Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Hasil pencarian untuk
anggota dpr ri h. rahmat

64x64

Meity Dukung Kemenham Buka Partisipasi Publik di Forum Konsultasi HAM 2026

 

Jakarta (28/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI F-PKS, Meity Rahmatia menanggapi ajakan Kementerian Hak Asasi Manusia kepada masyarakat sipil agar berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi HAM 2026. Ia menilai program tersebut sangat positif terhadap upaya penegakan dan pemenuhan HAM masyarakat Indonesia. Melalui Forum Konsultasi HAM, menurut politisi Partai Keadilan

64x64

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN ============================================================                Disampaikan oleh​: dr. Gamal                Nomor Anggota​: A-474 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan

64x64

Sosialisasi P5HAM di Makassar, Meity Dorong Peningkatan Pemahaman Masyarakat atas Hak-Hak Dasar

 

Makassar (25/08) — Mendorong penguatan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Anggota DPR RI Komisi XIII, Meity Rahmatia, menggelar sosialisasi implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Kota Makassar, Senin (24/8/2026). Dalam acara tersebut, Meity menyampaikan pentingnya memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal HAM agar kehidupan sosial di tengah masyarakat berlangsung harmonis.

64x64

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI ============================================================                 Disampaikan oleh   : Hj. Meitri Citra Wardani, S.H.                 Nomor Anggota        : A-476   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang

64x64

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI ============================================================ Disampaikan oleh​: dr. Gamal Nomor Anggota​: A-474 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi

64x64

Meity Minta Usulan Amnesti Narapidana Usia Produktif Dilaksanakan Secara Matang

 

Jakarta (12/08) — Politisi Partai Keadilan Sejahtera di Senayan, Meity Rahmatia, meminta pemerintah atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memikirkan secara matang usulan amnesti atau pemberian remisi kepada narapidana usia produktif dari Lembaga Pemasyarakatan. Menurutnya, pengampunan kepada warga binaan usia produktif tersebut mesti mempertimbangkan banyak aspek sehingga bisa berlangsung sukses, dan kehadiran mantan warga binaan lapas

64x64

Meity Sambut Gembira Penunjukan Mattoanging dan Kaluku Bodoa Makassar Jadi Percontohan Sadar HAM

 

Makassar (11/08) — Kementerian Hak Asasi Manusia menetapkan Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai daerah percontohan program Sadar HAM. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menjelaskan bahwa penetapan ini diikuti dengan penempatan petugas Penggerak HAM di tingkat kelurahan yang bertugas mengidentifikasi pemenuhan hak-hak dasar warga, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan,

64x64

Surahman Hidayat Apresiasi Ikhtiar BNPB Beserta Tim Gabungan, Komunitas Masyarakat Peduli Api, dan Komunitas Jeep Padamkan Karhutla Bromo

 

Jakarta (11/08) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Gunung Bromo sejak 3 Agustus 2026. Hingga kini, kebakaran telah meluas membakar 742 hektare lahan dengan vegetasi cemara gunung, akasia, mentigen, dan semak belukar. ”Karhutla Bromo ini bukan hanya

64x64

Soal Gaji Paralegal Posbankum, Meity: Harus Berbasis Kinerja

 

Jakarta (08/08) — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang mengupayakan agar para paralegal yang bertugas di Pos Bantuan Hukum bisa memperoleh gaji atau honor dari pemerintah daerah. Saat ini, Provinsi Banten dan DKI Jakarta disebut telah berkomitmen membiayai paralegal melalui surat keputusan gubernur. Selain dukungan pemda, Kemenkum menyiapkan proyek percontohan insentif dari APBN 2027

64x64

Pencegahan Perdagangan Orang. Meity Dorong Dukungan Lintas Sektor Perkuat Imigrasi sebagai Garda Terdepan

 

Jakarta (07/08) — Tahun ini, Direktorat Jenderal Imigrasi disebut telah menunda keberangkatan 8.287 warga negara Indonesia yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang selama periode Januari hingga Juli 2026. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa jumlah pencegahan ini turun 12,36 persen dibanding periode yang sama tahun lalu berkat pengawasan ketat berbasis risiko dari proses