Oleh: Dr. Syahrul Aidi Maazat Ketua BKSAP DPR RI – Anggota DPR RI Fraksi PKS Indonesia sering disebut sebagai negeri yang kaya. Matahari bersinar sepanjang tahun, curah hujan relatif tinggi, tanah yang luas dan subur tersedia di banyak daerah, serta keanekaragaman hayati kita termasuk yang terbesar di dunia. Hampir sepanjang tahun kita dapat menanam. Dari
Jakarta (16/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendukung penuh usulan Presiden Prabowo Subianto terkait penerapan kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk memulangkan talenta unggul Indonesia di luar negeri agar kembali membangun Tanah Air, sebagaimana disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Fikri memandang kebijakan tersebut akan
Bekasi (16/08) — Anggota DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menghadiri kegiatan Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Perumahan Graha Mustika Media, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Kamis (30/7/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat melalui silaturahmi dan dialog bersama masyarakat. Warga menyampaikan beragam aspirasi mengenai kebutuhan lingkungan, pelayanan publik, serta penguatan kegiatan
Jakarta (16/08) — Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pimpinan dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berziarah ke makam dua Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta. Ziarah ke makam Mohammad Hatta di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, dilakukan pada Kamis (13/8/2026), sementara ziarah ke makam Bung Karno
Jakarta (16/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Sikap tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI ============================================================ Disampaikan oleh: dr. Gamal Nomor Anggota: A-474 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi
Jakarta (15/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) dini hari. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, sekitar pukul 04.58 WIB. Berdasarkan pembaruan data BNPB hingga pukul 15.00 WIB,
Tegal (15/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menghadiri peluncuran buku biografi maestro Tari Endel bertajuk “SAWITRI: Aku Ingin Menari Sampai Mati” di Lasnur Convention Hall, Slawi, Kabupaten Tegal, pada Selasa (11/8/2026). Momen ini sekaligus menegaskan komitmen Komisi X DPR dalam mengawal pemanfaatan Dana Indonesia Raya, yang sebelumnya dikenal sebagai Dana Indonesiana,
Jakarta (15/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, memberikan apresiasi tinggi terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Ia menilai arah kebijakan fiskal pemerintah menunjukkan sinyal yang sangat positif bagi perekonomian nasional. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.426 triliun, atau tumbuh sekitar
Jakarta (15/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menilai rencana pemberlakuan kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional merupakan gagasan yang perlu dikaji secara mendalam, komprehensif, dan hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk parlemen. Menurut Yanuar, pembahasan kewarganegaraan ganda tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah Indonesia perlu membuka ruang bagi kewarganegaraan ganda, tetapi harus