Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Aher Dorong Percepatan Digitalisasi Arsip Pertanahan untuk Perkuat Kepastian Hukum dan Pelayanan Publik

Aher Dorong Percepatan Digitalisasi Arsip Pertanahan untuk Perkuat Kepastian Hukum dan Pelayanan Publik

 

Jakarta (01/06) — Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya transisi arsip pertanahan dari bentuk fisik ke elektronik untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi layanan publik. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan (07/05/2026), menyatakan bahwa digitalisasi dokumen merupakan kebutuhan mendesak guna mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan serta risiko kerusakan fisik. Arsip elektronik yang dikelola secara autentik dan akuntabel akan

Meity Harap Pancasila Jadi Basis Budaya Anti-Kekerasan di Tengah Meningkatnya Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Meity Harap Pancasila Jadi Basis Budaya Anti-Kekerasan di Tengah Meningkatnya Kekerasan pada Perempuan dan Anak

 

Jakarta (01/06) — Peringatan Hari Lahir Pancasila kembali digelar hari ini, Senin (1/6/2026), oleh seluruh masyarakat di tanah air. Pejabat dan aparatur sipil negara di berbagai daerah mengikuti upacara secara khidmat di lapangan kantor-kantor pemerintah. Di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila ini, anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan, Meity Rahmatia, mengingatkan agar peristiwa ini bukan

Kurniasih: Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi Harus Segera Diatasi Demi Naiknya Angka Partisipasi Kuliah

Kurniasih: Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi Harus Segera Diatasi Demi Naiknya Angka Partisipasi Kuliah

 

Jakarta (01/06) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan bahwa berbagai persoalan pendidikan tinggi yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya ketimpangan akses yang semakin nyata dan perlu segera mendapatkan perhatian serius pemerintah. Menurut Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini, rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia, tingginya

Habib Aboe Bakar: Hari Lahir Pancasila Momentum Refleksi Kesejahteraan untuk Seluruh Rakyat

Habib Aboe Bakar: Hari Lahir Pancasila Momentum Refleksi Kesejahteraan untuk Seluruh Rakyat

 

Jakarta (01/06) — Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum refleksi terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Habib Aboe, Pancasila bukan hanya dasar negara dan ideologi bangsa,

BAM DPR RI Kunker ke Kota Tegal, Wali Kota Akhirnya Hentikan Car Free Night di Kawasan Alun-alun

BAM DPR RI Kunker ke Kota Tegal, Wali Kota Akhirnya Hentikan Car Free Night di Kawasan Alun-alun

 

Tegal (01/06) — Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono akhirnya menghentikan Car Free Night (CFN) di kawasan Alun-alun Tegal hingga Jalan Pancasila. Hal itu diungkapkan Dedy Yon saat menghadiri kunjungan kerja (kunker) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di ruang Paripurna DPRD setempat, Senin, 25 Mei 2026. Menurut Dedy Yon Supriyono, kondisi kawasan Alun-alun dan

Pancasila di Tengah Kebisingan Politik: Menemukan Kembali Arah Bangsa

Pancasila di Tengah Kebisingan Politik: Menemukan Kembali Arah Bangsa

 

Oleh: Johan Rosihan Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Tanggal 1 Juni selalu mengingatkan kita pada sebuah momentum historis ketika para pendiri bangsa meletakkan fondasi filosofis bagi Indonesia merdeka. Pancasila lahir sebagai dasar negara sekaligus titik temu dari keragaman gagasan, keyakinan, budaya, dan kepentingan yang hidup di tengah masyarakat

Aher Dukung Revisi UU Pemilu dan Sanksi Daftar Hitam bagi Pelaku Politik Uang

Aher Dukung Revisi UU Pemilu dan Sanksi Daftar Hitam bagi Pelaku Politik Uang

 

Jakarta (31/05) — Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu guna memberikan sanksi daftar hitam bagi pelaku politik uang, yang melarang mereka ikut kontestasi pada periode berikutnya. Usulan ini bertujuan memberikan efek jera serta mempermudah pembuktian pelanggaran administrasi tanpa harus memenuhi unsur masif. Selain itu, Bawaslu menekankan perlunya pengaturan ulang definisi politik

Alarm Krisis Ekologis, Ateng Sutisna Soroti Kerusakan Pantai Kartika dan Pulau Senja Akibat Tambang Batu Gamping

Alarm Krisis Ekologis, Ateng Sutisna Soroti Kerusakan Pantai Kartika dan Pulau Senja Akibat Tambang Batu Gamping

 

Jakarta (31/05) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti kerusakan serius kawasan wisata bahari Pantai Tanjung Kartika dan hilangnya Pulau Senja di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, akibat aktivitas pertambangan batu gamping berskala besar yang dinilai mengabaikan daya dukung lingkungan dan keselamatan ekosistem pesisir. Menurut Ateng, kawasan yang

Aher Apresiasi Langkah Dukcapil Hentikan Praktik Fotokopi e-KTP demi Perlindungan Data Pribadi

Aher Apresiasi Langkah Dukcapil Hentikan Praktik Fotokopi e-KTP demi Perlindungan Data Pribadi

 

Jakarta (30/05) — Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri secara tegas mengimbau seluruh lembaga pemerintah dan swasta untuk menghentikan praktik fotokopi KTP elektronik. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi (06/05/2026) menjelaskan bahwa e-KTP telah dilengkapi chip data yang seharusnya dibaca menggunakan perangkat card reader demi keamanan data pribadi masyarakat. Transformasi ini didorong melalui kolaborasi lintas kementerian agar

Ateng Sutisna Ingatkan Pemerintah agar Tidak Mengulang Kesalahan Tata Niaga Monopoli Era Orde Baru

Ateng Sutisna Ingatkan Pemerintah agar Tidak Mengulang Kesalahan Tata Niaga Monopoli Era Orde Baru

 

Jakarta (30/05) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna kembali menyoroti rencana restrukturisasi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Menurutnya, kebijakan ini harus dikaji secara sangat hati-hati karena memiliki kemiripan historis dengan model monopoli tata niaga komoditas yang pernah gagal dan meninggalkan catatan