Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Pandangan Fraksi

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH ============================================================                 Disampaikan oleh   : Riyono, S.Kel., M.Si.                 Nomor Anggota       : A-475 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami

Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Disampaikan Oleh: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. Nomor Anggota : A-469   Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran, serta

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 ============================================================== Disampaikan Oleh: Rizal Bawazier Nomor Anggota: A-470 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI; – Rekan-rekan wartawan serta

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 ============================================================== Disampaikan Oleh : Habib Idrus Salim Aljufri, Lc. MBA. Nomor Anggota : A-478 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI;

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Statistik

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Statistik

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATISTIK =========================================================================================== Disampaikan oleh : Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. Nomor Anggota : A – 448   Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI – Rekan-rekan

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN =============================================================== Disampaikan oleh   : drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si. Nomor Anggota       : A-456 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

 

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) =========================================================================================== Dibacakan oleh: Habib Idrus Salim Al Jufri, Lc,.M.B.A Nomor Anggota : A-478 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2025 Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang terhormat: Pimpinan

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA =========================================================================================== Disampaikan oleh : dr. Gamal Nomor Anggota : A-474   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas 10 (Sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota pada Provinsi Gorontalo (Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo), Sulawesi Tenggara (Kab. Buton, Kab. Kolaka, Kab. Konawe, dan Kab. Muna), dan Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Sangihe, Kab. Minahasa, dan Kota Manado)

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas 10 (Sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota pada Provinsi Gorontalo (Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo), Sulawesi Tenggara (Kab. Buton, Kab. Kolaka, Kab. Konawe, dan Kab. Muna), dan Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Sangihe, Kab. Minahasa, dan Kota Manado)

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 10 (SEPULUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI GORONTALO (KAB. GORONTALO DAN KOTA GORONTALO), SULAWESI TENGGARA (KAB. BUTON, KAB. KOLAKA, KAB. KONAWE, DAN KAB. MUNA), DAN SULAWESI UTARA (KAB. BOLAANG MONGONDOW, KAB. SANGIHE, KAB. MINAHASA DAN KOTA MANADO). ============================================================== Disampaikan Oleh :

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

 

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA =============================================================== Disampaikan oleh   : Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si. Nomor Anggota       : A-464 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami