Jakarta (06/08) — Pemerintah meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas sebagai pelatihan antikorupsi berbasis digital untuk membekali aparatur sipil negara dengan pemahaman moral dan kemampuan menolak gratifikasi. Program yang diinisiasi KPK bersama Kementerian PANRB, LAN, dan BKN ini menerapkan lima pilar strategis, termasuk mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam reformasi birokrasi, budaya kerja BerAKHLAK, serta konversi kelulusan menjadi jam pelajaran. Menteri PANRB Rini Widyantini (17/06/2026) menjelaskan, sistem terpadu nasional Smart ASN disiapkan untuk mengatasi keterbatasan sarana digital di daerah, dan SE Menteri akan diterbitkan guna mewajibkan kepatuhan seluruh instansi yang dipantau via dasbor INDATA KPK. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan integritas ASN adalah investasi jangka panjang pelayanan publik, di mana uji coba sebelumnya berhasil melatih 62.750 pegawai melampaui target awal.
Menanggapi program E-Learning ASN Berintegritas tersebut di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung penuh terhadap peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas yang dilaksanakan di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, pada 17 Juni 2026. Program pelatihan antikorupsi berbasis digital tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus membangun budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tantangan reformasi birokrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi teknis aparatur, tetapi juga menyangkut penguatan karakter, etika, dan integritas ASN sebagai pelayan masyarakat.
“Pembangunan birokrasi yang profesional harus berjalan beriringan dengan pembangunan integritas aparatur. Karena itu, kami mengapresiasi dan mendukung peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas sebagai upaya sistematis untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini di lingkungan birokrasi pemerintah,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa pendekatan digital yang digunakan dalam program tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan ASN di era transformasi pemerintahan berbasis elektronik. Dengan jumlah ASN yang mencapai jutaan orang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, metode pembelajaran daring menjadi solusi efektif untuk memperluas akses pelatihan secara merata. Di mana dengan penerapan lima pilar strategis dalam program E-Learning ASN Berintegritas, termasuk integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam agenda reformasi birokrasi nasional, penguatan budaya kerja BerAKHLAK, serta mekanisme konversi kelulusan peserta menjadi jam pelajaran yang diakui dalam pengembangan kompetensi ASN. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak lagi dipandang sebagai program tambahan, melainkan menjadi bagian integral dari sistem manajemen ASN nasional.
“Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan penguatan integritas ASN dilakukan secara masif, efisien, dan berkelanjutan. ASN di pusat maupun daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan antikorupsi yang berkualitas tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan fasilitas pelatihan konvensional. Nilai integritas harus menjadi fondasi utama birokrasi modern. Ketika pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke dalam sistem pengembangan kompetensi ASN, maka akan tercipta proses pembelajaran yang berkelanjutan dan memiliki dampak yang lebih kuat terhadap perubahan perilaku aparatur,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Selain itu, Ahmad Heryawan menyambut baik langkah Kementerian PANRB yang tengah menyiapkan sistem terpadu nasional Smart ASN untuk mendukung implementasi program tersebut. Keberadaan platform nasional akan membantu mengatasi kesenjangan infrastruktur dan akses pembelajaran digital yang masih dihadapi sejumlah daerah. Selain itu, rencana penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah berpartisipasi dalam program E-Learning ASN Berintegritas. Kebijakan tersebut akan memperkuat komitmen nasional dalam membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu kita apresiasi mekanisme pemantauan melalui dasbor INDATA KPK yang memungkinkan pelaksanaan program dipantau secara terukur dan akuntabel. Sistem monitoring yang baik akan membantu pemerintah mengevaluasi tingkat partisipasi, efektivitas pelatihan, serta keberhasilan implementasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan birokrasi. Di mana capaian uji coba program yang berhasil melatih 62.750 ASN, melampaui target awal yang ditetapkan, menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus antusiasme aparatur terhadap pendidikan integritas dan antikorupsi.
“Kehadiran Smart ASN merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh ASN di Indonesia dapat mengikuti program pengembangan kompetensi secara setara. Digitalisasi pelatihan harus menjadi instrumen pemerataan kualitas SDM aparatur di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama seluruh instansi pemerintah. Karena itu, kebijakan yang memastikan partisipasi aktif seluruh ASN dalam program ini merupakan langkah yang tepat untuk memperluas dampak pendidikan integritas secara nasional. Keberhasilan fase uji coba ini merupakan modal yang sangat baik untuk implementasi nasional. Artinya, ASN memiliki kesadaran yang semakin tinggi terhadap pentingnya integritas sebagai bagian dari profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” tegas Ahmad Heryawan.
Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat II ini menilai penguatan integritas aparatur merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kita akan terus mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Korupsi tidak cukup diberantas hanya melalui penegakan hukum. Yang tidak kalah penting adalah membangun sistem pencegahan dan budaya integritas sejak awal. ASN yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik akan menjadi aset penting bagi kemajuan bangsa. Kita berharap Program E-Learning ASN Berintegritas dapat melahirkan aparatur negara yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat terhadap nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah akan semakin kokoh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.