Jakarta (22/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti rendahnya serapan anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang dinilai dapat menghambat agenda transformasi layanan kesehatan nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan administrasi, termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), harus diikuti dengan optimalisasi pelaksanaan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2026). Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan harus menjadi dasar untuk memastikan seluruh program kesehatan berjalan secara efektif dan berdampak nyata.
Netty menyoroti rendahnya serapan anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang baru mencapai 38,7 persen. Padahal, sektor ini merupakan ujung tombak transformasi kesehatan melalui penguatan upaya promotif dan preventif, seperti pelayanan puskesmas, posyandu, edukasi kesehatan, imunisasi, serta pencegahan penyakit sebelum masyarakat membutuhkan layanan kuratif.
“Saya ingin memastikan bahwa semangat transformasi kesehatan yang dibangun Kementerian Kesehatan benar-benar berjalan di lapangan. Rendahnya serapan anggaran kesehatan primer harus menjadi perhatian serius karena layanan inilah yang menjadi pintu masuk utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Netty.
Ia juga mengungkapkan hasil temuannya saat bertemu para kader Posyandu dan PKK di daerah. Menurutnya, para kader mengeluhkan semakin beratnya beban tugas setelah Posyandu mengemban enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), sementara dukungan terhadap kader masih terbatas. Di sisi lain, puskesmas juga dinilai masih dibebani berbagai pekerjaan administratif sehingga mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Netty mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri serta minimnya klaim daerah untuk sejumlah program prioritas, seperti pemeriksaan tuberkulosis (TB), skrining HPV DNA, dan skrining hipotiroid kongenital. Ia meminta Kementerian Kesehatan menjelaskan mekanisme pelaksanaan program tersebut, termasuk kendala yang menyebabkan daerah belum memanfaatkan anggaran yang telah disediakan.
“Kita menargetkan eliminasi TB pada tahun 2030. Namun apabila masih banyak daerah yang tidak mengajukan klaim untuk layanan pemeriksaan TB maupun program skrining lainnya, tentu perlu dievaluasi apakah persoalannya ada pada mekanisme klaim, kapasitas daerah, atau kurangnya sosialisasi program,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Netty meminta Kementerian Kesehatan menjadikan rendahnya serapan anggaran sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program ke depan. Menurutnya, transformasi kesehatan hanya akan berhasil apabila didukung perencanaan yang matang, pelaksanaan anggaran yang optimal, serta penguatan layanan kesehatan primer yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.