Jakarta (22/07) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman menyatakan persetujuannya atas rencana penerimaan hibah kapal Giuseppe Garibaldi dari Italia. Persetujuan tersebut diberikan sebagai langkah untuk memperkuat hubungan kerja sama bilateral, namun disertai catatan kritis agar pemerintah transparan terkait keberlanjutan operasional kapal tersebut ke depannya.

Hal tersebut disampaikan Mahfudz dalam Rapat Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri beserta jajaran pemerintah terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2026).

“Setelah kami berdiskusi di internal Kelompok Komisi (Poksi) dan berdasarkan arahan dari Ketua Majelis Syuro, prinsipnya Fraksi PKS setuju atas penerimaan hibah kapal Giuseppe Garibaldi ini sebagai bentuk upaya membangun hubungan kerja sama yang baik dengan negara Italia,” ucap Mahfudz.

Kendati memberikan lampu hijau, Mahfudz mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap beban yang menyertai penerimaan hibah alutsista. Ia mengamini sejumlah risiko yang sempat disinggung di dalam rapat, khususnya mengenai potensi pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh negara.

“Tentu ada risiko-risiko dari penerimaan hibah ini, termasuk masalah biaya operasional dan perawatannya. Jadi, pada prinsipnya kami setuju, tetapi kami tidak ingin hal ini menjadi beban tak terduga,” ujar Anggota DPR RI tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk segera memaparkan rencana komprehensif pasca-penerimaan kapal. Pemerintah dinilai wajib memastikan bahwa kapal hibah tersebut benar-benar memiliki nilai tambah bagi pertahanan nasional dan sesuai dengan kemampuan anggaran negara.

“Kami butuh kejelasan keberlanjutan keberadaan kapal ini nantinya seperti apa. Daya gunanya bagaimana, serta proses daya dukung dan skema pembiayaannya juga wajib dijelaskan secara tuntas kepada kami,” pungkas Mahfudz.