Jakarta (10/10) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, meminta anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru dilantik memperkuat penggunaan teknologi dalam audit keuangan negara, terutama kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Hal itu disampaikan Habib Idrus seusai Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai
Makassar (10/10) — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong penguatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses pasar, meningkatkan penjualan, serta memperkuat daya saing produk lokal di tengah perkembangan ekonomi digital. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Hendry Munief dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI mengenai arah kebijakan
Jakarta (10/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendorong pemerintah memastikan percepatan penyaluran jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) benar-benar memberikan manfaat bagi peternak rakyat. Menurutnya, selisih harga antara jagung di pasar yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram dan jagung SPHP sebesar Rp5.000 per kilogram merupakan ruang intervensi yang sangat
Lampung (09/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyoroti persoalan antrean dan potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Lampung. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penetapan kuota, distribusi, dan pengawasan Biosolar serta Pertalite agar ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Meitri dalam kunjungan kerja reses Komisi
Jakarta (09/10) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendukung pelaksanaan Wajib Halal yang mulai berlaku 18 Oktober 2026 bagi seluruh produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), setelah pada tahun 2024 telah berlaku bagi pelaku usaha menengah dan besar. HNW, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa
Jakarta (09/10) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Banten III, Habib Idrus, mendorong Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau kualitas kredit pekerja yang berpotensi terdampak regulasi ketenagakerjaan yang baru disahkan. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027
Jakarta (09/10) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI, Muhammad Kholid, menyampaikan keprihatinan atas meluasnya dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan warga di Sumatra dan Kalimantan. Ia mendorong agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan warga secepat mungkin. Ia juga mendorong Indonesia tampil
Jakarta (09/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyatakan belum dapat memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan panas bumi di Gunung Ciremai. Ia meminta pemerintah mengutamakan perlindungan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), merespons keberatan masyarakat, serta membuka studi pendahuluan dan kajian daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Potensi panas bumi
Arusha, Tanzania (09/10) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan pernyataan tegas dalam pertemuan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di sela-sela Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, pada 5–9 Oktober 2026. Dalam pidatonya, Syahrul tidak hanya menyoroti situasi di Gaza dan Tepi Barat,
Jakarta (09/10) — Komisi III DPR RI kembali mendalami penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi dan akademisi Universitas Trisakti Albert Aries. Rapat dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun. Dalam RDPU tersebut, para narasumber memberikan