Jakarta (08/08) — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang mengupayakan agar para paralegal yang bertugas di Pos Bantuan Hukum bisa memperoleh gaji atau honor dari pemerintah daerah. Saat ini, Provinsi Banten dan DKI Jakarta disebut telah berkomitmen membiayai paralegal melalui surat keputusan gubernur. Selain dukungan pemda, Kemenkum menyiapkan proyek percontohan insentif dari APBN 2027
Jakarta (08/08) — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran bersama mengenai percepatan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke dalam dokumen tata ruang daerah. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid (22/06/2026) menjelaskan langkah ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menetapkan status LP2B sementara sebagai bagian yang mengikat dari
Brebes (08/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meninjau pelaksanaan Program Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, Jawa Tengah, pada reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan perbaikan fasilitas pendidikan berjalan sesuai target guna mengatasi hambatan pembangunan akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jakarta (08/08) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengapresiasi langkah Kementerian Agama bersama Kementerian PPN/Bappenas yang berinisiatif meluncurkan Satu Data Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL). Integrasi Mustahik dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai sebagai ikhtiar memperbaiki tata kelola dana umat agar lebih
Sumedang (08/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong PT PLN Indonesia Power (PLN IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jatigede mengarahkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memperkuat ekonomi masyarakat di 14 desa lingkar Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang. Salah satu program yang didorong adalah sinergi dengan para pihak atau
Jakarta (08/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menangani konflik antara satwa liar dan masyarakat yang kembali terjadi di sejumlah daerah, termasuk kasus serangan monyet ekor panjang di Indragiri Hilir, Riau. Politisi PKS ini menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban dalam kejadian tersebut. Berdasarkan laporan yang
Lampung Timur (08/08) — Persoalan sampah yang semakin kompleks di berbagai daerah membutuhkan perubahan cara pandang dalam penanganannya. Ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) dinilai tidak lagi cukup menjawab tantangan meningkatnya timbulan sampah dari tahun ke tahun. Solusi yang lebih efektif justru dimulai dari desa, dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku
Jakarta (07/08) — Mendagri Tito Karnavian dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama mengenai Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke dalam tata ruang kabupaten/kota untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kebijakan ini merujuk pada Perpres Nomor 4 Tahun 2026 yang menetapkan 87 persen lahan pertanian berkelanjutan diambil dari Lahan Baku Sawah tingkat provinsi sehingga
Jakarta (07/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mengecam keras penganiayaan dan pemerkosaan seorang mahasiswi yang terjadi di Makassar baru-baru ini. Selain dituntut dengan hukuman berat, pelaku yang tak lain adalah mantan pacar korban sendiri, kata Meity, harus dituntut untuk membayar restitusi kepada korban. “Saya turut mengecam perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dari pelaku.
Ambon (07/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Maluku, Kamis (6/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI dalam menyerap aspirasi sekaligus memperkuat perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak