Jakarta (26/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyoroti sejumlah persoalan sektor minyak dan gas (migas), mulai dari realisasi lifting yang masih di bawah target, mitigasi risiko produksi, transparansi penanganan penyalahgunaan subsidi, hingga rencana penerapan subsidi gas secara tertutup. Hal itu disampaikan Ateng dalam RDP dengan Direktur Jenderal ESDM, Kepala SKK
Jakarta (26/08) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memiliki cakupan yang lebih luas dan mampu merespons perkembangan kejahatan, termasuk tindak pidana ekonomi digital. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam RDPU/Audiensi dengan akademisi untuk menerima masukan terkait RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen,
Jakarta (26/08) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendorong penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar semakin berani, independen, dan dipercaya masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Mardani dalam RDP dengan Ombudsman RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/08). Mardani menilai Ombudsman
Jakarta (26/08) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyoroti sejumlah persoalan kelembagaan dan struktural yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), khususnya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketimpangan beban penerimaan laporan, serta status kelembagaan kantor perwakilan di daerah. Hal tersebut disampaikan Aus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Ombudsman RI di Gedung
Jakarta (26/08) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid, menyoroti tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Aida Budiman. Hal itu disampaikan dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di Gedung Nusantara I,
Jakarta (26/08) — Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 31 wilayah aglomerasi dan non-aglomerasi telah mengajukan proposal pembangunan fasilitas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik. Kebijakan ini mewajibkan pemenuhan kapasitas pemrosesan minimal 1.000 ton sampah per hari sehingga mendorong kolaborasi antardaerah, seperti skema Bogor Raya dan Denpasar Raya. Saat ini terdapat tiga wilayah yang telah memasuki tahap
Jakarta (26/08) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam RDPU/Audiensi dengan Kabareskrim Polri dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/08).
Jakarta (26/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti sejumlah isu strategis dalam Fit and Proper Test calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destri Damayanti, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/08). Dalam forum tersebut, Anis mempertanyakan aspek pembaruan visi Destri. Ia menilai adanya kesinambungan yang kuat
Jakarta (26/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti paradoks kebijakan pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan nikel. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mengendalikan produksi dan memperbaiki harga nikel dunia tersebut justru berpotensi membuat sejumlah smelter di Indonesia kekurangan bahan baku dan semakin bergantung pada impor bijih nikel. Menurut Ateng,
Jakarta (26/08) — Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mendesak Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meninjau dan mengkaji ulang regulasi mengenai batas waktu pengajuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini dipatok selama 10 tahun. Menurutnya, aturan tersebut dinilai terlalu berat dan kurang mengedepankan