Jakarta (04/08) — Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengonfirmasi temuan selisih harga pada anggaran pembelian gembok oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024–2025. BPK mengharuskan Ditjenpas mengembalikan selisih dari anggaran Rp92,5 miliar untuk 106 ribu unit gembok yang sempat menjadi tular dan menjadi sorotan publik di
Jakarta (02/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menyampaikan pandangannya terkait program penggerak HAM dan Posbankum yang saat ini mulai dijalankan oleh pemerintah di berbagai daerah. Meity memandang program ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat. Namun, pada perkembangannya masih perlu diuji implementasinya di lapangan. “Efektivitas dan efisiensinya terhadap
Gowa (23/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia kembali menyalurkan ratusan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Rabu (22/07/2026). Meity menyerahkan langsung Surat Keputusan nominasi PIP ke 150 orang tua siswa yang disaksikan langsung oleh kepala sekolah dan guru-guru SMKN 4 Kabupaten Gowa. Bantuan PIP
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SATU DATA INDONESIA =============================================================== Disampaikan oleh : dr. Gamal, M.Biomed Nomor Anggota : A-474 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR RI; – Rekan-rekan wartawan serta hadirin
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ============================================================== Disampaikan oleh : Abdul Hadi, S.E., M.M. Nomor Anggota : A-480 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati:
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN ============================================================== Disampaikan oleh : Dr. Reni Astuti, S.Si., M.PSDM. Nomor Anggota : A-472 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan
PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL INDONESIA ====================================================================== Disampaikan oleh : Amin, Ak., M.M. Nomor Anggota : A-473 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Menteri
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SATU DATA INDONESIA =============================================================== Disampaikan oleh : dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed. Nomor Anggota : A-474 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Jakarta (10/07) — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia mendukung upaya LPSK yang mendorong penerapan ganti rugi finansial secara maksimal dalam kasus Cibitung, Bekasi dan Lokasari, Jakarta Barat. Restitusi dalam kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak di bawah umur di dua kawasan tersebut bertujuan untuk membiayai pemulihan medis jangka
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN — KOMISI X DPR RI) ========================================================== Disampaikan oleh: Dr. Reni Astuti, S.Si., M.PSDM. Nomor Anggota: A-472 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI;