Jakarta (29/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Mohd. Iqbal Romzi, meminta pemerintah segera melakukan verifikasi dan koreksi atas perubahan klasifikasi desil yang tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lapangan. Anomali data berisiko membuat keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, keluarga dengan anak, serta pekerja rentan kehilangan akses terhadap bantuan sosial yang menjadi
Jakarta (29/08) — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Badan Bank Tanah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa kehadiran Badan Bank Tanah harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan lahan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Bank Tanah merupakan instrumen strategis
Jakarta (29/08) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI mewanti-wanti agar pemerintah melalui kementerian terkait tidak membiarkan persoalan kontroversi desil menjadi berlarut-larut. HNW, sapaan akrabnya, menilai sudah banyak keluhan masyarakat mengenai sistem desil yang menimbulkan berbagai masalah, di mana dianggap tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang berdampak langsung dengan dihentikannya
Jakarta (29/08) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah tidak menjadikan nomenklatur B50 sebagai “BBM setengah hijau” dan B100 sebagai “BBM hijau” sekadar sebagai slogan komunikasi. Setiap klaim bahan bakar ramah lingkungan harus dibuktikan secara ilmiah, transparan, dan dapat diaudit melalui Life Cycle Assessment (LCA) serta penghitungan carbon debt
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi usul inisiatif DPR RI merupakan momentum penting untuk melakukan pembaruan sistem ketenagakerjaan nasional. Sebagai salah satu anggota Komisi IX yang terlibat dalam proses penyusunan RUU tersebut, Netty mengatakan regulasi baru harus mampu menjawab perubahan dunia kerja
Jakarta (28/08) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sekaligus Anggota Fraksi PKS DPR RI, Ahmad Heryawan, mengapresiasi aksi demonstrasi massa yang berlangsung hari ini dengan tuntutan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penguatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar terhadap profesi hukum. Menurutnya, advokat tidak cukup hanya memahami teknologi, tetapi juga harus mampu memanfaatkannya dengan tetap berpegang pada prinsip hukum, etika profesi,
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI F-PKS, Meity Rahmatia menanggapi ajakan Kementerian Hak Asasi Manusia kepada masyarakat sipil agar berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi HAM 2026. Ia menilai program tersebut sangat positif terhadap upaya penegakan dan pemenuhan HAM masyarakat Indonesia. Melalui Forum Konsultasi HAM, menurut politisi Partai Keadilan
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ateng Sutisna meminta DPR dan Pemerintah segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), namun tetap memastikan kualitas substansi dan arah transisi energi nasional. Percepatan legislasi tidak boleh menghasilkan aturan yang justru memberikan ruang baru bagi energi
Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyampaikan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai usul DPR RI. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (27/08), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan,