Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini KSKN ini diselenggarakan untuk membekali anggota legislatif PKS di seluruh Indonesia tetang konsepsi ketahanan nasional (peluang, ancaman dan tantangannya) serta bagaimana bangsa ini menjawab tantangan global. Bekal ini penting karena Fraksi PKS berkomitmen menjadi yang terdepan dalam bela negara dan menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggelar Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 yang diikuti lebih dari 500 anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, Jumat, (21/02/2020).
Anggota legislative F-PKS Dapil NTB, Johan Rosihan, menyoroti masih rendahnya daya saing produk perikanan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara produsen perikanan dunia lainnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mempermudah persyaratan bagi guru honorer dalam mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menyoroti persoalan izin kawasan hutan yang kini dikelola BKM yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet menyoroti perkembangan ancaman kemiskinan yang melanda keluarga petani, peternak, dan nelayan.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati, menyoroti cukai plastik yang diusulkan Kementerian Keuangan menjadi sumber pemasukan bagi negara, sebagaimana disampaikan dalam rapat kerja komisi XI dengan Menteri Keuangan dengan topik Penjelasan Menkeu tentang Ekstensifikasi Barang Kena Cukai berupa Kantong Plastik, Rabu, (19/02/2020).
Anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharam menyatakan belum menyetujui usul pemerintah terkait penambahan jenis barang kena cukai berupa produk plastik, dalam pembahasan penerapan tarif cukai plastik antara Kementrian Keuangan dan Komisi XI DPR, Rabu (19/02/2020).
Anggota DPR Komisi VI, Nevi Zuairina pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh direksi BUMN Asuransi.Menurut Nevi hal tersebut didasari karena merugikan nasabah dengan angka fantastis dan telah mencoreng bangsa kita di mata dunia berkaitan dengan integritas kepercayaan terhadap kejujuran.
Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Iskan Qolba Lubis menanggapi wacana yang dilontarkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pada Rabu (19/02/2020) tentang sertifikasi Khatib.