Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Muh. Haris Soroti Efektivitas Anggaran Kemendukbangga 2027: Pastikan Kenaikan Pagu Berdampak Langsung bagi Keluarga

 

Jakarta (16/09) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. Haris, menyoroti pentingnya memastikan kenaikan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun Anggaran 2027 benar-benar diterjemahkan menjadi penguatan layanan dan manfaat langsung bagi keluarga. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di Gedung

Reni Astuti: PISA 2025 Jadi Momentum Evaluasi, Mutu Pembelajaran Harus Jadi Prioritas

 

Surabaya (16/09) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, menilai hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 harus menjadi momentum evaluasi dan penguatan kebijakan pendidikan nasional, khususnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Reni mengatakan, hasil PISA 2025 memberikan dua pesan penting. Di satu sisi, Indonesia patut mengapresiasi peningkatan skor pada sains dan

Syahrul Aidi Fasilitasi Kerja Sama Pemprov Riau dengan Jepang: Pendidikan, Tenaga Kerja, hingga Investasi

 

Jakarta (16/09) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong Pemerintah Provinsi Riau memperkuat kerja sama dengan Jepang, terutama di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan investasi. Dorongan tersebut disampaikan Syahrul Aidi dalam pertemuan BKSAP DPR RI dengan jajaran Pemprov Riau dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Pertemuan turut dihadiri

Alqassam: Program Gastronomi Harus Angkat Kuliner Maluku Utara

 

Jakarta (16/09) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyambut positif program Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 yang didorong Kementerian Pariwisata. Menurutnya, pengembangan gastronomi dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik pariwisata sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah. Gastronomi adalah pendekatan terhadap makanan yang tidak

Dorong Tata Kelola Sehat, Jalal Abdul Nasir Tekankan Tindak Lanjut Temuan BPK demi Cegah Risiko Keuangan BUMN

 

Bandung (16/09) — Penguatan tata kelola perusahaan negara terus didorong Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jalal Abdul Nasir, dalam kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, penyelesaian kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China turut menjadi perhatian. Langkah antisipatif dinilai perlu disiapkan agar

Riyono Caping Usul Tanah Bermasalah BUMN Diikhlaskan untuk Rakyat

 

Jakarta (15/09) — Pembahasan RUU Reforma Agraria (RA) memasuki tahap penting untuk menerima berbagai masukan dan saran serta pendalaman oleh para pakar dan kementerian/lembaga terkait. Semangat RUU RA memberikan jaminan dan harapan bahwa tanah bukan sebagai modal dan komoditas yang dikuasai oleh negara ataupun kelompok. Tanah adalah hak dan nilai sosial yang negara bisa atur

PKS: Tiga ASN Tewas, Negara Harus Perkuat Perlindungan Pekerja Publik di Papua

 

Jakarta (15/09) — Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pekerja pelayanan publik di Papua menyusul tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam aksi penembakan di Distrik Muliama, Papua Pegunungan. Anggota Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan ketiga korban sedang menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. Karena itu, keselamatan ASN dan pekerja

PKS: Marketplace MBG Harus Buka Akses bagi UMKM dan Petani Lokal, Jangan Jadi Monopoli Baru

 

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi IX Achmad Ru’yat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan rencana penggunaan marketplace dalam pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memperluas akses bagi petani dan pelaku usaha lokal. Achmad Ru’yat mengatakan digitalisasi pengadaan dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, sistem tersebut harus dirancang agar

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Disusun Akuntabel dan Memastikan Aset Tetap Terjaga

 

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan sejumlah akademisi dan praktisi hukum untuk menerima masukan terkait RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RDPU tersebut menghadirkan Agus Surono dari Universitas Pancasila, Amien Sunaryadi selaku mantan Pimpinan KPK, serta Indrianto Seno

Bersama Masyarakat Pagerluyung, Meitri Citra Wardani Tegaskan Pengamalan Empat Pilar Harus Diwujudkan Lewat Solusi Masalah Warga

 

Mojokerto (15/09) — Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Balai Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Selasa (15/9/2026). Selain memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Dalam sesi diskusi,