Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

DPR Restui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Fikri Faqih Beri Catatan Krusial soal Pembinaan Pemain Lokal

DPR Restui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Fikri Faqih Beri Catatan Krusial soal Pembinaan Pemain Lokal

 

Jakarta (17/06) — Komisi X DPR RI resmi menyetujui rekomendasi alih kewarganegaraan (naturalisasi) dua pesepak bola, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta pimpinan PSSI di Ruang Rapat Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Persetujuan naturalisasi

Rizal Bawazier: Siap Kawal, Komisi VI Targetkan RUU Perkoperasian Rampung Tahun Ini

Rizal Bawazier: Siap Kawal, Komisi VI Targetkan RUU Perkoperasian Rampung Tahun Ini

 

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menegaskan komitmen DPR untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian agar dapat diselesaikan pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, CORE Indonesia: Koperasi Harus Jadi Agregator Ekonomi Rakyat, Bukan Sekadar Pelengkap Pasar

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, CORE Indonesia: Koperasi Harus Jadi Agregator Ekonomi Rakyat, Bukan Sekadar Pelengkap Pasar

 

Jakarta (17/06) — Pengamat Ekonomi dari CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus diarahkan untuk memperkuat daya saing koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat yang mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi modern. Hal itu disampaikan Dipo dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang digagas Fraksi

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, FORKOPI Dorong Momentum Reformasi Koperasi Nasional

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, FORKOPI Dorong Momentum Reformasi Koperasi Nasional

 

Jakarta (17/06) — Perwakilan Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI), Kartiko Adi Wibowo, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus menjadi momentum reformasi besar bagi gerakan koperasi nasional setelah lebih dari tiga dekade menggunakan kerangka regulasi yang sama. Hal tersebut disampaikan Kartiko dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang digagas Fraksi

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, Akademisi IPB Dorong Penguatan Jati Diri dan Tata Kelola Koperasi

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, Akademisi IPB Dorong Penguatan Jati Diri dan Tata Kelola Koperasi

 

Jakarta (17/06) — Akademisi Bidang Koperasi dan Kewirausahaan IPB University, Maryono, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar instrumen kebijakan ekonomi, melainkan amanat konstitusi yang harus menjadi fondasi pembangunan ekonomi kerakyatan Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah dibahas harus mampu menjaga jati diri koperasi dan tidak mengulang kesalahan regulasi sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Maryono

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, Menkop Dorong Regulasi Baru untuk Wujudkan Koperasi yang Adaptif dan Berdaya Saing

FGD RUU Perkoperasian Fraksi PKS, Menkop Dorong Regulasi Baru untuk Wujudkan Koperasi yang Adaptif dan Berdaya Saing

 

Jakarta (17/06) — Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, menegaskan pentingnya pembentukan Undang-Undang Perkoperasian yang baru guna menjawab perkembangan zaman sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan nasional. Hal tersebut disampaikan Ferry saat memberikan sambutan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI di

Reni Astuti: RUU Perkoperasian Harus Jawab Tantangan Digital dan Perkuat Ekonomi Rakyat

Reni Astuti: RUU Perkoperasian Harus Jawab Tantangan Digital dan Perkuat Ekonomi Rakyat

 

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, menegaskan dukungan penuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap percepatan pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Reni saat memberikan sambutan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi

Rahmat Saleh: RUU Perkoperasian Harus Jadi Instrumen Penguatan Ekonomi Rakyat

Rahmat Saleh: RUU Perkoperasian Harus Jadi Instrumen Penguatan Ekonomi Rakyat

 

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi VI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, bukan sekadar regulasi yang mengatur aspek kelembagaan koperasi. Hal tersebut disampaikan Rahmat saat memberikan sambutan dalam Forum Group Discussion

Fraksi PKS Kawal RUU Perkoperasian, Abdul Kharis Soroti Kesenjangan Keberhasilan Koperasi di Indonesia

Fraksi PKS Kawal RUU Perkoperasian, Abdul Kharis Soroti Kesenjangan Keberhasilan Koperasi di Indonesia

 

Jakarta (17/06) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya penguatan koperasi sebagai instrumen utama ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang diselenggarakan Fraksi PKS

Jaringan Narkoba dari Penjara Kembali Terungkap, Yanuar Minta Ditjenpas Bertindak Tegas

Jaringan Narkoba dari Penjara Kembali Terungkap, Yanuar Minta Ditjenpas Bertindak Tegas

 

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang berhasil menggagalkan sejumlah jaringan peredaran narkotika lintas daerah, termasuk mengungkap keterlibatan narapidana yang diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Yanuar, pengungkapan tersebut kembali menjadi alarm serius bahwa persoalan peredaran narkotika di dalam lapas belum