Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Hari Pahlawan, Ateng Sutisna Ajak Kader Hidupkan Semangat Pengabdian dari Desa

Hari Pahlawan, Ateng Sutisna Ajak Kader Hidupkan Semangat Pengabdian dari Desa

 

Majalengka (13/11) – Anggota MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mengajak masyarakat, khususnya kader Baraya Ateng Sutisna, menghidupkan semangat kepahlawanan melalui pengabdian nyata di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keberanian membela kepentingan bersama, kepedulian terhadap persoalan warga, dan semangat gotong royong merupakan nilai perjuangan yang perlu terus dirawat oleh generasi sekarang. Pesan tersebut disampaikan

Johan Rosihan: Pergantian Wapres Harus Berlandaskan Konstitusi, Jaga Kepastian Hukum dan Stabilitas Pemerintahan

Johan Rosihan: Pergantian Wapres Harus Berlandaskan Konstitusi, Jaga Kepastian Hukum dan Stabilitas Pemerintahan

 

Jakarta (13/11) — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Johan Rosihan, menegaskan bahwa proses pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka harus dilaksanakan secara konstitusional dengan mengedepankan kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan, dan kondusivitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan Johan seusai mengikuti Rapat Gabungan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan DPD

Tifatul Sembiring: Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan, Verifikasi Calon Jangan Sisakan Polemik

Tifatul Sembiring: Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan, Verifikasi Calon Jangan Sisakan Polemik

 

Jakarta (13/11) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring, menekankan pentingnya proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan konstitusi. Ia mengingatkan agar seluruh persyaratan calon diperiksa secara menyeluruh guna mencegah munculnya persoalan hukum maupun polemik setelah pemilihan. Hal tersebut disampaikan Tifatul seusai mengikuti Rapat Gabungan Pimpinan

Johan Rosihan Dorong Pengisian Kursi Wapres Dipercepat demi Kepastian Ketatanegaraan

Johan Rosihan Dorong Pengisian Kursi Wapres Dipercepat demi Kepastian Ketatanegaraan

 

Jakarta (13/11) — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Johan Rosihan, mendorong agar proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia segera dituntaskan sesuai mekanisme konstitusional. Menurutnya, percepatan proses tersebut penting untuk menghadirkan kepastian ketatanegaraan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan Johan dalam wawancara

Ateng Sutisna Minta Jalur Usaha Resmi bagi Pengecer BBM Majalengka

Ateng Sutisna Minta Jalur Usaha Resmi bagi Pengecer BBM Majalengka

 

Majalengka (12/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, meminta pemerintah membuka jalur usaha yang sah bagi anggota Paguyuban Pengecer BBM Bersubsidi Majalengka. Menanggapi aspirasi paguyuban dalam kegiatan reses pada Minggu (08/11), ia menegaskan bahwa Solar subsidi dan Pertalite yang dibeli di SPBU untuk konsumsi sendiri

Meity Dukung Komnas HAM Perjuangkan Kesetaraan Pekerja Asing dan Domestik di Industri Nikel

Meity Dukung Komnas HAM Perjuangkan Kesetaraan Pekerja Asing dan Domestik di Industri Nikel

 

Jakarta (13/11) — Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, mendukung upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperjuangkan kesetaraan pekerja domestik dengan pekerja asing di industri pertambangan nikel. Anggota Komisi XIII DPR RI itu mengatakan bahwa apa yang disoroti Komnas HAM searah dengan keresahannya saat mengunjungi salah satu pusat pertambangan nikel di Sulawesi Tengah

Usai Wapres Serahkan Surat Pengunduran Diri, HNW Harap Proses Konstitusional Hadirkan Solusi Terbaik bagi Bangsa

Usai Wapres Serahkan Surat Pengunduran Diri, HNW Harap Proses Konstitusional Hadirkan Solusi Terbaik bagi Bangsa

 

Jakarta (12/11) — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut disampaikan HNW seusai mengikuti pertemuan pimpinan

Agar Lulusan SMA Tak Gagap Dunia Kerja, Fikri Faqih Dorong Penjurusan Hibrida Lintas Disiplin

Agar Lulusan SMA Tak Gagap Dunia Kerja, Fikri Faqih Dorong Penjurusan Hibrida Lintas Disiplin

 

Jakarta (12/11) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih, merespons positif langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mengkaji ulang wacana pengembalian penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Agar relevan dengan tuntutan zaman, Fikri mengusulkan inovasi berupa sistem penjurusan hibrida (mayor-minor) yang memadukan fondasi keilmuan dasar

Ateng Sutisna Desak Perbaikan Upah dan Tata Niaga Rotan Majalengka

Ateng Sutisna Desak Perbaikan Upah dan Tata Niaga Rotan Majalengka

 

Majalengka (12/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah memperbaiki tata niaga dan kesejahteraan perajin rotan di Kabupaten Majalengka. Dalam agenda reses pada 08/11, ia menerima aspirasi mengenai rendahnya upah borongan, sulitnya memperoleh bahan baku berkualitas, serta terbatasnya akses perajin terhadap pemasok dan pembeli. Kondisi tersebut

Habib Aboe Dorong Pembuktian Makar dengan Follow the Data Flow

Habib Aboe Dorong Pembuktian Makar dengan Follow the Data Flow

 

Jakarta (12/11) — Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dengan menelusuri aliran data hasil penyadapan atau follow the data flow. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penangkapan para pelaku di lapangan, tetapi harus menjangkau pihak-pihak yang memesan, mengendalikan,