Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Fraksi PKS Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Usaha

Fraksi PKS Dorong RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Usaha

 

Jakarta (27/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Regulasi tersebut dinilai harus mampu memperkuat hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Gamal, saat

Johan: Revisi UU Kehutanan Harus Sejahterakan Rakyat Tanpa Korbankan Fungsi Ekologis

Johan: Revisi UU Kehutanan Harus Sejahterakan Rakyat Tanpa Korbankan Fungsi Ekologis

 

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menekankan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan hutan dalam agenda revisi Undang-Undang (UU) Kehutanan. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (27/08), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Johan

Selain Bantu UMKM, Hendry Munief Dorong Pelaku Industri Kembangkan Industri Halal

Selain Bantu UMKM, Hendry Munief Dorong Pelaku Industri Kembangkan Industri Halal

 

Tangerang (27/08) — Kunjungan ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten, menghasilkan sejumlah catatan penting dari Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief. Kunjungan lapangan yang berlangsung 24–26 Agustus 2026 tersebut dilakukan untuk menggali kondisi nyata kawasan industri sekaligus mendapatkan masukan bagi penyempurnaan RUU Kawasan Industri. Salah satu perhatian utama Hendry adalah penguatan peran

Ateng Sutisna Soroti Lemahnya Pencegahan Karhutla di Tengah El Nino

Ateng Sutisna Soroti Lemahnya Pencegahan Karhutla di Tengah El Nino

 

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menilai meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai bencana alam akibat kemarau panjang. Ancaman tersebut telah diperingatkan sejak awal tahun, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan yang disiplin, terukur, dan mengikat hingga ke tingkat

Saadiah Uluputty: UU Perampasan Aset Harus Tegas terhadap Kejahatan, Tetap Adil terhadap Rakyat

Saadiah Uluputty: UU Perampasan Aset Harus Tegas terhadap Kejahatan, Tetap Adil terhadap Rakyat

 

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi instrumen hukum yang kuat untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat. Menurut Saadiah, pemberantasan kejahatan tidak boleh berhenti pada penghukuman terhadap pelaku. Negara juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh secara tidak

Kawal Pemulihan Desa Wisata Sade, Abdul Hadi Serukan Standardisasi Keamanan dan Sinergi Pembangunan Ulang Kawasan

Kawal Pemulihan Desa Wisata Sade, Abdul Hadi Serukan Standardisasi Keamanan dan Sinergi Pembangunan Ulang Kawasan

 

Jakarta (27/08) — Musibah kebakaran yang melanda kawasan adat Desa Wisata Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memantik perhatian serius dari berbagai pihak. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan catatan kritis terkait aspek keselamatan dan infrastruktur

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Usul Inisiatif DPR, Muh Haris: Beri Perlindungan Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Usul Inisiatif DPR, Muh Haris: Beri Perlindungan Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

 

Jakarta (27/08) — Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut menjadi langkah penting untuk menghadirkan pembaruan sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih adil, adaptif, memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN ============================================================                Disampaikan oleh​: dr. Gamal                Nomor Anggota​: A-474 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan

Nevi Zuairina Dukung Instruksi Prabowo Soal Cabut Izin Korporasi Terlibat Karhutla

Nevi Zuairina Dukung Instruksi Prabowo Soal Cabut Izin Korporasi Terlibat Karhutla

 

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya instruksi untuk mengusut keterlibatan korporasi dan mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Nevi menilai ketegasan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat

Kunjungi BIM Habib Aboe Dorong Penguatan Keamanan Siber dan Etika AI di Sektor Pariwisata Bali

Kunjungi BIM Habib Aboe Dorong Penguatan Keamanan Siber dan Etika AI di Sektor Pariwisata Bali

 

Denpasar (27/08) — Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi melakukan kunjungan kerja bersama delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke BIM University, Bali, Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut membahas perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), transformasi digital, serta tantangan keamanan siber di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kunjungan tersebut, Habib Aboe mengapresiasi