Jakarta (09/07) — Junaidi Auly selaku Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS mengapresiasi peluncuran program B50 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia.
Menurut Junaidi Auly, peluncuran B50 dilaksanakan oleh Presiden Prabowo hari ini mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi energi domestik di tengah dinamika geopolitik global dan volatilitas harga energi dunia. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem energi nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
“Peluncuran B50 merupakan momentum penting dalam perjalanan menuju kedaulatan energi nasional. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri sebagai fondasi memperkuat ketahanan energi Indonesia,” ujarnya.
Junaidi menegaskan bahwa keberhasilan B50 sejatinya diukur dari dampaknya terhadap perekonomian nasional, seperti ketika impor solar benar-benar menurun secara berkelanjutan, industri nasional semakin kompetitif, petani sawit memperoleh manfaat yang lebih besar, dan masyarakat merasakan sistem energi yang semakin efisien serta andal.
“Program sebesar ini memerlukan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan implementasi di lapangan berjalan baik mulai dari ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi biodiesel, infrastruktur distribusi, hingga kesiapan sektor pengguna seperti transportasi, pertambangan, perkebunan, industri, dan pembangkit listrik,” jelas Junaidi.
Junaidi juga mengingatkan bahwa momentum B50 juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional. Indonesia perlu terus mengembangkan riset, inovasi, rekayasa mesin, serta industri pendukung agar menjadi negara yang mampu menghasilkan teknologi energi yang kompetitif. Tentunya juga mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian.
Dengan demikian, peluncuran B50 adalah langkah besar yang layak diapresiasi, sehingga sebagai bagian dari fungsi konstitusional DPR RI, Komisi XII DPR RI siap untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan berikutnya, yaitu memastikan kebijakan ini benar-benar menjadi fondasi kedaulatan energi Indonesia. Ketika manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, industri semakin kuat, petani semakin sejahtera, dan ketergantungan terhadap energi impor terus berkurang, saat itulah B50 akan tercatat sebagai tonggak penting dalam transformasi energi nasional,” pungkas Junaidi Auly.