Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

TKA SMP Selesai, Kurniasih Dorong Evaluasi agar Pelaksanaan di Jenjang SD Bisa Lebih Baik

 

Jakarta (14/04) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi kelancaran pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP gelombang kedua oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 10–13 April 2026 di berbagai daerah. Menurut Kurniasih, penegasan bahwa TKA bukan penentu kelulusan, melainkan instrumen pemetaan kemampuan siswa secara nasional, merupakan langkah

PKS Dorong Reformasi Perlindungan Saksi dan Korban, Tekankan Penguatan LPSK dan Pemulihan Menyeluruh

 

Jakarta (14/04) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSdK) dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Pemerintah. Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI F-PKS, Meity Rahmatia. Dalam penyampaiannya, Meity menegaskan bahwa kehadiran RUU ini merupakan langkah strategis

Riyono Caping: Benih dan Pakan Jadi PR Berat Budidaya Udang Nasional

 

Jakarta (14/04) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, menyoroti dua persoalan utama yang saat ini menjadi bottleneck dalam sektor budidaya udang nasional, yakni ketersediaan bibit berkualitas dan ketergantungan tinggi terhadap pakan dari pelaku usaha besar. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia,

Aher Apresiasi Inovasi Pola Kerja BKN, Dorong Penerapan Fleksibel Berbasis Kinerja

 

Jakarta (14/04) — Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh memaparkan keberhasilan kebijakan kerja dari kantor hanya tiga hari di instansinya yang mampu meningkatkan produktivitas serta menghemat biaya transportasi. Efektivitas sistem ini didukung oleh karakter pekerjaan BKN yang 95% bersifat melayani ASN secara digital melalui sistem E-Kinerja harian. Sementara itu, pemerintah pusat juga sedang merumuskan kebijakan WFH

Evaluasi Mudik 2026, Abdul Hadi Minta Pemerintah Perbaiki Jalan, Benahi Terminal hingga Tertibkan Calo Tiket Pelabuhan

 

Jakarta (14/04) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyoroti pentingnya pembenahan fasilitas umum transportasi, khususnya terminal dan pelabuhan, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, serta Basarnas di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026). Rapat kerja tersebut digelar untuk membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan

Hadiri Halal Bihalal PKS Sulsel, Meity Tekankan Soliditas Kader Hadapi 2029

 

Makassar (14/04) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menghadiri halal bihalal Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Minggu (12/04/2026). Di acara yang diselenggarakan di kantor DPW PKS Sulsel, Jalan Tol Sutami, Makassar, Meity berbaur di tengah-tengah peserta. Ia terlihat menyapa setiap kader dan pengurus PKS Sulsel yang

Ateng Sutisna Soroti Krisis Nafta, Dorong Transformasi Industri Plastik ke Ekonomi Sirkular

 

Jakarta (14/04) — Anggota Komisi XII DPR – RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menilai gangguan pasokan bahan baku plastik (nafta) dari Timur Tengah harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan transformasi mendasar pada industri polimer nasional, dari ketergantungan berbasis fosil menuju ekonomi sirkular berbasis biomassa. Eskalasi krisis geopolitik global telah memperlihatkan rapuhnya struktur industri petrokimia

Aher: Efektivitas Kebijakan WFH untuk Hemat BBM Perlu Dikaji

 

Jakarta (14/04) — Mendagri Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa sejumlah menteri telah menyepakati pemberlakuan satu hari kerja dari rumah per minggu untuk menghemat BBM. Keputusan ini diambil setelah rapat intensif selama empat jam di Istana untuk merespons potensi krisis akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun hari yang dipilih sudah mengarah pada satu suara mayoritas, Mendagri Tito

Alarm Merah BPJS Kesehatan: Evaluasi Menyeluruh Mutlak Diperlukan, Bukan Sekadar Tambal Sulam

 

Jakarta (13/04) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, menyampaikan peringatan serius terkait kondisi BPJS Kesehatan yang dinilai tidak hanya menghadapi persoalan defisit keuangan, tetapi juga masalah struktural yang mengancam keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Meski secara administratif cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 98,74% penduduk, angka tersebut dinilai menyimpan persoalan mendasar

Isu Perjanjian Akses Amerika ke Wilayah Udara Indonesia, DPR: Kepentingan dan Kedaulatan Nasional Harus Jadi Prioritas

 

Jakarta (13/04) — Sebuah dokumen rahasia milik pertahanan Amerika Serikat mengungkap rencana strategis AS untuk mengamankan akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer mereka di wilayah kedaulatan Indonesia. Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Senin (13/4) di Jakarta memberi tanggapan atas isu tersebut. “Hingga saat ini, informasi yang beredar masih bersifat