Jakarta (26/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengapresiasi kinerja MIND ID pada semester I 2026 yang mencatat sejumlah capaian keuangan di atas rencana. Namun, kinerja tersebut tidak berhenti pada pencapaian laba saja, melainkan harus menjadi momentum penguatan hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah, keselamatan kerja, manfaat bagi negara dan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang terukur.
Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Strategis MIND ID bersama Komisi XII DPR RI pada (23/09). Berdasarkan paparan MIND ID, pendapatan konsolidasi hingga Juni 2026 mencapai Rp106,7 triliun atau sekitar 20 persen di atas RKAP periode yang sama sebesar Rp89,1 triliun. Laba bersih mencapai Rp20 triliun, sekitar 124 persen di atas RKAP sebesar Rp8,9 triliun. Margin laba bersih tercatat 19 persen dibanding target 10 persen, sementara aset mencapai Rp343,7 triliun dan ekuitas Rp192,6 triliun.
“Capaian keuangan ini patut diapresiasi. Tetapi kita perlu melihatnya secara utuh. Kinerja perusahaan tidak cukup diukur dari laba, melainkan bagaimana cadangan dijaga, nilai tambah diciptakan, pekerja dilindungi, dan manfaatnya dirasakan negara serta masyarakat,” ujarnya.
Capaian tersebut perlu dibaca bersama dengan kondisi produksi sejumlah komoditas. Produksi bijih nikel semester I tercatat 7,78 juta wet metric ton, sedikit di bawah target 7,82 juta. Produksi batu bara mencapai 19,5 juta ton dari target 21,3 juta ton, sedangkan produksi logam timah 10,9 ribu ton dari target 12,4 ribu ton.
Di sisi lain, produksi aluminium mencapai 143 ribu ton, melampaui target 137 ribu ton. Penjualan batu bara bahkan mencapai 21,1 juta ton dibanding target 19,8 juta ton, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan domestik, ekspor, dan pemanfaatan persediaan. Karena itu, ia meminta perbedaan produksi dan penjualan dijelaskan secara konsisten agar dapat diketahui sumber pertumbuhan kinerja dan keberlanjutannya.
Ia juga menyoroti hambatan peralatan dan tenaga kerja kontraktor pada produksi nikel, keterlambatan rencana kerja dan anggaran biaya pada operasi batu bara, serta kebutuhan pemeliharaan smelter timah. Setiap anak perusahaan perlu memiliki matriks tindak lanjut yang memuat penyebab selisih target, tenggat pemulihan, kebutuhan investasi, dan penanggung jawab.
Dalam konteks transformasi, ia menilai peta jalan MIND ID “From Volume to Value Creation” perlu diterjemahkan ke dalam ukuran hasil yang dapat dilihat setiap tahun. Peta jalan tersebut menempatkan 2025–2027 sebagai fase penguatan fondasi, 2028–2030 sebagai fase penciptaan nilai, dan periode setelah 2030 sebagai kelanjutan mandat penguasaan cadangan, hilirisasi, serta kepemimpinan pasar.
“Hilirisasi jangan dihitung dari banyak pabrik yang dibangun. Kita harus melihat apakah proyek tersebut menghasilkan nilai tambah serta dapat bertahan menghadapi perubahan harga komoditas,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong setiap proyek hilirisasi menyampaikan kebutuhan modal, biaya energi dan air, proyeksi margin sepanjang siklus harga, tingkat kandungan dan serapan industri dalam negeri, pasar pembeli, jadwal operasi, serta rencana pengelolaan limbah dan emisinya. Keputusan investasi juga perlu dilakukan secara bertahap dengan evaluasi terhadap asumsi teknis dan komersial.
Selain hilirisasi, keselamatan kerja harus menjadi ukuran utama transformasi MIND ID. Target zero fatality harus disertai pelaporan insiden yang terbuka dan pembelajaran lintas perusahaan agar keselamatan tidak berhenti sebagai target administratif.
Ia juga mendorong pengawasan dari tahun ke tahun, mulai dari produksi dan penjualan setiap komoditas, kontribusi fiskal, intensitas emisi maupun penggunaan air, kepatuhan lingkungan, pemulihan lahan, hingga angka kecelakaan dan tindak lanjutnya.
“Kami perlu memperoleh peta jalan yang dapat diuji per tahun dan per proyek. Dengan begitu, dukungan terhadap MIND ID dapat berjalan seiring dengan pengawasan terhadap biaya, manfaat, keselamatan, dan risiko yang ditanggung negara,” pungkasnya.