Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Anggota Komisi XI DPR, Amin Ak Dorong Ekonomi Syariah Menjadi Mesin Pertumbuhan Baru, Bukan Sekadar Alternatif Keuangan

 

Jakarta (07/08) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengajak Indonesia untuk berpikir lebih besar soal ekonomi syariah. Menurutnya, dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia dan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia seharusnya tidak puas hanya jadi “pembeli” produk halal. “Saatnya Indonesia naik kelas jadi produsen, investor, sekaligus pusat pembiayaan syariah dunia,” ujarnya. Amin

Saadiah Uluputty Dorong Penguatan Layanan Hukum di Daerah Saat Kunjungi Kanwil Kementerian Hukum Maluku

 

Ambon (07/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku. Kehadiran Saadiah disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Saiful, bersama jajaran Kepala Divisi, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis sebagai ajang koordinasi, bertukar gagasan,

Tingkatkan IPM Tegal, Fikri Faqih Dorong Penguatan PKBM, Baik Fasilitas Maupun Kesejahteraan Tutor

 

Tegal (07/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, siap menindaklanjuti keluhan minimnya fasilitas dan kesejahteraan tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Forum PKBM pada masa reses DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, penguatan PKBM sangat

Ahmad Heryawan Dukung Percepatan SP2D Online, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

 

Jakarta (07/08) — Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk mendorong implementasi Surat Perintah Pencairan Dana secara daring. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (18/06/2026) menegaskan bahwa SP2D online via Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI sangat penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Rapat

Surahman Hidayat Soroti Kasus Dehidrasi Anak Akibat Fenomena El Nino 2026

 

Jakarta (06/08) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, turut menyoroti atas meningkatnya kasus dehidrasi anak-anak selama musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino 2026. Keterbatasan air bersih membuat anak-anak lebih rentan terhadap dehidrasi, gizi buruk, dan penyakit berbasis air. “Anak-anak paling cepat kehilangan cairan tubuh, sering lupa minum

Aboe Bakar: BKSAP Siap Bantu Membuka Jalan Garut Menjadi Pusat Industri Vetiver Dunia

 

Garut (06/08) — Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, salah satunya dengan membuka akses kerja sama internasional untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Kabupaten Garut. “Garut memiliki modal pembangunan yang sangat kuat, baik dari sisi sumber

Anggota Komisi XI Amin Ak: Pertumbuhan Ekonomi Perlu Diperkuat Mesin Baru, Tidak Bisa Hanya Bertumpu pada Konsumsi

 

Jakarta (06/08) — Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, melambat dibandingkan triwulan I-2026 yang sebesar 5,61 persen. Meski melambat, angka ini masih lebih tinggi dari perkiraan mayoritas ekonom yang memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 5,1 persen. Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai capaian tersebut menunjukkan ekonomi nasional masih cukup tangguh

Ahmad Heryawan Dukung Peluncuran E-Learning ASN Berintegritas, Perkuat Budaya Antikorupsi dan Profesionalisme Aparatur Negara

 

Jakarta (06/08) — Pemerintah meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas sebagai pelatihan antikorupsi berbasis digital untuk membekali aparatur sipil negara dengan pemahaman moral dan kemampuan menolak gratifikasi. Program yang diinisiasi KPK bersama Kementerian PANRB, LAN, dan BKN ini menerapkan lima pilar strategis, termasuk mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam reformasi birokrasi, budaya kerja BerAKHLAK, serta konversi kelulusan menjadi

Kasus Pasien BPJS Viral, Muh. Haris Desak Evaluasi Menyeluruh Etika Tenaga Kesehatan

 

Jakarta (05/08) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas viralnya kasus Yurizal Tri Chaerawan, seorang peserta BPJS Kesehatan yang mengeluhkan lamanya waktu tunggu mendapatkan ruang perawatan melalui media sosial, namun justru menerima berbagai komentar yang tidak berempati, termasuk dari sejumlah oknum tenaga kesehatan (nakes). Beberapa hari setelah unggahan

Petani Tembakau Malajengka Tertekan Pupuk dan Tengkulak, Ateng Dorong Pembenahan DBH Cukai Hasil Tembakau

 

Majalengka (06/08) — Anggota DPR RI Dapil Jawa barat IX Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong agar pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Majalengka lebih diarahkan pada perlindungan dan penguatan ekonomi petani tembakau. Hal itu disampaikan Ateng saat menyerap aspirasi petani dalam kegiatan reses di Kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih, dan Malausma, Kabupaten