Tegal (07/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, siap menindaklanjuti keluhan minimnya fasilitas dan kesejahteraan tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Forum PKBM pada masa reses DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, penguatan PKBM sangat diperlukan guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang masih rendah.
Menurut Fikri, keberadaan 24 PKBM di Kabupaten Tegal sangat krusial dalam membantu pemerintah meningkatkan literasi dan IPM.
Berdasarkan data tahun 2025, IPM Kabupaten Tegal berada pada skor 72,36 atau menduduki peringkat ke-28 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“PKBM mengambil peran vital melalui pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), pendidikan keaksaraan, hingga pelatihan kecakapan hidup (life skills) untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Meski memiliki peran strategis, kondisi PKBM di lapangan masih jauh dari kata ideal.
Ketua Forum PKBM Kabupaten Tegal, Fatkhuri, mengungkapkan bahwa antusiasme warga belajar tidak sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) serta kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami sangat membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Saat ini, kegiatan pembelajaran masih menempati gedung SD maupun sekolah swasta yang ada di wilayah Kabupaten Tegal,” kata Fatkhuri.
Lebih lanjut, Fatkhuri juga menyoroti masalah kesejahteraan pengelola dan tutor yang terbentur aturan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Dana BOSP memiliki batasan, di mana tenaga pendidik berstatus ASN maupun PPPK tidak diperkenankan menerima pembiayaan tersebut, sehingga honorarium murni mengandalkan kemampuan terbatas dari masing-masing PKBM.
Terkait dukungan fasilitas penunjang teknologi, Fatkhuri memaparkan bahwa distribusi bantuan belum merata. Infrastruktur ini sangat mendesak mengingat adanya tuntutan digitalisasi pendidikan.
“Dari 24 PKBM, baru enam PKBM yang mendapat bantuan TV LED. Selain itu, ke depan kita menghadapi TKA dan ANBK yang sangat membutuhkan sarana komputerisasi. Mudah-mudahan ada apresiasi bantuan untuk pengembangan PKBM di Tegal,” tambahnya.
Merespons berbagai keluhan tersebut, Fikri siap mengawal dan menindaklanjuti aspirasi para pejuang pendidikan kesetaraan ini ke tingkat pusat.
Sebagai langkah konkret, ia meminta Forum PKBM Kabupaten Tegal segera menyusun surat permohonan tertulis yang merinci seluruh kebutuhan pokok agar dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait, salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain itu, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini juga menyarankan agar forum ini mulai menggandeng dan berkolaborasi dengan PKBM dari daerah lain.
“Tentunya hal itu bisa memperkuat posisi tawar dalam menyuarakan kebijakan di tingkat nasional,” pungkasnya.