Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Izzuddin Alqassam Kasuba Dorong Desa Tomori Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Halmahera Selatan

Izzuddin Alqassam Kasuba Dorong Desa Tomori Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Halmahera Selatan

 

Halmahera Selatan (11/11) — Pengembangan ekonomi kreatif di tingkat desa perlu diarahkan menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah potensi lokal, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, dalam kegiatan Aktivasi Desa Kreatif melalui Pengembangan Ruang Kreatif di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,

Soroti Sulitnya Gen Z Cari Kerja, Ru’yat Desak Pemerintah Perluas Akses dan Kesempatan Bekerja Jangka Panjang

Soroti Sulitnya Gen Z Cari Kerja, Ru’yat Desak Pemerintah Perluas Akses dan Kesempatan Bekerja Jangka Panjang

 

Jakarta (11/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Ru’yat, menyoroti tantangan ketenagakerjaan nasional, khususnya sulitnya akses lapangan pekerjaan bagi generasi muda atau Gen Z. Menurutnya, penurunan angka pengangguran harus dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan kepastian penghasilan bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Amin Ak: Pemilu Sela AS Belum Ringankan Tarif Ekspor, Petani dan Pelaku Usaha Perlu Perlindungan

Amin Ak: Pemilu Sela AS Belum Ringankan Tarif Ekspor, Petani dan Pelaku Usaha Perlu Perlindungan

 

Jakarta (11/11) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Lumajang), Amin Ak, mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri atas hasil pemilu sela Amerika Serikat. Kemenangan Partai Demokrat atas DPR dan Senat AS dinilainya belum otomatis meringankan beban ekspor Indonesia, apalagi Presiden Donald Trump sudah mengisyaratkan

Ateng Sutisna Soroti 82 Persen Petani Sumedang Berlahan Sempit, Dorong Perbaikan Kebijakan Pertanian

Ateng Sutisna Soroti 82 Persen Petani Sumedang Berlahan Sempit, Dorong Perbaikan Kebijakan Pertanian

 

Sumedang (11/11) — Anggota MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menyoroti kondisi petani di Kabupaten Sumedang yang mayoritas masih menggarap lahan sempit. Ia mendorong perbaikan kebijakan pertanian agar lebih berpihak pada kebutuhan petani kecil, mulai dari akses air irigasi, keterjangkauan sarana produksi, hingga kepastian pasar dan peningkatan pendapatan. Hal tersebut disampaikan Ateng

Aher: Jika Aspirasi Publik Menguat, Tak Ada Alasan DPR Tak Memproses Hak Menyatakan Pendapat

Aher: Jika Aspirasi Publik Menguat, Tak Ada Alasan DPR Tak Memproses Hak Menyatakan Pendapat

 

Jakarta (10/11) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat sipil terkait tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPR RI. BAM akan segera menyusun kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk disampaikan kepada pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut sesuai ketentuan konstitusi.

Jenderal M. Jusuf Jadi Pahlawan Nasional, Meity: Masyarakat Sulsel Patut Berbangga!

Jenderal M. Jusuf Jadi Pahlawan Nasional, Meity: Masyarakat Sulsel Patut Berbangga!

 

Jakarta (10/11) — Satu lagi tokoh dari Sulawesi Selatan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional dari negara. Dia adalah Jenderal M. Jusuf, sosok yang pernah dipercaya untuk memimpin militer Indonesia pada era Orde Baru. Gelar Pahlawan Nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada perwakilan keluarga sang jenderal dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan

HNW Mengundurkan Diri dari Pimpinan MPR RI, Sekjen PKS: Tugas Baru Pimpin Diplomasi Internasional Antar-Parlemen

HNW Mengundurkan Diri dari Pimpinan MPR RI, Sekjen PKS: Tugas Baru Pimpin Diplomasi Internasional Antar-Parlemen

 

Jakarta (10/11) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI sehubungan dengan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Penugasan tersebut diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen di seluruh dunia, khususnya dengan negara-negara Islam, serta memperluas dukungan bagi

Sarasehan Kebangsaan MPR RI di UMT, Habib Idrus Ajak Mahasiswa Sikapi Isu LGBTQ Berlandaskan Pancasila dan Konstitusi

Sarasehan Kebangsaan MPR RI di UMT, Habib Idrus Ajak Mahasiswa Sikapi Isu LGBTQ Berlandaskan Pancasila dan Konstitusi

 

Tangerang (10/11) — Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus, mengajak mahasiswa menyikapi isu LGBTQ secara kritis, beradab, dan berlandaskan Pancasila serta konstitusi. Ia menilai penguatan pendidikan karakter dan ketahanan keluarga sejalan dengan upaya pemerintah membangun generasi muda yang berakhlak. “Indonesia adalah negara hukum yang berketuhanan. Pancasila dan konstitusi menjadi pijakan kita menyikapi perubahan

Hendry Munief: Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Riau Harus Mendapat Dukungan Pemerintah Pusat

Hendry Munief: Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Riau Harus Mendapat Dukungan Pemerintah Pusat

 

Jakarta (10/11) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Riau I, Hendry Munief, menerima kunjungan aspirasi jajaran Sekolah Tinggi Pariwisata Riau dalam kegiatan Hari Aspirasi Fraksi PKS DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/11). Dalam pertemuan tersebut, Hendry menyambut baik berbagai aspirasi yang disampaikan, khususnya

Adang Daradjatun Tekankan Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Adang Daradjatun Tekankan Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

 

Jakarta (10/11) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, dan keadilan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang membahas Daftar Inventarisasi