Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

PN Tangerang Sahkan Perkawinan Pasangan Beda Agama, Aleg PKS: Langgar Konstitusi dan Hukum Agama

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf buka suara soal putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mengesahkan pernikahan beda agama. Bukhori menegaskan, pernikahan beda agama bertentangan dengan konstitusi.

Kurniasih Langsung Teruskan Banyak Keluhan PMI Hongkong ke BP2MI

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menyuarakan aspirasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara langsung ke pemerintah yang diwakili Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI) dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dan BP2MI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua FPKS: Presiden Jokowi Berpotensi Langgar UU No. 13 Tahun 2022

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menganggap Presiden telah melanggar UU No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Aleg PKS Minta Kemenhub Tata Ekosistem Logistik Jelang Penerapan Zero ODOL

Meski memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menegakkan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang diawali dengan strategi soft law enforcement, Aleg PKS, Toriq Hidayat, memandang pemerintah agak terlambat dalam penerapannya.

Terima Kunjungan STIE Ganesha, Ledia Hanifa Ajak Mahasiswa Melek Politik

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa, menerima kunjungan para mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha (STIE Ganesha) pada Rabu (30/11).

Dorong Baznas Bantu Penderita Katarak, Aleg PKS Usulkan Program Unik Penuh Manfaat

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis (IQL) dalam rapat Komisi VIII bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong Baznas untuk dapat membuat program yang dapat bermanfaat bagi para fakir miskin khususnya bagi orang-orang yang mempunyai masalah katarak.

Saadiah Uluputty Terinspirasi Kawasan ‘Ketapang Urban Aquaculture’ Guna Adaptasi di Maluku

Anggota Komisi IV DPR RI Sa’adiah Uluputty mengaku terinsipirasi dengan adanya tempat konservasi dan eduwisata kawasan Taman Mangrove ‘Ketapang Urban Aquaculture’ yang berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta ekosistem laut (blue economy) melalui tanaman mangrove. Menurutnya, budi daya tanaman mangrove di daerah pesisir itu dapat diadaptasikan di Daerah Pemilihannya, Maluku.

DPR Bakal Percepat Sahkan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat, Komisi II: Kami Desak November Ini

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, pembahasan terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-undang Pemekaran Provinsi Papua Barat masih terus dilakukan.

Tifatul Sembiring: Pemerintah Berhak Cabut LPS yang Tak Ikuti Migrasi Analog ke Digital

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai, pemerintah berhak mencabut izin lembaga penyiaran swasta (LPS) yang enggan mengikuti program analog switch-off (ASO) atau migrasi televisi analog ke digital.

DPR: Cegah Stunting Erat Kaitannya dengan Indonesia Emas 2045

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komisi IX DPR RI Dr Kurniasih Mufidayati, Kepala Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Ibni Sholeh dan Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Edi Setiawan di Masjid Al-Istiqomah, Tanah Abang, Jakarta Ahad (30/10/2022).

Secara Simbolis, Dimyati Natakusumah Berikan Tunjangan Kematian kepada Anggota ‘Dulur Dimyati’

Hal itu disampaikan Dimyati Natakusumah, selaku Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 1 yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang saat menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis pada ahli waris anggota DPD PKS Kabupaten Lebak yang meninggal dunia di acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan DPD PKS Kabupaten Pandeglang, Minggu (30/10/2022) di Hotel S’ Rizki Pandeglang.

Kenaikan BI Rate Kian Sulitkan Masyarakat Kelas Bawah Ajukan Kredit Rumah

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7-Days Repo Rate (BI7DDR) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen, memiliki konsekuensi serius terhadap masyarakat bawah dalam membeli rumah secara kredit.