Author: Humas Fraksi PKS

PKS: Modernisasi Kadin Harus Perkuat UMKM dan Adaptif terhadap Ekonomi Digital

22/09/2026 11:29 Humas Fraksi PKS

Jakarta (22/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong pembaruan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadirkan organisasi dunia usaha yang lebih modern, demokratis, transparan, dan inklusif. Penguatan kelembagaan Kadin harus memastikan pelaku UMKM, koperasi, perusahaan daerah, dan pengusaha di daerah memperoleh ruang representasi yang proporsional. Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi

Ledia Hanifa Dorong Bandung Jadi Role Model Pengembangan Ekonomi Kreatif

21/09/2026 23:28 Humas Fraksi PKS

Jakarta (21/09) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendorong penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di Kota Bandung agar tidak hanya bertumpu pada besarnya potensi pelaku usaha, tetapi juga didukung kelembagaan, pendampingan, dan regulasi yang memadai. Hal tersebut disampaikan Ledia saat menerima audiensi DPRD Kota Bandung di

Surahman Hidayat Apresiasi Tim Gabungan Evakuasi Korban KMP Virgo Transport 8

21/09/2026 23:28 Humas Fraksi PKS

Jakarta (21/09) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 pada 13 September 2026 di perairan Kalimantan Selatan. Dari total 243 penumpang, sebanyak 114 orang telah berhasil dievakuasi dengan jumlah 108 selamat dan 6 meninggal dunia, sementara 129 penumpang lainnya masih dalam

Abdul Kharis Dorong KKP Perluas Layanan Mutu Perikanan hingga Daerah Terpencil

21/09/2026 16:38 Humas Fraksi PKS

Badung (21/09) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas jangkauan pelayanan pengawasan dan penjaminan mutu hasil perikanan hingga ke daerah-daerah pesisir dan wilayah terpencil. Perluasan layanan dinilai penting agar nelayan dan pelaku usaha perikanan memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan merata. Hal tersebut

PKS: RUU Reforma Agraria Harus Lindungi Rakyat dari Mafia Tanah dan Kriminalisasi

21/09/2026 15:23 Humas Fraksi PKS

Jakarta (21/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat. Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat membacakan Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA

21/09/2026 15:21 Humas Fraksi PKS

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA ============================================================== Disampaikan oleh : Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M. Nomor Anggota : A-477 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian dan Akuntabilitas

21/09/2026 15:13 Humas Fraksi PKS

Jakarta (21/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan setiap mekanisme memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas. Menurut Adang, tujuan penguatan pemulihan aset harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum serta tata kelola aset yang baik. “Yang kita

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur Desak Evaluasi Total Tata Kelola Sertifikasi Tanah Pasca-OTT KPK

21/09/2026 15:13 Humas Fraksi PKS

Jakarta (21/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beserta pihak swasta. Pernyataan tersebut disampaikan Aus melalui rilis media pada Senin (21/9/2026). “Kami sangat prihatin atas

Nevi Zuairina Beri Dukungan Penuh LATANSA dan KEMBARA di Empat Daerah Sumbar

21/09/2026 10:15 Humas Fraksi PKS

Sumatera Barat (21/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan LATANSA dan KEMBARA yang berlangsung di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Politisi PKS ini menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam membangun kader yang tangguh,

Dorong Subsidi Tepat Sasaran, Jalal Abdul Nasir Tekankan Keterpaduan dan Keakuratan DTSEN