Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak: Perbanyak Pelaku Usaha Digital untuk Dongkrak Ekonomi dan Penerimaan Negara

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak: Perbanyak Pelaku Usaha Digital untuk Dongkrak Ekonomi dan Penerimaan Negara

 

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai Indonesia perlu segera memperbesar jumlah pelaku usaha digital agar ekonomi digital tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen dan pencipta nilai tambah. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis penerimaan negara. Amin mengungkapkan, hasil riset NEXT Indonesia

Ateng Sutisna Dorong Majalengka Jadi Pusat Sport Tourism Otomotif Nasional

Ateng Sutisna Dorong Majalengka Jadi Pusat Sport Tourism Otomotif Nasional

 

Majalengka (07/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendorong Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan perkembangan olahraga grasstrack dan motocross sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis sport tourism dan ekonomi kreatif. Ia menilai, Majalengka telah berevolusi menjadi salah satu episentrum olahraga

Komisi IX DPR: Krisis Dokter Bukan Sekadar Soal Jumlah, Pemerataan dan Tata Kelola Harus Jadi Prioritas

Komisi IX DPR: Krisis Dokter Bukan Sekadar Soal Jumlah, Pemerataan dan Tata Kelola Harus Jadi Prioritas

 

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter. Yang lebih mendesak adalah membenahi tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses layanan yang setara. “Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah

Achmad Ru’yat Usulkan Klausul Upah Minimum Tenaga Kesehatan Masuk RUU Ketenagakerjaan

Achmad Ru’yat Usulkan Klausul Upah Minimum Tenaga Kesehatan Masuk RUU Ketenagakerjaan

 

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan klausul khusus mengenai upah minimum bagi tenaga kesehatan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap para tenaga kesehatan yang selama ini masih menghadapi persoalan kesejahteraan, khususnya di daerah. Hal itu disampaikan Ru’yat dalam sesi

Hadapi Musim Kemarau, Nevi Zuairina Minta Pemerintah Perkuat Antisipasi Karhutla

Hadapi Musim Kemarau, Nevi Zuairina Minta Pemerintah Perkuat Antisipasi Karhutla

 

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau, khususnya di Provinsi Riau. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Selasa

Johan Rosihan Ingatkan Pentingnya Antisipasi Musim Kemarau untuk Jaga Ketahanan Pangan

Johan Rosihan Ingatkan Pentingnya Antisipasi Musim Kemarau untuk Jaga Ketahanan Pangan

 

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau guna menjaga keberlangsungan produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Selasa (07/07), di Gedung

Hendry Munief Dorong Regulasi Perfilman Nasional dan Kawal Aspirasi Daerah Kepulauan

Hendry Munief Dorong Regulasi Perfilman Nasional dan Kawal Aspirasi Daerah Kepulauan

 

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan pentingnya penguatan regulasi untuk mendukung kemajuan industri perfilman nasional sekaligus mengawal aspirasi daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Hal itu disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Selasa

Hamid Noor Yasin Dorong Belanja Negara Berorientasi Rakyat di Tengah Keterbatasan Fiskal

Hamid Noor Yasin Dorong Belanja Negara Berorientasi Rakyat di Tengah Keterbatasan Fiskal

 

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar menyusun prioritas belanja secara cermat di tengah keterbatasan fiskal dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Selasa

Soroti Isu Pendidikan Tinggi, Abdul Fikri Faqih Minta Pemerintah Fokus Evaluasi UKT, KIP Kuliah, dan Kesejahteraan Dosen Secara Menyeluruh

Soroti Isu Pendidikan Tinggi, Abdul Fikri Faqih Minta Pemerintah Fokus Evaluasi UKT, KIP Kuliah, dan Kesejahteraan Dosen Secara Menyeluruh

 

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi. Evaluasi tersebut mencakup besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), mekanisme KIP Kuliah, hingga kesejahteraan dosen agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh anak bangsa. Hal tersebut disampaikan

Fraksi PKS Soroti Kualitas Pertumbuhan dan Kesinambungan Fiskal dalam Rapat Paripurna P2APBN TA 2025

Fraksi PKS Soroti Kualitas Pertumbuhan dan Kesinambungan Fiskal dalam Rapat Paripurna P2APBN TA 2025

 

Jakarta (07/07) — Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, saat membacakan Pandangan