Jakarta (06/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menekankan pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) atau BOP Pantura harus dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif dengan memadukan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Hal tersebut disampaikan Riyono dalam sesi PKS Legislative Report jelang
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, mendorong revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memperkuat upaya mewujudkan zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027. Ia menegaskan penindakan terhadap pelanggaran ODOL tidak boleh hanya membebankan tanggung jawab kepada pengemudi. Hal tersebut disampaikan Hamid dalam sesi
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkuat perlindungan investor ritel. Permintaan ini disampaikan ketika pasar saham sedang tertekan dan sejumlah aturan perdagangan baru mulai berlaku. Data BEI menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 3,28% pada pekan 28 September–2 Oktober 2026,
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Sekretaris Mahkamah Agung, serta praktisi hukum Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dalam rangka membahas aspirasi masyarakat terkait
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, untuk meninjau secara langsung kondisi stok, pasokan, distribusi, serta stabilitas harga beras. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar.
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SATU DATA INDONESIA ============================================================ Disampaikan oleh : Rizal Bawazier Nomor Anggota : A-470 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; Salam Sejahtera untuk kita semua; Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI; – Menteri Perencanaan Pembangunan
Jakarta (06/10) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, prihatin terhadap rangkaian kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik maupun tenaga pendidik di sejumlah daerah. Kurniasih menyebut rangkaian kasus ini menjadi alarm bahwa pendidikan karakter, penanaman nilai Pancasila, dan agama tidak cukup diajarkan sebagai materi, tetapi harus benar-benar hidup dalam budaya dan
Karawang (06/10) — Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan kawasan industri tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat berdirinya pabrik dan masuknya investasi. Kawasan industri harus berkembang menjadi ekosistem bisnis yang menghubungkan industri dengan infrastruktur, tenaga kerja, masyarakat, serta IKM dan UMKM sehingga memberikan dampak positif
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, mendesak kepolisian segera menemukan dan menangkap pelaku penyerangan terhadap Koordinator Bidang Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Hafidz Hernanda, yang diduga dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (4/10/2026). Berdasarkan informasi yang beredar, Hafidz
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat pemeriksaan hingga pada pendalaman audit investigatif apabila ditemukan indikasi kecurangan (fraud) atau potensi kerugian negara. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada temuan administratif. Hal itu disampaikan Anis di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper