Jakarta (08/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, kembali mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap rutinitas anak di dunia digital. Hal ini ia sampaikan menyusul keluarnya data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang anak yang terindikasi terpapar paham ekstremisme melalui platform di media sosial. Anggota Komisi XIII DPR RI itu mengatakan,
Jakarta (08/09) — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Daerah Kepulauan (DK) DPR RI bersama Sekretariat Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Anggota Panitia Khusus (Pansus) Daerah Kepulauan dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendorong dilakukannya harmonisasi regulasi sejak awal dalam penyusunan kebijakan terkait daerah kepulauan. Hal ini penting untuk memastikan
Jakarta (07/09) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ansory Siregar, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap masyarakat di wilayah pesisir Sumatra dan Jawa. Ansory menilai kondisi tersebut perlu direspons dengan langkah cepat dan terkoordinasi dari seluruh unsur pemerintah, terutama dalam memastikan perlindungan
Jakarta (07/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Surahman Hidayat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap masyarakat di wilayah pesisir Sumatra dan Jawa. Surahman mengatakan, perhatian terhadap masyarakat terdampak bencana tidak boleh berhenti pada pemantauan aktivitas gunung api dan penyampaian peringatan dini. Pemerintah
Jakarta (07/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah memperkuat mitigasi bencana menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Status Level III atau Siaga, meluasnya sebaran abu vulkanik, serta dampaknya terhadap penerbangan harus menjadi peringatan untuk menguji seluruh sistem kesiapsiagaan sebelum kondisi berkembang menjadi krisis.
Karawang (07/09) — Kepastian sertifikat bagi konsumen Kredit Pemilikan Rumah terus dikawal Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, dalam kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). Pertemuan bersama Bank Tabungan Negara, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut dimanfaatkan untuk membahas penguatan tata
Jakarta (07/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Muhammad Iqbal Romzi menyampaikan keprihatinan dan empati kepada masyarakat yang terdampak erupsi dan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, terutama warga di wilayah pesisir Sumatra dan Jawa yang menghadapi dampak sebaran abu vulkanik. Iqbal mengatakan, kondisi tersebut perlu dihadapi dengan ketenangan sekaligus kesiapsiagaan. Masyarakat diminta mengikuti
Lampung Timur (07/09) — Anggota Komisi IV DPR RI, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung. Dalam Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke Lampung, Nevi menilai pengendalian karhutla di Way Kambas membutuhkan kerja terpadu
Jakarta (07/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong penguatan peran dokter hewan dalam mendukung agenda swasembada pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan protein hewani nasional. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produksi, tetapi juga menyangkut keamanan pangan, kesehatan hewan, serta pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam sektor peternakan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi
Jakarta (06/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong pemerintah terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026). Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat penting bahwa sistem pemantauan, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan, serta penyampaian informasi kebencanaan harus