Jakarta (05/08) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten di Jawa Tengah yang telah menyebabkan ribuan masyarakat menghadapi keterbatasan akses air bersih.
“Menurut BMKG, fenomena El Nino diprediksi masih akan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi berlanjut sampai awal 2027, dengan puncak kekeringan terjadi pada Agustus–September 2026. Kondisi ini akan meningkatkan risiko keterbatasan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan kesehatan masyarakat,” imbuh Surahman.
Surahman juga memberikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah bergerak cepat melakukan dropping air bersih, pemantauan situasi, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana kekeringan. BNPB tercatat menyalurkan ratusan ribu liter air bersih ke Klaten, Sragen, Banyumas, Cilacap, Bogor, dan Banjarnegara, serta melakukan operasi modifikasi cuaca dan pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB dan BPBD yang telah bergerak cepat melakukan dropping air bersih, pemantauan situasi, serta koordinasi lintas sektor demi meringankan beban masyarakat terdampak. Hal tersebut mencerminkan komitmen nyata dalam menjaga martabat dan hak dasar warga negara di tengah krisis,” kata Surahman.
Selain itu, Surahman mendorong adanya penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi kekeringan berbasis komunitas dan teknologi, perluasan program air bersih dan sanitasi darurat khususnya di daerah rawan kekeringan, peningkatan anggaran penanggulangan bencana yang responsif terhadap dinamika iklim dan kebutuhan lokal, serta pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Langkah-langkah strategis untuk mencegah kekeringan di masa mendatang sangat diperlukan, seperti rehabilitasi dan konservasi daerah aliran sungai (DAS) serta perlindungan hutan sebagai penyangga ekosistem air, pembangunan dan revitalisasi embung, sumur resapan, dan waduk mikro di wilayah rawan kekeringan, serta gerakan menanam bambu secara masif,” ujar Surahman.
Surahman juga menyampaikan pentingnya penerapan teknologi irigasi hemat air dan edukasi petani tentang pola tanam adaptif terhadap cuaca ekstrem, pendidikan publik tentang konservasi air dan adaptasi iklim dimulai dari sekolah hingga komunitas lokal, serta kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk investasi dalam infrastruktur air dan inovasi iklim.
Di samping itu, Surahman mengimbau BNPB dan Kementerian Sosial sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan kekeringan. BNPB harus meningkatkan kesiapsiagaan dan distribusi air bersih secara merata, sementara Kementerian Sosial diharapkan memperkuat perlindungan sosial dan bantuan darurat bagi keluarga miskin terdampak.
Di tengah kekeringan yang melanda, Surahman juga mengajak seluruh masyarakat yang terdampak untuk saling membantu, berbagi, menguatkan, dan menjaga semangat kebersamaan demi kehidupan yang berkelanjutan.
“Bencana kekeringan adalah ujian dari Allah untuk menguji kesabaran, kepedulian, dan keteguhan iman. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada masyarakat terdampak, dan tetap bisa saling membantu satu sama lain di tengah keterbatasan, serta memperbanyak doa agar rahmat dan hujan-Nya yang membawa manfaat segera turun,” pungkas Surahman.