Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Temukan Berbagai Ketidaksinkronan, Ateng Sutisna Dorong Audit Menyeluruh PLTP Mataloko

Temukan Berbagai Ketidaksinkronan, Ateng Sutisna Dorong Audit Menyeluruh PLTP Mataloko

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh rencana pengeboran baru PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, sampai dilakukan audit menyeluruh. Transisi energi tidak boleh dipaksakan apabila masih menyisakan berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi Komisi XII DPR

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SATU DATA INDONESIA

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SATU DATA INDONESIA

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SATU DATA INDONESIA ===============================================================                 Disampaikan oleh   : dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed. Nomor Anggota       : A-474     Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;

Meity Apresiasi Ditjen Imigrasi dalam Pemangkasan Penerbitan Bebas Visa Kunjungan

Meity Apresiasi Ditjen Imigrasi dalam Pemangkasan Penerbitan Bebas Visa Kunjungan

 

Jakarta (15/07) — Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meity Rahmatia memuji capaian Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 2,81 triliun rupiah dari visa kunjungan warga asing ke Indonesia. Capaian ini, menurutnya, menunjukkan ada perbaikan pada sistem pelayanan imigrasi. “Semakin bermutu dan profesional. Dengan demikian pula, kontribusi lembaga ini

Wujudkan Akses Inklusif, Alifudin Gandeng Media Negara Ajak Komunitas Disabilitas Nobar Piala Dunia

Wujudkan Akses Inklusif, Alifudin Gandeng Media Negara Ajak Komunitas Disabilitas Nobar Piala Dunia

 

Pontianak (15/07) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap nilai-nilai inklusivitas dengan menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) pertandingan akbar Piala Dunia antara Prancis melawan Spanyol. Acara yang berlangsung pada Rabu dini hari (15/7/2026) pukul 01.00 WIB ini bertempat di Stadion Paralimpik, Kota Pontianak. Menggandeng komunitas disabilitas serta

Pertambangan Berkeadilan: Jalal Abdul Nasir Desak Freeport dan Amman Zero Fatality serta Optimalkan Nilai Tambah

Pertambangan Berkeadilan: Jalal Abdul Nasir Desak Freeport dan Amman Zero Fatality serta Optimalkan Nilai Tambah

 

Jakarta (15/07) — Masukan mengenai keselamatan kerja, keandalan smelter, hilirisasi, dan kontribusi sosial disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, dalam RDP dan RDPU bersama PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Selasa (14/7/2026). “Zero fatality harus menjadi komitmen utama dalam industri pertambangan kelas dunia. Keselamatan pekerja merupakan hal

Ateng Sutisna Dorong Evaluasi KBLI 92000 agar Tak Jadi Celah Legitimasi Judi Online

Ateng Sutisna Dorong Evaluasi KBLI 92000 agar Tak Jadi Celah Legitimasi Judi Online

 

Jakarta (15/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 92000 tentang Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan agar tidak menimbulkan kesan bahwa perjudian merupakan kegiatan usaha yang dapat memperoleh legitimasi administratif di Indonesia. Menurut Ateng, langkah tersebut penting untuk memperkuat agenda

Anggota Komisi II DPR RI, Kang Aher Minta Kepala Desa Dukung Penuh Program PTSL

Anggota Komisi II DPR RI, Kang Aher Minta Kepala Desa Dukung Penuh Program PTSL

 

Bandung (14/07) — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa pemerintah desa harus mendukung penuh pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena program tersebut memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat secara gratis. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat periode 2008–2013 dan 2013–2018 ini saat menghadiri kegiatan penyerahan sertifikat PTSL di Desa

Netty Prasetiyani: Jangan Anggap Enteng HIV, Hindari Seks Berisiko dan Perilaku Sesama Jenis

Netty Prasetiyani: Jangan Anggap Enteng HIV, Hindari Seks Berisiko dan Perilaku Sesama Jenis

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap enteng risiko HIV hanya karena telah tersedia terapi antiretroviral (ARV) dan Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). Menurutnya, keberadaan intervensi medis harus dibarengi dengan penguatan edukasi pencegahan dan kesadaran untuk menghindari perilaku berisiko. “Jangan pernah anggap enteng HIV hanya karena ada

Soroti Berbagai Isu Hukum, Adang Daradjatun: Fokus Awasi Kasus Eks-Jampidsus, Dorong RUU Perampasan Aset hingga Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Soroti Berbagai Isu Hukum, Adang Daradjatun: Fokus Awasi Kasus Eks-Jampidsus, Dorong RUU Perampasan Aset hingga Rehabilitasi Pengguna Narkotika

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyampaikan sejumlah isu hukum yang tengah menjadi perhatian dan pembahasan di Komisi III DPR RI, mulai dari pengawasan proses hukum terkait kasus eks-Jampidsus Kejaksaan Agung, RUU Perampasan Aset, RUU Hukum Perdata Internasional, hingga revisi Undang-Undang Narkotika. Hal tersebut disampaikan Adang dalam sesi PKS

Reni Astuti Dorong UKT Berkeadilan Sejak Semester Pertama, Mahasiswa Harus Bisa Sanggah Sejak Dinyatakan Lolos

Reni Astuti Dorong UKT Berkeadilan Sejak Semester Pertama, Mahasiswa Harus Bisa Sanggah Sejak Dinyatakan Lolos

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, mendorong adanya perbaikan mekanisme penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar lebih berkeadilan sejak awal mahasiswa masuk perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Reni dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-25 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Selasa (14/07), di