Kebijakan Pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun dilarang dinilai Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.
Anggota Legislatif Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dampak kerugian lingkungan terhadap perizinan kembali ekspor pasir laut setelah dilarang selama 20 tahun.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyampaikan keprihatinan mendalam terkait penurunan anggaran sektor pertanian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun mengatakan bakal tetap fokus atas penilaian hasil Panitia Seleksi (Pansel) terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi X DPR RI menekankan pengaturan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan akan didasarkan pada paradigma baru kepariwisataan yakni pariwisata berkualitas.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menjelaskan dengan pembatalan rapat pengambilan keputusan tingkat I hari ini, maka otomatis RUU EBET ini tidak dapat disahkan oleh DPR RI Periode 2019-2024.
Dari hasil kajian yang ada, baik laporan dari berbagai kekuatan civil society maupun hasil pemantauan komisi-komisi terkait di DPR menunjukkan masih lemahnya teknologi, sistem, dan pengawasan di laut. Hal itu dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, di Jakarta, Rabu (18/9).
Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mendorong Pemerintah melakukan perbaikan pada realisasi dana pendidikan karena merupakan bagian dari pengeluaran wajib (mandatory spending).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintahan baru yang dinahkodai Presiden Prabowo Subianto untuk menumbuhkan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2 persen.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengkritik wacana kenaikan tarif KRL. Ia menilai kebijakan ini tak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Pekerja kelas menengah ke bawah mengandalkan KRL. Rencana ini dinilai membebani keuangan mereka yang sudah terbatas.