Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Soroti Sertifikasi Ganda, Slamet Dorong Ekspor Perikanan Satu Pintu

 

Jakarta (25/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, mendorong pemerintah segera membenahi tumpang tindih layanan sertifikasi ekspor perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin). Pembenahan diperlukan untuk mendukung peningkatan ekspor sekaligus memastikan perlindungan mutu dan kesehatan produk berjalan efektif. Keluhan pelaku usaha di Kalimantan Utara menunjukkan bahwa

Meity Rahmatia: Temuan Fasilitas Khusus di Lapas Cibinong Harus Diusut Transparan

 

Jakarta (25/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan penjelasan menyeluruh atas temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya fasilitas khusus atau hunian dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai hunian/klaster, dilengkapi fasilitas seperti ruang

Saadiah Uluputty: Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong Harus Diusut Transparan dan Menyeluruh

 

Jakarta (25/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menilai temuan Ombudsman dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong sebagai persoalan yang harus segera ditindaklanjuti secara transparan dan menyeluruh. Saadiah menegaskan bahwa prinsip dasar pemasyarakatan harus berlaku sama bagi seluruh warga binaan. Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan khusus berdasarkan kemampuan

BPGMN Bukan Mulai dari Nol, Johan Rosihan: Ambil Pengalaman BRGM, Perkuat Pencegahan Karhutla

 

Jakarta (25/09) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyambut pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai momentum memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus melanjutkan pengalaman panjang Indonesia dalam restorasi gambut dan mangrove. Johan mengingatkan, BPGMN bukanlah kelembagaan yang sepenuhnya dimulai dari nol. Indonesia sebelumnya memiliki

Impor Beras Ilegal Rp27,3 Miliar: Melukai Kedaulatan Pangan di Hari Tani Nasional

 

Jakarta (25/09) — Penemuan beras impor ilegal sebanyak 30 kontainer oleh Bea Cukai membuat khidmat Hari Tani Nasional terganggu. Seolah menyiram air keruh ke petani yang sedang bergembira dengan harga GKP sampai Rp8.000. “Temuan beras impor ilegal ini betul-betul merusak Hari Tani yang menjadi kebahagiaan petani Indonesia. Siapa yang impor? Apa motifnya? Harus diselidiki ke

Ateng Sutisna: WPSPE Tampomas Tidak Otomatis Jadi WKP, Keselamatan Ekologis Harus Jadi Prioritas

 

Jakarta (25/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, meminta pemerintah memastikan penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) Tampomas tidak diperlakukan sebagai langkah otomatis menuju penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Status WPSPE merupakan tahap untuk memperoleh dan menguji data, sehingga keputusan mengenai kelanjutan proyek harus

Hendry Munief: RUU Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

 

Serang (25/09) — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya perubahan orientasi dalam pengelolaan kawasan industri. Keberhasilan kawasan industri tidak cukup hanya diukur dari luas lahan, jumlah bangunan, atau jumlah perusahaan yang berada di dalamnya, tetapi harus dilihat dari produktivitas dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Hal tersebut

Yanuar Arif Wibowo: DPR Akan Panggil Ombudsman dan Dirjenpas, Evaluasi Seluruh Lapas Mendesak Dilakukan

 

Jakarta (25/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menegaskan bahwa temuan dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR secara menyeluruh. Yanuar menyampaikan bahwa DPR akan mendalami temuan Ombudsman Republik Indonesia serta meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal

Fraksi PKS: RAPBN 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Berkualitas dan Jaga Ketahanan Fiskal

 

Jakarta (24/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menilai APBN Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen yang mampu menjaga ketahanan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pandangan tersebut disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, dalam Pendapat Mini Fraksi pada rapat Badan Anggaran DPR RI, Kamis (24/9/2026).

Hari Tani Nasional, Slamet: Kesejahteraan Petani Harus Jadi Arah Kebijakan Pangan

 

Jakarta (24/09) — Anggota Komisi IV sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, menegaskan bahwa peringatan Hari Tani Nasional harus menjadi momentum untuk menempatkan kesejahteraan petani sebagai arah utama pembangunan pangan. Penguatan legislasi, peningkatan anggaran ketahanan pangan, dan kebijakan pelaksanaannya harus saling mendukung untuk memberikan kepastian usaha serta penghidupan yang layak bagi