Jakarta (09/10) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap kasus dugaan praktik judi online yang berlangsung di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sukamta mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan
Jakarta (09/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Mohd. Iqbal Romzi, mengatakan kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan jemaah. Ia juga mengapresiasi dukungan subsidi pemerintah untuk meringankan beban pelunasan biaya haji. Dalam hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR
Jakarta (08/10) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri dari Dapil Banten III, menyampaikan sejumlah catatan mengenai arah perekonomian Indonesia dalam APBN 2027. Ia menilai peningkatan kapasitas anggaran perlu berjalan seiring dengan upaya menekan defisit, menjaga stabilitas rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Habib Idrus dalam sesi PKS
Jakarta (08/10) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun dari Dapil DKI Jakarta III, menyoroti penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini tengah dibahas DPR. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memperkuat upaya negara mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Hal tersebut disampaikan Adang dalam sesi PKS Legislative Report menjelang
Jakarta (08/10) — Memasuki masa reses setelah penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin dari Dapil Jawa Tengah IV, menegaskan masa reses bukanlah waktu untuk berhenti bekerja. Sebaliknya, reses menjadi momentum untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah di daerah pemilihan. Hal tersebut disampaikan
Jakarta (08/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan dari Dapil NTB I, mengingatkan pemerintah untuk mulai menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi dampak El Niño pada 2027, khususnya terhadap ketersediaan dan distribusi pangan. Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I
Jakarta (08/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet dari Dapil Jawa Barat IV, meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait isu impor beras yang beredar di tengah klaim Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Hal tersebut disampaikan Slamet dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I
Jakarta (08/10) — Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI resmi mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang Satu Data Indonesia. Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi, komprehensif, berkualitas, dan mendukung perencanaan pembangunan nasional. Anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, yang juga
Jakarta (08/10) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M yang turun dari usulan awal Kementerian Haji dan Umrah sebesar Rp107.340.172 menjadi rata-rata Rp98.466.351 per jemaah, dan terutama karena pelunasan yang harus disiapkan setiap calon jemaah haji untuk bisa
Jakarta (08/10) — Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta pemerintah tidak terburu-buru memberikan lampu hijau bagi kelanjutan proyek pusat data kecerdasan buatan BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Manfaat investasi tersebut harus diuji secara menyeluruh terhadap biaya lingkungan dan sosial, terutama risiko persaingan pasokan air bagi masyarakat dan pertanian. Proyek yang diberi sandi CGK4