Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Berita

Saadiah Uluputty Sambut Muktamar XIV KAMMI di Ambon: Ale Rasa, Beta Rasa Harus Menjadi Semangat Persaudaraan dan Perjuangan

Saadiah Uluputty Sambut Muktamar XIV KAMMI di Ambon: Ale Rasa, Beta Rasa Harus Menjadi Semangat Persaudaraan dan Perjuangan

 

Ambon (31/10) — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku sekaligus alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Saadiah Uluputty, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Muktamar XIV KAMMI yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan muktamar di Kota Ambon, Maluku, menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, konsolidasi organisasi, serta melahirkan gagasan

Riyono Caping: 600 Ton Beras SPHP Dioplos, Pengawasan Internal Lemah

Riyono Caping: 600 Ton Beras SPHP Dioplos, Pengawasan Internal Lemah

 

Magetan (31/10) — Temuan Menteri Pertanian terkait dugaan lemahnya pengelolaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menuai sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping. Di tengah kondisi swasembada beras, Riyono menyayangkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan merampas hak masyarakat atas beras SPHP yang disubsidi menggunakan

Habib Aboe Bakar Soroti 98 Persen Sampel Liquid Vape Positif Narkotika dan Zat Psikoaktif

Habib Aboe Bakar Soroti 98 Persen Sampel Liquid Vape Positif Narkotika dan Zat Psikoaktif

 

Jakarta (31/10) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyoroti ancaman penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan, membongkar jaringan peredaran hingga ke akarnya, serta memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan proporsional. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam Sarasehan Kemitraan Badan

Soroti Kendala Server dan Dugaan Kecurangan TKA 2026, Fikri Faqih Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Perlindungan Hak Siswa Jujur

Soroti Kendala Server dan Dugaan Kecurangan TKA 2026, Fikri Faqih Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Perlindungan Hak Siswa Jujur

 

Jakarta (31/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan evaluasi menyeluruh menyusul temuan dugaan kecurangan serta kendala teknis pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA sederajat 2026. Langkah pembenahan cepat dinilai krusial untuk menjaga integritas pendidikan sekaligus melindungi hak mayoritas siswa yang

Revisi UU Pemilu, HNW: Jadwal Pemilu Legislatif, Eksekutif, dan Pilkada Seharusnya Dipisah agar Sesuai Konstitusi

Revisi UU Pemilu, HNW: Jadwal Pemilu Legislatif, Eksekutif, dan Pilkada Seharusnya Dipisah agar Sesuai Konstitusi

 

Jakarta (31/10) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan DPR dan pemerintah yang akan membahas revisi UU Pemilu, antara lain akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), agar pembahasan dilakukan sebagai bukti konsistensi pelaksanaan konstitusi secara menyeluruh dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun

Terima Aduan Dugaan Pungli, Meity Rahmatia Sidak Rutan Kelas I Makassar

Terima Aduan Dugaan Pungli, Meity Rahmatia Sidak Rutan Kelas I Makassar

 

Makassar (30/10) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar di Jalan Rutan, Gunung Sari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/10/2026). Meity tiba bersama rombongannya sekitar pukul 10.20 WITA. Kehadirannya sempat mengejutkan sejumlah petugas yang sedang bertugas di sekitar pintu masuk

Nasir Djamil Minta Dugaan Kesalahan Prosedur Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo Diusut

Nasir Djamil Minta Dugaan Kesalahan Prosedur Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo Diusut

 

Jakarta (30/10) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyampaikan keprihatinan dan meminta Mabes Polri melakukan klarifikasi serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dalam penggeledahan di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nasir menyebutkan bahwa permintaan klarifikasi dan pengusutan tersebut didasarkan pada

Syahrul Aidi Maazat Dorong Hasil Riset Kampus Jadi Acuan Kebijakan Pemerintah

Syahrul Aidi Maazat Dorong Hasil Riset Kampus Jadi Acuan Kebijakan Pemerintah

 

Pekanbaru (30/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, mendorong pemerintah agar menjadikan hasil-hasil riset dari perguruan tinggi sebagai salah satu acuan penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penutupan Pekan Riset Internasional di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau. Menurut Anggota DPR RI asal

Soroti Kebijakan Penataan Ekspor Gas, Meitri: Diplomasi Energi Harus Perkuat Kedaulatan dan Posisi Tawar Indonesia

Soroti Kebijakan Penataan Ekspor Gas, Meitri: Diplomasi Energi Harus Perkuat Kedaulatan dan Posisi Tawar Indonesia

 

Jakarta (30/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, mendukung pemerintah untuk memperkuat diplomasi energi Indonesia dengan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Menurutnya, pengelolaan sumber daya energi, termasuk gas bumi, harus mampu menjamin kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan perdagangan energi internasional. Meitri menilai dinamika pasokan gas

Ateng Sutisna Dorong Pemerintah Perkuat Bukti dan Eksekusi Hukum dalam Penanganan Karhutla

Ateng Sutisna Dorong Pemerintah Perkuat Bukti dan Eksekusi Hukum dalam Penanganan Karhutla

 

Jakarta (30/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong Pemerintah Indonesia memanfaatkan keberadaan Transboundary Haze Pollution Act 2014 (THPA 2014) Singapura sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Aturan tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat pertukaran bukti, penelusuran tanggung jawab korporasi, serta percepatan pemulihan