Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf buka suara soal putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mengesahkan pernikahan beda agama. Bukhori menegaskan, pernikahan beda agama bertentangan dengan konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menyuarakan aspirasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara langsung ke pemerintah yang diwakili Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI) dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dan BP2MI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menganggap Presiden telah melanggar UU No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Meski memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menegakkan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang diawali dengan strategi soft law enforcement, Aleg PKS, Toriq Hidayat, memandang pemerintah agak terlambat dalam penerapannya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa, menerima kunjungan para mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha (STIE Ganesha) pada Rabu (30/11).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis (IQL) dalam rapat Komisi VIII bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong Baznas untuk dapat membuat program yang dapat bermanfaat bagi para fakir miskin khususnya bagi orang-orang yang mempunyai masalah katarak.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah menyiapkan strategi komunikasi, lobi dan dasar argumentasi objektif dalam mengajukan banding terhadap putusan WTO.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyoroti kurangnya komitmen Kementerian Agama dalam mendorong percepatan pemulihan pasca musibah gempa bumi di Cianjur.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mengadakan Pelatihan Pengolahan Kopi Fermentasi untuk Pemicu Citarasa Spesialty di Hotel Braling, Selasa (29/11/2022).
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi dan menolak wacana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menghapuskan Kota dan Kabupaten Administratif beserta jabatan walikota dan bupati di Provinsi DKI Jakarta pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibukota Indonesia.