Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Berita

Dukung Perampingan BUMN, Ateng Sutisna Tegaskan Jangan Sampai BUMN Sehat Jadi Korban Akibat Pelimpahan SDM Baru

Dukung Perampingan BUMN, Ateng Sutisna Tegaskan Jangan Sampai BUMN Sehat Jadi Korban Akibat Pelimpahan SDM Baru

 

Jakarta (12/09) — Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung langkah pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merampingkan ekosistem BUMN beserta anak, cucu, dan afiliasinya. Namun, ia mengingatkan konsolidasi tidak boleh sekadar mengurangi jumlah badan hukum dengan memindahkan beban perusahaan bermasalah kepada BUMN yang sehat maupun pekerja. Menurut

Aher Dorong Penguatan Kewenangan BNPP dan Pembentukan Pansus Daerah Perbatasan untuk Percepat Pembangunan Beranda Depan NKRI

Aher Dorong Penguatan Kewenangan BNPP dan Pembentukan Pansus Daerah Perbatasan untuk Percepat Pembangunan Beranda Depan NKRI

 

Jakarta (12/09) — Mendagri Tito Karnavian mengusulkan penguatan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar memiliki fungsi yang lebih imperatif dalam mengoordinasikan pengelolaan batas wilayah NKRI dengan negara tetangga. Usai rapat dengan Komisi II DPR RI, Tito pada 29 Juni 2026 menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar, kompleksitas pengawasan perbatasan darat dan laut Indonesia sangat

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Gamal: Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Gamal: Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

 

Surabaya (11/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan.

BGN Larang Minuman Rasa Susu dalam Menu MBG, Komisi IX: Pastikan di Lapangan Tak Ada Penyimpangan

BGN Larang Minuman Rasa Susu dalam Menu MBG, Komisi IX: Pastikan di Lapangan Tak Ada Penyimpangan

 

Jakarta (11/09) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Netty, kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan setiap bahan pangan yang diberikan dalam Program

Hendry Munief: Pemerintah Perlu Mereformasi Pengelolaan Dana KUR, dari Target Penyaluran ke Kualitas Pembiayaan

Hendry Munief: Pemerintah Perlu Mereformasi Pengelolaan Dana KUR, dari Target Penyaluran ke Kualitas Pembiayaan

 

Depok (11/09) — Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mendorong reformasi pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar program pembiayaan tersebut tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang tersalurkan, tetapi dari dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha masyarakat. Hal itu disampaikan Hendry dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kota Depok, Jawa Barat, Kamis

Kurniasih Dorong BRIN Konsolidasikan AI Lokal Menjadi Kekuatan AI Nasional

Kurniasih Dorong BRIN Konsolidasikan AI Lokal Menjadi Kekuatan AI Nasional

 

Jakarta (11/09) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat konsolidasi riset dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) nasional. Menurutnya, Indonesia telah memiliki berbagai talenta, riset, dan produk AI buatan lokal yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan teknologi nasional. Kurniasih mengatakan perkembangan agentic artificial intelligence membuka peluang

Wakil Ketua Komisi I DPR RI: Tiga Petugas Pertanian Gugur di Papua, Negara Harus Hadir Melindungi Warga

Wakil Ketua Komisi I DPR RI: Tiga Petugas Pertanian Gugur di Papua, Negara Harus Hadir Melindungi Warga

 

Jakarta (11/09) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang ditembak saat menjalankan tugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan. “Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara, terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan

113 Ribu Warga Alami Gangguan Pernapasan, Nevi Desak Pemerintah Jadikan Karhutla Darurat Kesehatan

113 Ribu Warga Alami Gangguan Pernapasan, Nevi Desak Pemerintah Jadikan Karhutla Darurat Kesehatan

 

Jakarta (11/09) — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah berkembang menjadi krisis kesehatan publik. Data Kementerian Kesehatan per 9 September mencatat 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan terkait kebakaran, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 50.891 orang pada 1 September. Angka tersebut menjadi alarm serius. Terlebih, lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi terpapar

Kawal Putusan MK, Mahfudz Abdurrahman Tekankan Sisa Kuota Internet Harus Tetap Bernilai

Kawal Putusan MK, Mahfudz Abdurrahman Tekankan Sisa Kuota Internet Harus Tetap Bernilai

 

Jakarta (11/09) — Fraksi PKS DPR RI menegaskan pentingnya memastikan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perlindungan sisa kuota internet benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/09/2026). Mahfudz menilai putusan MK harus dipahami sebagai

Johan Rosihan: Tambah 1 Juta Ton SPHP, Pemerintah Harus Buka Hitungan Biaya Fiskalnya

Johan Rosihan: Tambah 1 Juta Ton SPHP, Pemerintah Harus Buka Hitungan Biaya Fiskalnya

 

Jakarta (11/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah membuka secara transparan kebutuhan anggaran untuk rencana penambahan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, penambahan volume SPHP harus dibarengi dengan evaluasi terhadap efektivitas subsidi yang telah dikeluarkan negara dalam menekan harga beras di tingkat konsumen. “Kuota SPHP sebelumnya