Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, pesimistis Pemerintahan Joko Widodo dapat menertibkan praktik penambangan ilegal (ilegal mining) yang marak terjadi jelang pelaksanaan pemilu.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, sebagai dedikasinya untuk berkontribusi pada konstituennya, hadir dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi perempuan di wilayah Bukittinggi.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mengaku heran dengan adanya Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang di dalamnya mengatur bahwa Gubernur Jakarta dan Wakilnya ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden.
Suara kritis minim literasi sejarah mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali muncul di ruang publik. Menanggapi situasi ini, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta, menjelaskan posisi keistimewaan DI Yogyakarta.
Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menanggapi isu divestasi saham PT Vale Indonesia (INCO) yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto meresmikan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 1.074 Rumah Tangga yang digelar pada Selasa (5/12) bertempat di Balai Desa Merden, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara.
Pada kesempatan ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan beberapa catatan. Anis menyoroti pernyataan Kementerian Keuangan bahwa kinerja realisasi APBN Provinsi Bali pada triwulan ketiga dinilai sangat baik.
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mendukung penolakan terhadap Rancangan Undang – Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang antara lain memuat ketentuan baru bahwa Gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak lagi dipilih oleh Rakyat, melainkan ditunjuk atau diangkat oleh Presiden, serta menyebutnya sebagai hal yang merampas kedaulatan Rakyat Jakarta, diskriminatif dan kemunduran demokrasi di Indonesia.
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritik juru bicara salah satu pasangan capres-cawapres, yakni Tim Kampanye Nasional (TKN) ) Prabowo-Gibran, yang dipahami sebagai akan melindungi dan mengakui kaum non-biner (atau kelompok yang tidak mau diidentifikasi sesuai gendernya) dengan dalih kesesuaian dengan konstitusi, karena hal tersebut justru tidak sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD NRI 1945.
Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, Iskan Qolba Lubis memberikan interupsi terkait penolakan BPIH 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (05/12).