Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Fraksi PKS DPR RI: Ekonomi Pancasila Harus Jadi Landasan KEM-PPKF 2027, Dorong Pertumbuhan Berkualitas dan Jamin Kesejahteraan Guru

 

Jakarta (04/06) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Pandangan tersebut dibacakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada 20

Mahfudz Abdurrahman: Kemlu Harus Lebih Aktif Sampaikan Hasil Lawatan Presiden kepada Publik

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk lebih aktif menjelaskan hasil dan manfaat dari berbagai kunjungan luar negeri Presiden kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar publik memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan capaian dari setiap lawatan kenegaraan. “Di tengah berbagai polemik yang berkembang,

Wakil Ketua BAKN DPR Amin Ak Dorong Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Maluku Utara

 

Ternate (04/06) — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin Ak, menilai bahwa persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini bukanlah keterbatasan anggaran, melainkan perlunya pembenahan tata kelola keuangan daerah agar penggunaan APBN dan APBD dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja

Hamid Noor Yasin Soroti Darurat Sedimentasi Waduk Gajah Mungkur, Desak Penanganan Sebelum Terlambat

 

Jakarta (03/06) — Hamid Noor Yasin, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, kembali mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tentang kondisi kritis Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri. Dalam rapat kerja dengan Menteri PU, politisi senior PKS itu menyampaikan aspirasi mendesak bahwa heroisme warga transmigrasi bedol desa yang penuh pengorbanan jangan berakhir

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN ————————————————————————————— Disampaikan oleh ​: Dr. Hj. ANIS BYARWATI, M.Si. Nomor Anggota​: A-488 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota

DPR Soroti “Blind Spot” Pendidikan Vokasi Pariwisata di Kawasan Timur Indonesia

 

Jakarta (03/06) — Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengkritik ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan vokasi pariwisata yang dinilai mengabaikan kawasan Timur Indonesia. Ketiadaan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua dinilai dapat memicu hilangnya potensi sumber daya manusia lokal (brain drain). Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja

Yanuar Arif Wibowo: KSP Harus Menjadi Mata dan Telinga Presiden yang Objektif dalam Mengawal Program Prioritas Nasional

 

Jakarta (03/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pentingnya peran Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai instrumen strategis Presiden dalam memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Staf Presiden (KSP)

Pasar Turis Oseania Naik, DPR Kritik Mandeknya Pembangunan Pariwisata Morotai

 

Jakarta (03/06) — Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengkritik lambannya intervensi pemerintah pusat dalam memaksimalkan potensi pariwisata di Pulau Morotai, Maluku Utara. Padahal, pergeseran dinamika pariwisata global saat ini dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan dari kawasan Pasifik atau Oseania. Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi

Aher Apresiasi Percepatan Pengukuran IPKP di Perbatasan Nunukan

 

Jakarta (03/06) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan percepatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Tou Lumbis, Nunukan, guna memetakan kondisi riil dan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Deputi Edfrie R. Maith (07/05/2026) menjelaskan bahwa kawasan ini kaya akan sumber daya alam seperti rumput laut dan blue sapphire, namun hilirisasi masih minim sehingga perlu didorong

Ateng Sutisna Ingatkan Risiko Inefisiensi dalam Pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia

 

Jakarta (03/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengingatkan agar pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia di bawah pengelolaan BPI Danantara tidak berakhir menjadi beban inefisiensi baru bagi negara. Menurutnya, konsolidasi kawasan industri BUMN harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan semata. Di tengah