Jakarta (07/08) — Tahun ini, Direktorat Jenderal Imigrasi disebut telah menunda keberangkatan 8.287 warga negara Indonesia yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang selama periode Januari hingga Juli 2026. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa jumlah pencegahan ini turun 12,36 persen dibanding periode yang sama tahun lalu berkat pengawasan ketat berbasis risiko dari proses penerbitan paspor hingga pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Imigrasi juga memasukkan data korban yang kembali ke dalam sistem Subject of Interest guna mencegah keberangkatan nonprosedural berulang. Selain tindakan pencegahan di perlintasan batas negara, mereka juga menyiagakan 516 petugas Pimpasa di tingkat desa untuk memberikan edukasi mengenai prosedur kerja resmi ke luar negeri serta membendung sindikat TPPO sejak dari hulu.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menilai saat ini kinerja Direktorat Imigrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menunjukkan hasil positif. Dengan kerja keras dan sistem deteksi dini yang sistematis, Imigrasi, kata politisi itu, dapat mencegah jumlah warga negara yang terindikasi korban TPPO.

“Jumlahnya cukup fantastis. Delapan ribu lebih. Berarti kurang lebih 40 orang dalam sehari. Kinerja ini tentu didukung pula oleh komitmen dan integritas para pegawai di lembaga tersebut. Bagaimanapun baiknya sistem, kalau tidak ada integritas personal, bisa jebol juga,” jelasnya.

Namun, di balik tren penurunan 12,36 persen dari kinerja Imigrasi ini, Meity mengingatkan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diperkuat agar dampak perlindungan terhadap masyarakat lebih optimal.

Salah satu catatan kritis yang disorot adalah potensi “kebocoran” akibat lemahnya integritas di internal petugas. Meity mengaitkan hal ini dengan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap 17 pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Juni lalu, termasuk Kepala Kantor. Kasus tersebut, yang diduga terkait penyimpangan pengurusan izin tinggal WNA, menjadi contoh nyata bahwa sistem secanggih apa pun dapat jebol jika tidak didukung integritas personal.

Selain isu integritas, Meity juga menyoroti bahwa pencegahan di pintu keberangkatan saja tidak cukup. Ia mendorong penguatan pengawasan di daerah-daerah kantong pekerja migran yang masih memiliki tingkat kerentanan tinggi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang mencatat kasus TPPO terbanyak. Ia mengatakan bahwa mereka di DPR akan mengawal efektivitas program 1.178 Desa Binaan Imigrasi dan 516 Petugas Imigrasi Pembina Desa agar edukasi dan deteksi dini di tingkat akar rumput benar-benar masif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, politisi PKS ini menyoroti perlunya tindak lanjut penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat pelaku. Pencegahan harus diikuti dengan pemidanaan berat kepada agen perantara yang memfasilitasi keberangkatan nonprosedural. “Jadi tidak hanya pencegahan di Imigrasi, tapi ditindaklanjuti dengan pemidanaan, sanksi yang berat kepada pelaku TPPO atau agen-agen perantara yang memfasilitasi keberangkatan,” ungkapnya.

Karena itu, dalam rangka menguatkan posisi Imigrasi sebagai garda terdepan dalam pencegahan TPPO, kata Meity, harus didukung oleh semua pihak dengan kerja sama lintas sektor yang kuat, yaitu kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Hal ini penting. Ingat, TPPO ini sangat canggih, sekarang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, dan melibatkan banyak pihak. Maka, menghadapi TPPO ini juga diperlukan kerja sama banyak pihak. Seperti yang terjadi di Libya sekarang ini, ada 41 WNI korban TPPO di Libya yang pemulangannya harus melalui proses sulit. Modus penipuan yang terus berkembang seperti pengalihan lokasi kerja dari Turki ke Libya. Kasus ini jadi pembelajaran baru bagi semua pihak dalam pencegahan TPPO,” pungkasnya.