Brebes (02/06) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya telah hidup secara nyata dan organik di dalam kearifan lokal masyarakat Tegal dan Brebes.

Pernyataan ini disampaikannya untuk mengembalikan diskursus Pancasila pada realitas sosiologis akar rumput dalam sarasehan peringatan 81 Tahun Pancasila yang digelar di Kampus 3 Universitas Harkat Negeri (UHN), Padepokan Kalisoga, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada Senin (1/6/2026) sore.

Dalam forum intelektual bertema “Pancasila di Antara Otoritas dan Legitimasi Kekuasaan” tersebut, Fikri membandingkan isu politik nasional di ibu kota Jakarta yang sering kali terasa sangat bising dan mengawang-ngawang dengan realitas masyarakat di daerah yang tidak sepenuhnya pragmatis.

“Saya tidak mempercayai teori ‘sawer’ (politik pragmatis/uang). Teori tersebut ternyata maksimal hanya memengaruhi sekitar 30 persen saja,” tegas Fikri, menepis anggapan bahwa masyarakat daerah mudah dibeli demi kepentingan politik elite.

Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menekankan agar masyarakat berpenutur bahasa ngapak di wilayah Pantura Barat tidak perlu merasa rendah diri.

Menurutnya, falsafah Pancasila bukanlah sekadar teks yang dihafal saat upacara, melainkan direpresentasikan secara utuh melalui tradisi harian.

Fikri merinci pengejawantahan kelima sila tersebut dalam budaya lokal. Seperti pada sila pertama, tercermin mendalam melalui tradisi keagamaan masyarakat agraris dan pesisir seperti ungga-unggahan, rasulan, serta megengan sebagai wujud syukur menyeimbangkan ritual spiritual dengan pelestarian alam.

“Kemudian Sila Kedua tergambar dari budaya moci (minum teh bersama) dan peniadaan hierarki kasta (undak-usuk) dalam bahasa ngapak yang murni memanusiakan martabat setiap individu secara setara,” tandas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini.

Kemudian pada sila ketiga diwujudkan riil melalui tradisi gerigan atau sambatan (gotong royong) serta pagelaran kesenian wayang kulit dan Balo-balo yang meleburkan berbagai latar belakang sosial demi persatuan.

“Sila Keempat dipraktikkan melalui rembug desa, di mana segala persoalan diselesaikan melalui dialog partisipatif tanpa kekerasan,” tandasnya.

Terakhir Sila Kelima terlihat dalam tradisi ater-ater, yakni membagikan makanan hasil bumi kepada tetangga sebagai instrumen organik pemerataan sosial.

Fikri juga menyoroti karakteristik masyarakat penutur ngapak yang sangat egaliter jika dibandingkan dengan budaya Jawa lain, seperti Mataraman yang memiliki stratifikasi sosial ketat dan budaya basa-basi.

“Kita ini ngapak, dan ngapak itu egaliter. Tidak ada strata kelas sosial, semuanya menjunjung kebersamaan dan terbuka. Istilahnya cablaka atau blaka suta (berbicara jujur apa adanya),” jelasnya.

Sebagai informasi, sarasehan bersejarah ini turut menghadirkan 11 pembicara andal dari berbagai daerah. Beberapa tokoh terkemuka yang hadir menyumbangkan pemikiran kritisnya antara lain Rektor UHN Tegal Sudirman Said, Guru Besar Hukum Tata Negara UPN Veteran Jakarta Taufiqurrahman Syahuri, Rektor IGTKI Ledalero Flores Otto Gusti N.M., hingga sejumlah akademisi dan pejabat publik lainnya.