Author: Humas Fraksi PKS

Ledia Hanifa: RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

09/07/2026 12:09 Humas Fraksi PKS

Jakarta (09/07) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh dengan menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Hal tersebut disampaikan saat mewakili Ketua Fraksi PKS DPR RI dalam sambutan pembukaan Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak: Bursa Mineral Harus Menjadi Instrumen Kedaulatan Harga, Bukan Sekadar Lembaga Baru

09/07/2026 11:30 Humas Fraksi PKS

Jakarta (09/07) — Rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 patut diapresiasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dunia. Namun, keberhasilan bursa tersebut tidak boleh diukur hanya dari berdirinya sebuah institusi baru, melainkan dari kemampuannya mengubah Indonesia dari price taker menjadi price maker. Anggota

Kunker ke Makassar, Jalal Abdul Nasir Serap Masukan Kampus Terkait Reformasi UU Ketenagalistrikan

09/07/2026 11:30 Humas Fraksi PKS

Makassar (09/07) — Kunjungan Kerja Legislatif Komisi XII DPR RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8–10 Juli 2026 telah diikuti oleh Jalal Abdul Nasir. Kegiatan tersebut difokuskan untuk memperkaya pembahasan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berbagai pandangan akademis telah dihimpun dari Rektor, Ahli Hukum Energi, dan Pakar Ketenagalistrikan

Kecewa Kepulauan Meranti Tidak Masuk Dalam RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief Ajak Bupati dan DPRD Temui Ketua Pansus

09/07/2026 11:29 Humas Fraksi PKS

Jakarta (09/07) — Saat ini DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Namun sayangnya, Provinsi Riau dan khususnya Kepulauan Meranti tidak masuk dalam draf daerah yang terkategori sebagai daerah kepulauan menurut undang-undang. Hal ini disayangkan oleh salah satu anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan Dapil Riau, Hendry Munief saat rapat pansus pada Rabu (8/7/2026)

Baleg DPR Soroti RUU Penyadapan, Gamal Minta Privasi Warga Dilindungi

09/07/2026 11:29 Humas Fraksi PKS

Surabaya (09/07) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Gamal, menegaskan pentingnya pengaturan yang komprehensif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan tetap menjamin perlindungan hak privasi masyarakat. Dalam Kunjungan Kerja Baleg DPR RI untuk menyerap masukan terkait RUU Penyadapan di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (6/7/2026), Gamal menyampaikan lima

Kunker BKSAP Ke Kota Malang, Habib Aboe Bakar Dorong Academic Diplomacy dan Ekonomi Kreatif

09/07/2026 08:20 Humas Fraksi PKS

Malang (09/07) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Malang dengan mengusung tema “Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Malang: Sinergi dan Kolaborasi”. Dalam pertemuan tersebut, BKSAP mendorong Pemkot Malang untuk mengoptimalkan seluruh potensi lokalnya agar dapat bersaing di kancah global. Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe

Bertemu Dubes Talip Küçükcan, Fikri Faqih Perkuat Poros Kolaborasi Akademik RI-Turkiye

08/07/2026 21:22 Humas Fraksi PKS

Jakarta (08/07) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Republik Turkiye untuk Indonesia, Prof. Dr. Talip Küçükcan, di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Keduanya membahas langkah strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral, khususnya perluasan program pertukaran pelajar, beasiswa, dan kolaborasi riset akademik antarkedua negara. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat selama

Ateng Sutisna: RUU Lingkungan Hidup Harus Hadirkan Keadilan Bagi Masyarakat Hulu

08/07/2026 15:58 Humas Fraksi PKS

Jakarta (08/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini berada di kawasan hulu. Masyarakat hulu yang menanam maupun memelihara pohon tidak boleh hanya dibebani tanggung jawab menjaga lingkungan, tetapi juga harus memperoleh manfaat

Meity Dukung Langkah Tegas Pemerintah Cekal Pelaku Judi Online Warga Negara Asing

08/07/2026 11:34 Humas Fraksi PKS

Jakarta (08/07) — Direktorat Jenderal Imigrasi memasukkan sebanyak 92 orang warga negara asing asal China ke dalam daftar penangkalan seumur hidup setelah terbukti terlibat dalam jaringan sindikat judi online internasional dan pelaku tindak pidana penipuan investasi di wilayah Batam. Puluhan deteni warga negara asing tersebut langsung dideportasi secara massal melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Guangzhou

Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Padang, Jalal Abdul Nasir Bahas Dorong Penguatan Tata Kelola Perum Bulog