Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Riyono Dorong Masyarakat Aktif Cegah Karhutla: Jaga Hutan, Jangan Tebang dan Bakar Sembarangan

 

Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi merusak ekosistem serta mengancam kehidupan masyarakat. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas karhutla di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare per 22 Agustus 2026, dengan Kalimantan Barat

Merespons Situasi Indonesia, Meity Serukan Para Pemimpin Jadikan Rasulullah Teladan

 

Jakarta (27/08) — Merespons situasi Indonesia yang akhir-akhir ini banyak diwarnai protes dan unjuk rasa, Anggota DPR RI Fraksi PKS Meity Rahmatia mengingatkan kembali para pemimpin dan anak bangsa untuk meneladani Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. “Selagi masih suasana Maulid Nabi Muhammad SAW, jadikan momentum ini untuk introspeksi diri. Bagaimana idealnya nilai-nilai kepemimpinan yang dicontohkan dan

Meitri Citra Wardani Dorong Universitas Perkuat Diplomasi Parlemen dan Hukum Lingkungan

 

Denpasar (27/08) — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi mitra dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional. Hal tersebut disampaikan Meitri dalam kunjungan BKSAP DPR RI ke Universitas Warmadewa, Bali, Kamis (27/8/2026). Menurutnya, perguruan

Fraksi PKS Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Usaha

 

Jakarta (27/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Regulasi tersebut dinilai harus mampu memperkuat hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Gamal, saat

Johan: Revisi UU Kehutanan Harus Sejahterakan Rakyat Tanpa Korbankan Fungsi Ekologis

 

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menekankan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan hutan dalam agenda revisi Undang-Undang (UU) Kehutanan. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (27/08), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Johan

Selain Bantu UMKM, Hendry Munief Dorong Pelaku Industri Kembangkan Industri Halal

 

Tangerang (27/08) — Kunjungan ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten, menghasilkan sejumlah catatan penting dari Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief. Kunjungan lapangan yang berlangsung 24–26 Agustus 2026 tersebut dilakukan untuk menggali kondisi nyata kawasan industri sekaligus mendapatkan masukan bagi penyempurnaan RUU Kawasan Industri. Salah satu perhatian utama Hendry adalah penguatan peran

Ateng Sutisna Soroti Lemahnya Pencegahan Karhutla di Tengah El Nino

 

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menilai meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai bencana alam akibat kemarau panjang. Ancaman tersebut telah diperingatkan sejak awal tahun, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan yang disiplin, terukur, dan mengikat hingga ke tingkat

Saadiah Uluputty: UU Perampasan Aset Harus Tegas terhadap Kejahatan, Tetap Adil terhadap Rakyat

 

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi instrumen hukum yang kuat untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat. Menurut Saadiah, pemberantasan kejahatan tidak boleh berhenti pada penghukuman terhadap pelaku. Negara juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh secara tidak

Kawal Pemulihan Desa Wisata Sade, Abdul Hadi Serukan Standardisasi Keamanan dan Sinergi Pembangunan Ulang Kawasan

 

Jakarta (27/08) — Musibah kebakaran yang melanda kawasan adat Desa Wisata Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memantik perhatian serius dari berbagai pihak. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan catatan kritis terkait aspek keselamatan dan infrastruktur