Jakarta (23/10) — Sekretaris Jenderal DPP PKS sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menolak tegas wacana perubahan definisi korupsi yang bergulir beberapa hari ini. Menurutnya, persoalan korupsi di Indonesia tidak terletak pada definisinya, melainkan pada tata kelola yang lemah dan penegakan hukum yang belum konsisten. ⠀ “PKS menolak usulan tidak memasukkan kerugian negara
Jakarta (23/10) — Ketua Deputi Pembinaan Keluarga Pejabat Publik DPP PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa ketahanan keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun kepemimpinan pejabat publik yang amanah, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. ⠀ Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sarasehan dan Training ISPIMDA DPP PKS 2026 yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, mengusung
Balangan (23/10) — Anggota DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta Kapolres Balangan beserta jajarannya untuk serius memperkuat pemberantasan narkoba. Ia mendorong jajaran Polres Balangan meneladani ketegasan aparat dalam mengungkap kasus penyelundupan narkotika berskala besar, termasuk pengungkapan sekitar satu ton ketamin yang ditemukan tersembunyi di dalam puluhan karung berwarna kuning di sebuah kapal tanker. ⠀
Jakarta (23/10) — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya efisiensi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan pelayanan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuan akhir dari keberhasilan tata kelola negara adalah ketika rakyatnya merasa bahagia. Zudan (05/10/2026) mengatakan bahwa pengukuran efisiensi dan produktivitas kinerja ASN dapat dilakukan melalui
Jakarta (23/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengungkap penyebab antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi yang berulang di berbagai daerah. Ia meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina membuka data pasokan, kuota, serta hasil pengawasan untuk memastikan titik hambatan distribusi dan pihak yang bertanggung jawab. ⠀ Pemantauan Ombudsman
Jakarta (22/10) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi memperketat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap warga negara asing (WNA) yang terbukti melanggar ketentuan keimigrasian maupun mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini menyusul operasi pengawasan di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, yang berujung pada pemeriksaan
Jakarta (22/10) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), dalam momentum peringatan Hari Santri mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tetap menempatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai lex specialis atau undang-undang khusus yang menjadi rujukan utama dalam pengaturan pesantren.
Banjar (22/10) – Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi pelatihan kreatif yang diselenggarakan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kalimantan Selatan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui produksi sabun berbahan dasar minyak jelantah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi contoh nyata bagaimana kreativitas dapat mengubah barang yang sebelumnya dianggap limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Habib Aboe menyampaikan apresiasi
Jakarta (22/10) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mendukung upaya serius Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah penipuan dan rekrutmen warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran dalam Perang Rusia-Ukraina. ⠀ Ia menyebut tren menjadi tentara bayaran dalam perang yang terus berkecamuk di Eropa Timur itu terindikasi meningkat di kalangan WNI. Salah satu kasus yang terungkap
Jakarta (22/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah menyusun peta jalan nasional Nature-based Solutions (NbS) atau solusi berbasis alam yang terintegrasi dengan kerangka Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Perlindungan ekosistem, tegasnya, harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, keputusan investasi, dan pengawasan risiko dunia usaha, bukan sekadar agenda konservasi.