Soal Pemecatan Penelitinya, Aleg PKS: BRIN Harus Lebih Mawas
Keputusan BRIN yang menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Andi Pangerang Hasanudin dan sanksi moral kepada Thomas Djamaluddin disambut baik oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Keputusan BRIN yang menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Andi Pangerang Hasanudin dan sanksi moral kepada Thomas Djamaluddin disambut baik oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Fraksi PKS menggelar acara konsolidasi Ketua Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan untuk mengokohkan semangat PKS dalam membela dan melayani rakyat.
Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menerima aspirasi dan diskusi bersama anggota Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE).
Banyak anggota DPR yang mengkritisi antara realisasi dibandingkan dengan target yang dicanangkan. Bahkan saat itu Sigit Sosiantomo, Anggota Komisi V DPR RI menyimpulkan bahwa target yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bidang jalan tak akan bisa diwujudkan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR sekaligus Sekjen DPP PKS, Aboebakar Alhabsy menyampaikan harapannya bahwa putusan MK akan membawa kebaikan untuk masyarakat.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Ulluputty merespon sejumlah pro dan kontra yang muncul di tengah kebijakan Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Lewat PP tersebut, Presiden Jokowi membuka karpet merah untuk aktifitas ekspor pasir laut.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi hasil ini dan meminta pemerintah agar lebih berani dalam memberantas mafia TPPO.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengajak seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Fraksi PKS untuk selalu dekat dengan rakyat. Hal ini disampaikannya dalam acara Konsolidasi Nasional Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Millenium, Jakarta, pada Senin (29/05/2023).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina menanggapi RUU Perkoperasian yang akan dibahas di Komisi VI DPR RI.
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, berharap agar ‘bocoran’ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi UU Pemilu yang akan menyetujui sistem tertutup yang disampaikan oleh Prof Denny Indrayana tidak benar-benar terjadi.