Tangerang (04/09) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri, membagikan kacamata gratis kepada warga di dua wilayah Kabupaten Tangerang, yakni Cisauk dan Balaraja, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan yang dipusatkan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setempat itu merupakan bagian dari program turun langsung ke masyarakat. Program ini menyasar
Jakarta (04/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi XI, Anis Byarwati, menilai pertumbuhan aset perbankan syariah belum cukup menunjukkan keberhasilan industri keuangan syariah. Ia mendorong orientasi kebijakan bergeser dari sekadar mengejar aset dan market share menuju penguatan market power, pembiayaan produktif, inovasi produk, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Anis dalam
Jakarta (03/09) — Fraksi PKS DPR RI mendorong reformulasi kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia. Besarnya potensi ekonomi syariah dinilai belum sebanding dengan realisasi dan dampaknya bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Reformulasi Kebijakan Pemerintah
Jakarta (03/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi XI, Habib Idrus Al Jufri, menilai Indonesia telah memiliki fondasi regulasi yang cukup kuat untuk mengembangkan perbankan dan ekonomi syariah. Namun, kekuatan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh mesin pertumbuhan dan implementasi kebijakan yang terintegrasi. Hal itu disampaikan Habib Idrus dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) Fraksi
Jakarta (03/09) — Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Syaikhu, mendorong reformulasi kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan aset perbankan syariah yang cukup signifikan belum sepenuhnya berhasil diterjemahkan menjadi peningkatan pangsa pasar. Hal tersebut disampaikan Syaikhu dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Reformulasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan
Jakarta (03/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan wilayah lainnya. Menurutnya, karhutla semakin mengancam ekosistem dan keberlangsungan satwa liar. Meitri menyatakan bahwa karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lahan, tetapi juga menghilangkan habitat dan sumber pakan satwa. Ia menyoroti temuan seekor
Jakarta (03/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mengikuti rapat kerja penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027 bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Selasa (1/9/2026). Dalam rapat tersebut, usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp229,23 miliar turut dibahas. Dukungan anggaran dinilai perlu disesuaikan dengan tingginya target
Jakarta (03/09) — Kampung Nelayan Merah Putih sebagai program nasional Presiden Prabowo di sektor perikanan kelautan harus terus dipercepat dan dikuatkan dalam sisi perencanaan dan pelaksanaan teknisnya. 100 titik yang sudah dibangun pada tahun 2025 atas instruksi Presiden Prabowo menjadi modal awal dan sebagai role model bagi KNMP yang dibangun 2026 dan 1.000 titik di
Tangerang (03/09) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Habib Idrus Al Jufri, mengisi ceramah agama dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Shafatul Marwah, Cibodas, Kota Tangerang, Minggu (30/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengajak jemaah untuk meneladani kesederhanaan hidup Rasulullah SAW di tengah kecenderungan masyarakat modern mengejar kemewahan duniawi. Acara
Jakarta (02/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp6.476.751.392.000 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Persetujuan ini diiringi dorongan agar BPS segera memperbaiki akurasi data pengelompokan desil masyarakat