Jakarta (11/07) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarinstitusi dalam menangani kasus dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik. Hal tersebut disampaikan Adang dalam Konferensi Pers Komisi III DPR RI terkait Kasus Korupsi Batu Bara dan Pengunduran Diri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
Serang (11/07) — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan persoalan pertanahan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi bagi berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Memang di beragam tempat masalah tanah ini memang sering kali mencuat. Karena itulah Komisi
Surabaya (11/07) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya dengan mengusung tema “Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Surabaya: Sinergi dan Kolaborasi”. Dalam pertemuan tersebut, BKSAP mendorong Pemkot Surabaya untuk memperkuat capaian daerah melalui diplomasi luar negeri dan mengoptimalkan kerja sama internasional secara lebih konkret. Anggota
Klaten (11/07) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memimpin kegiatan Panen Raya Padi di lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, pada Jumat (10/7/2026). Langkah ini menjadi bentuk komitmen nyata dari jajaran legislatif dalam mendorong modernisasi pertanian nasional demi memperkuat ketahanan pangan. Dalam kegiatan strategis
Jakarta (10/07) — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia mendukung upaya LPSK yang mendorong penerapan ganti rugi finansial secara maksimal dalam kasus Cibitung, Bekasi dan Lokasari, Jakarta Barat. Restitusi dalam kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak di bawah umur di dua kawasan tersebut bertujuan untuk membiayai pemulihan medis jangka
Jakarta (10/07) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti konflik agraria Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan korporasi, yang dinilai merugikan masyarakat desa setempat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka. “Masalahnya ada di izin
Yogyakarta (10/07) — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menjawab persoalan mendasar di dunia pendidikan, mulai dari krisis guru hingga kekhasan pesantren. Penegasan ini disampaikan Fikri usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026). Menurut Fikri, pemenuhan kebutuhan
Jakarta (10/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah tidak melihat reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung dan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai dua kebijakan yang saling bertentangan. Pembukaan kembali penerbangan komersial di Bandara Husein memang dapat menggerakkan kembali ekonomi Bandung Raya. Tetapi
Jakarta (10/07) — Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) di Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR RI terus bergulir. Dalam rapat Panja bersama pemerintah, Anggota Panja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Habib Idrus Aljufri, mengusulkan agar Islamic International Financial Hub menjadi bagian penting dalam desain RUU PFII sebagai keunggulan kompetitif
Jakarta (10/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia tahun 2026 masih menghadapi tantangan serius. Di balik ketersediaan pangan yang relatif terjaga, masih terdapat persoalan ketimpangan wilayah, tingginya harga pangan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, dan ketergantungan terhadap impor pangan strategis. Data menunjukkan 433 kabupaten/kota (84,24%) berada