Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyampaikan data Dinkes Kota Tasikmalaya per tanggal 1 April 2020 bahwa jumlah pasien positif Covid 19 sebanyak 6 orang dan 1 orang meninggal dunia, ratusan orang bersatus ODP.
Anggota FPKS DPR RI, Johan Rosihan, memberikan respon pada rancangan Perppu No. 1/2020 yang ternyata belum mengatur tentang mekanisme kontrol dan akuntabililtas yang ketat tentang pelaksanaan penanganan Covid-19.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, meminta Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) segera membuat Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur prosedur pelaksanaan pembebasan dan diskon tarif listrik terkait status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Anggota Komisi Hukum DPR RI Fraksi PKS, M Nasir Djamil menyayang Presiden Jokowi yang tidak teliti saat menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
Rencana pemerintah memberlakukan darurat sipil guna menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia terus mendapatkan kritikan. Kali ini, kritikan dari anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati.
Wakil Ketua FPKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, minta Pemerintah fokus tangani peningkatan jumlah pasien dan korban Covid 19.
Anggota DPR RI Fraksi PKS M. Nasir Djamil menegaskan ditengah pandemi global covid-19 pemerintah Indonesia seharusnya mengambil sikap tegas dalam kebijakan terhadap larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mengatakan, perpres atau inpres ini memiliki durasi singkat, hanya 1 tahun. Yakni sebagai dasar hukum pengaturan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H untuk mencegah persebaran Covid-19. Oleh karena itu, dasar hukum ini mesti detail terkait dengan durasi dan jangkauan wilayah.
Sebagai upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Depok, Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tahmid memberikan bantuan berupa APD dan Disinfektan terhadap sejumlah masjid.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah mengalihkan anggaran infrastruktur yang tidak prioritas untuk penanganan covid 19.