Sumedang (26/09) — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, mendorong masyarakat agar semakin kritis dalam menentukan pilihan politik dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik money politics. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh kualitas pertimbangan masyarakat dalam memilih calon yang akan menjadi wakil dan pengelola negara.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi DPR RI dan Bawaslu RI dalam memperkuat pemahaman serta kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap proses demokrasi.
Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher mengatakan, masyarakat perlu membangun budaya politik yang lebih rasional dengan melihat gagasan, kapasitas, rekam jejak, dan kemampuan calon dalam menjawab persoalan masyarakat.
“Masyarakat jangan hanya melihat apa yang diberikan saat menjelang pemilu, tetapi juga harus melihat gagasan dan kapasitas calon. Kita perlu memilih berdasarkan pertimbangan yang rasional agar kelak memiliki wakil rakyat dan pengelola negara yang amanah,” ujar Aher.
Menurutnya, tantangan demokrasi ke depan masih tidak terlepas dari potensi praktik politik uang. Karena itu, pendidikan politik kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar pemilih memiliki kemampuan untuk mengenali dan menilai berbagai bentuk pengaruh yang dapat memengaruhi pilihan politik.
Aher menekankan, pemilih yang cerdas merupakan salah satu fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Masyarakat perlu memahami bahwa pilihan politik tidak berhenti pada momentum pencoblosan, tetapi memiliki konsekuensi terhadap arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan setelah pemilu.
Pengawasan Bukan Hanya Tugas Pemerintah
Selain persoalan politik uang, Aher menilai pengawasan terhadap proses pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Pengawasan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara negara, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat.
“Pengawasan bukan hanya kewajiban pemerintah atau lembaga pengawas pemilu. Masyarakat juga memiliki peran sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Karena itu, edukasi mengenai pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sejak dini,” katanya.
Ia berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat memperbanyak program pendidikan serta sosialisasi pengawasan kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang melibatkan DPR RI dan Bawaslu RI menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami mekanisme pengawasan pemilu.
“Harapannya, kegiatan seperti ini dapat memperkuat kapasitas relawan demokrasi sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pengawasan pemilu,” ujar Aher.
Tantangan Pengawasan Bergeser ke Ruang Digital
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Muhammad Zamzam, mengatakan tantangan pengawasan pemilu saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital.
Menurut Zaki, tantangan pada era digital tidak lebih ringan dibandingkan pemilu sebelumnya. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat diproduksi dan dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Sekarang tantangannya sudah bergeser. Dengan perkembangan artificial intelligence, informasi di dunia maya dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga semakin sulit dibedakan antara informasi yang benar dan yang tidak benar,” kata Zaki.
Ia menilai perkembangan teknologi tersebut menuntut lembaga pengawas pemilu untuk terus beradaptasi. Bawaslu tidak hanya dituntut memahami pola pelanggaran konvensional, tetapi juga harus mampu membaca dinamika informasi dan aktivitas politik di ruang digital.
Zaki menambahkan, konten digital yang berpotensi menguntungkan ataupun merugikan pihak politik tertentu dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan pemilu. Karena itu, literasi digital masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan demokrasi di tengah derasnya arus informasi.
Tahapan Pemilu Mulai Dipersiapkan
Dalam kesempatan tersebut, Zaki juga menyampaikan bahwa tahapan pemilu bagi penyelenggara akan memasuki fase persiapan pada Oktober 2027. Salah satunya berkaitan dengan proses rekrutmen badan ad hoc di berbagai tingkatan.
Badan ad hoc tersebut nantinya memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan dan pengawasan proses pemilu hingga tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara (TPS).
Menurut Zaki, kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, penguatan kapasitas tidak hanya diperlukan bagi penyelenggara dan pengawas, tetapi juga masyarakat yang mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif.
Kolaborasi antara lembaga negara, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, serta masyarakat luas dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Melalui pengawasan yang semakin partisipatif dan pemilih yang semakin kritis, kualitas demokrasi diharapkan tidak hanya diukur dari terlaksananya pemilu, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak politik secara bertanggung jawab.