Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Riyono Caping: Dukung Penambahan Anggaran Pengawasan KKP 2027

 

Bitung (11/06) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 di Laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat, 29 Mei lalu. “Penangkapan kegiatan ilegal ini

Habib Idrus: Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat di Tengah Pelemahan Rupiah dan Tekanan IHSG

 

Jakarta (11/06) — Pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini menjadi perhatian sejumlah pihak. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Al-Jufri, menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat. Menurut Habib Idrus, berbagai indikator ekonomi makro menunjukkan kondisi perekonomian

Rapat Kerja Bersama Kementerian Hukum, Meity Harap Pelayanan Hukum Merata hingga Pelosok Daerah

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, turut menyampaikan pandangan dalam rapat kerja pembahasan RKA-K/L serta RKP Kementerian Hukum Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia mengajukan sejumlah pertanyaan terkait laporan kementerian mengenai efektivitas pembangunan hukum nasional selama satu tahun. Hal tersebut mencakup

Nevi Zuairina: Keselamatan dan Kepastian Hukum 18 Nelayan Aceh Harus Menjadi Prioritas Diplomasi Pemerintah

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih ditahannya 18 nelayan asal Aceh Timur oleh otoritas Thailand yang diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Thailand. Nevi berharap para nelayan tersebut segera memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal dari negara. “Kami memahami

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini: Kebijakan Batas Belanja Pegawai Jangan Sampai Korbankan Nasib Honorer dan Pembangunan Daerah

 

Jakarta (10/06) — Komisi II DPR RI menegaskan keberpihakannya kepada pemerintah daerah dan jutaan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, sejumlah gubernur, dan Asosiasi Pemerintahan Daerah, Komisi II DPR RI menghasilkan sejumlah kesimpulan penting yang memastikan kebijakan penataan

Buka Forum Dialog Perdamaian Global, HNW Ajak Dunia Bangun Perdamaian Berkeadilan

 

Jakarta (10/06) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. M. Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan terwujud tanpa kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Dialog Global dalam rangka Hari Peringatan Dialog Internasional untuk Peradaban, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan,

Hamid Noor Yasin Soroti Minimnya Anggaran Transmigrasi dan Dorong Fokus pada Kenaikan Status Desa

 

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program teknis transmigrasi serta mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar lebih berorientasi pada peningkatan status desa sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan Hamid dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Meitri Citra Wardani: Kenaikan Pertamax Harus Diantisipasi, Jangan Sampai Picu Kelangkaan BBM Subsidi

 

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Menurut Meitri, meskipun Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang tidak secara langsung dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat

Sekjen PKS Dorong BI, Kemenkeu, dan OJK Satu Komando Hadapi Tekanan Rupiah

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global harus direspons melalui kebijakan yang terintegrasi lintas otoritas dan sektor. Menurutnya, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Pernyataan tersebut disampaikan

Ru’yat Desak Perbaikan Sistem Uji Kompetensi Dokter dan Penghapusan UKT Pasca-Koas

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, meminta pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pendidikan kedokteran nasional menyusul adanya aspirasi dari mahasiswa kedokteran terkait ancaman tidak lulus uji kompetensi serta beban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang masih dikenakan meski proses pendidikan telah selesai. Hal tersebut disampaikan Ru’yat dalam sesi PKS