Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin melalui peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang diperingati setiap tanggal 28 November setiap tahunnya, mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk lebih peka dan peduli lingkungan.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi RS Hermina sebagai rumah sakit provider yang menjalankan program jaminan kesehatan utama (Jamkestama) bagi anggota DPR RI bersama keluarganya.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, mendatangi Dapil dan menemui Kelompok Warga yang tergabung dalam Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) se-Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok.
Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari melayat ke keluarga korban bencana longsoran di Kampung Cukang Genteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, kemarin.
Anggota DPR Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah intensif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Agama RI yang melakukan diplomasi kolektif langsung kepada sejumlah pejabat mitra mereka di Kerajaan Arab Saudi terkait pembukaan perjalanan ke Saudi dan terutama urusan haji dan umrah jamaah asal Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah RI juga memperhatikan perlindungan bagi WNI khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat membenarkan bahwa pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan proyek strategis Pemerintah.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap agar revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak hanya melibatkan satu komisi, yakni Komisi I DPR RI, tetapi melibatkan lintas komisi dan dengan membentuk panitia khusus atau pansus.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf mengawal advokasi bantuan renovasi rumah warga prasejahtera atau bantuan Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementerian Sosial hingga tahap pencairan.
Menyusul dibatalkannya UU Cipta Kerja oleh MK, Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Pemerintah membekukan kegiatah Lembaga Pengelola Investasi (LPI).