Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Aher Apresiasi Penugasan Praja IPDN dalam Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang

 

Jakarta (14/02) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa penugasan pascabencana di Aceh Tamiang merupakan sarana pembelajaran lapangan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan ASN Kementerian Dalam Negeri dalam menerapkan ilmu pemerintahan secara langsung. Fokus utama satgas adalah memulihkan fungsi pelayanan publik, termasuk operasional kantor pemerintah, akses jalan, layanan kesehatan, dan distribusi logistik.

Hadiri HUT ke-58 Fraksi Golkar, Alqassam Kasuba Dorong Kolaborasi Lintas Fraksi demi Kepentingan Rakyat

 

Jakarta (14/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, yang akrab disapa Alqassam, hadir mewakili pimpinan Fraksi PKS dalam acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (13/2). Kehadiran Alqassam dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bamus

Komisi I DPR: TNI ke Gaza Harus dalam Misi Kemanusiaan, Bukan Tempur

 

Jakarta (13/02) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan bahwa wacana pelibatan TNI ke Gaza, Palestina, harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur. Selain itu, ia menilai pengiriman pasukan juga harus memiliki landasan hukum yang jelas dan mandat internasional yang terlegitimasi. Idealnya, legitimasi itu berada dalam koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Alqassam Kasuba Dorong Pemberantasan Impor Ilegal demi Lindungi UMKM

 

Jakarta (13/02) — Anggota DPR RI asal Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, mendukung penuh langkah tegas Kementerian UMKM dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik impor ilegal. Fenomena barang impor dengan harga predator (predatory pricing) dinilai telah menghambat daya saing produk lokal secara tidak sehat. Alqassam menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil

Aher Dukung Penguatan Dasar Hukum Peran Bawaslu dalam Sengketa Hasil Pemilu

 

Jakarta (13/02) — Bawaslu mendorong adanya penguatan landasan hukum melalui revisi UU Pemilu tahun 2026 agar pemberian keterangan Bawaslu di Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Saat ini, keterangan Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sering menjadi dasar pertimbangan putusan hakim MK, namun hanya berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Anggota Bawaslu RI

Netty Prasetiyani Dorong Perlindungan Layanan Peserta PBI di Tengah Pemutakhiran Data Sosial

 

Jakarta (13/02) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyampaikan perhatian serius terhadap dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang terjadi dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Netty menegaskan bahwa DPR memahami dan mendukung langkah pemerintah dalam melakukan pembaruan dan penajaman data melalui Data Tunggal

Johan Rosihan Dorong NTB Jadi Pilot Project Nasional Ekonomi Biru, Teluk Saleh Jadi Model

 

Mataram (13/02) — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pilot project nasional pengembangan ekonomi biru terintegrasi dengan menjadikan Teluk Saleh sebagai model kawasan konservasi dan budidaya ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan Johan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) terkait rekomendasi pengelolaan ekosistem karbon biru dan pengembangan

Aus Hidayat Nur Soroti Tantangan Pers dan AI dalam Demokrasi

 

Jakarta (13/02) — Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, menyoroti potensi konflik antara dunia pers dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem demokrasi, politik, dan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan melalui rilis media pada Kamis, 12 Februari 2026. Dalam keterangannya, Aus menyatakan bahwa kemajuan teknologi AI

Meity Rahmatia: Penonaktifan Status Jaminan Kesehatan Kelompok Rentan Jangan Abaikan Aspek Kemanusiaan

 

Jakarta (13/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, turut menanggapi penonaktifan status kepesertaan jaminan kesehatan bagi pasien berpenyakit kronis yang dilakukan pemerintah baru-baru ini. Ia menilai kebijakan tersebut tidak populis di kalangan rakyat Indonesia karena terkesan mengabaikan aspek kemanusiaan. Bagaimana tidak, akibat penonaktifan tersebut, sejumlah pasien penyakit kronis yang sedang

Amin Ak: Insentif Rp12,8 Triliun Ramadan–Lebaran Jaga Daya Beli dan Perkuat Ekonomi Daerah

 

Jakarta (13/02) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Amin Ak, menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menggelontorkan insentif sebesar Rp12,8 triliun menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. Paket kebijakan tersebut meliputi bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja. Menurut Amin, kebijakan ini relevan