Seram Bagian Barat (28/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Awal Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Pengembangan Kawasan Strategis (TPK IBM PKS) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel Amboina, Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada 27–28 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku ini menjadi forum awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat di Provinsi Maluku.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di Provinsi Maluku merupakan salah satu aspirasi pembangunan yang selama ini dikawal oleh Saadiah Uluputty ketika mengemban amanah sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, Saadiah secara konsisten memperjuangkan agar alokasi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dapat hadir di berbagai wilayah Maluku untuk memperkuat konektivitas, membuka akses antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya, Saadiah menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk memastikan setiap program yang bersumber dari APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sebagai satu komitmen untuk bisa sama-sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab kita untuk melaksanakan setiap program yang teralokasikan melalui APBN yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Saadiah.
Ia menambahkan, Program PISEW merupakan program strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mampu menghubungkan konektivitas antarwilayah.
Menurut Saadiah, keberadaan infrastruktur yang memadai akan mempercepat distribusi hasil panen, menjaga kualitas komoditas, meningkatkan efisiensi waktu tempuh, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan sosial masyarakat.
“PISEW bukan hanya membangun jalan atau infrastruktur fisik. Lebih dari itu, program ini membangun akses ekonomi masyarakat. Ketika konektivitas semakin baik, hasil panen dapat dipasarkan lebih cepat, kualitas komoditas tetap terjaga, biaya distribusi menjadi lebih efisien, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” jelasnya.
Baca juga: Saadiah Uluputty: Anggaran Bantuan Hukum Hanya 1,31 Persen, Birokrasi Kemenkum Justru Dominan
Ketua Panitia, Muhammad Ali Tasrif, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program PISEW Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Maluku saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan. Program tersebut dilaksanakan pada sebelas lokasi yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi awal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku, Andreas Budi Wirawan, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk membangun komitmen serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan seluruh mitra pelaksana kegiatan.
Menurutnya, Program PISEW merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas kawasan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat. Keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembangunan fisik, tetapi juga oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Pengembangan Kawasan Strategis (TPK IBM PKS) Provinsi Maluku memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mengawal pelaksanaan Program PISEW Tahun Anggaran 2026, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan benar-benar mampu meningkatkan konektivitas, memperkuat perekonomian daerah, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Maluku.