Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi beredarnya foto undangan rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berencana untuk membahas rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat pada Rabu (24/04).
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, angkat bicara terkait penolakan warga atas kebijakan BRIN menutup jalan provinsi dari Serpong menuju Bogor yang membelah Kawasan Puspiptek (sekarang KST BJ Habibie), Serpong, Tangerang Selatan.
Wacana kenaikan tarif Commuter line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal ini disampaikan oleh Toriq Hidayat, Anggota Komisi komisi V DPR RI.
Dalam konferensi pers, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan gugatan sengketa Pilpres tahun 2024. Secara konstitusional, keputusan MK bersifat final dan mengikat, meski tidak sesuai dengan keinginan dan harapan pemohon.
Terkait rencana Pemerintah melakukan pembatasan BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi mulai bulan Juni 2024, Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS Mulyanto, menilai bahwa hal itu adalah hal yang sudah seharusnya.
أعرب رئيس كتلةحزب العدالة والرفاه الدكتور جزولي جويني عن خيبة أمله وأسفه الشديد لموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة (19/4/2024). على الرغم من أن الاعتراف هو وسيلة للسلام على أساس حل الدولتين الذي رددته الولايات المتحدة أيضًا.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menolak rencana Pemerintah untuk mengenakan iuran pariwisata kepada penumpang pesawat.
Menyusul dikabarkan terjadi PHK massal di beberapa perusahaan smelter timah, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah segera merombak tata kelola dan tata niaga timah di Provinsi Babel, agar lebih adil dan benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat.
Anggota DPR RI dari Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap impor alat elektronik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengatakan tindakan pemecatan terhadap 249 nakes di Manggarai di Nusa Tenggara Timur (NTT) usai demo menuntut kenaikan gaji dan penambahan kuota PPPK menunjukkan sikap pemerintah yang tidak siap menerima kritik.