibutuhkan saat ini, untuk mencegah angka kriminalitas dan potensi peredaran konsumsi anak dibawah umur.

Pelestarian Batik dari Pemkot Pekalongan Diapresiasi

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam memberikan perlindungan dan kelestarian batik sebagai salah satu ciri khas kota tersebut. Batik pun kemudian menjadi salah satu bagian dari potensi sektor ekonomi kreatif (ekraf).

Nasir Djamil: Tidak Bisa Pilkada Dijadikan Kambing Hitam oleh Pelanggar Prokes

Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil mengatakan tidak bisa pilkada dijadikan kambing hitam oleh pelanggar protokol kesehatan. Sepegetahuan kami di Komisi II, monitoring dan evaluasi protokol kesehatan dilakukan dalam rentang waktu harian, mingguan dan bulanan.

Pangdam Perintahkan Prajurit Turunkan Baliho Habib Rizieq, Pimpinan Komisi I: Terus Terang Saya Gagal Paham

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku terheran-heran dengan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang secara terang-terangan mengakui telah memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib M. Rizieq Shihab.

Sejumlah Fraksi Sepakat Data Orientasi Seksual Tidak Diatur Dalam RUU PDP

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan spesifik itu bukan berarti tidak bisa digunakan, tetapi penggunaannya harus berhati-hati, pihak atau lembaga yang berhak memproses ini harus ada perhatian betul atau ada ancamannya sehingga memang harus ekstra berhati-hati

Data Bansos Terpadu Harus Berada Dalam Satu Sistem di Kemensos

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengimbau, agar kedepannya seluruh data penyaluran bantuan sosial terpusat dan berada dalam satu sistem data terpadu nasional di Kementerian Sosial (Kemensos). Terutama, bagi penerima manfaat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sehingga, penyaluran bantuan sosial dapat terlaksana secara tepat sasaran.