Jakarta (13/06) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengapresiasi komitmen pemerintah yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027.

Menurutnya, arah kebijakan tersebut semakin konkret dengan ditetapkannya target produksi berbagai komoditas strategis, antara lain produksi padi sebesar 55,27 juta ton pada tahun 2027 dan meningkat menjadi 58,05 juta ton pada tahun 2029, produksi jagung 23,58 juta ton pada tahun 2027 dan 25,89 juta ton pada tahun 2029, serta target produksi daging 5,25 juta ton, telur 8,04 juta ton, dan susu 877,53 ribu ton pada tahun 2027.

“Target-target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya target produksi, melainkan dari kualitas perencanaan, keberlanjutan pelaksanaan, serta kemampuan sistem pangan kita menghadapi berbagai risiko di masa depan,” ujar Slamet.

Sebagai anggota Banggar DPR RI, Slamet menekankan bahwa setiap program prioritas harus didukung dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang efektif, serta indikator kinerja yang mampu mengukur dampak nyata terhadap kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat luas. Menurutnya, investasi pemerintah di sektor pangan harus memberikan manfaat jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada capaian produksi jangka pendek.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar menuju kedaulatan pangan adalah meningkatnya kerentanan sistem pangan nasional akibat perubahan iklim. Potensi dampak El Niño pada periode 2026–2027, meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir, alih fungsi lahan pertanian, serta masih adanya ketergantungan impor pada beberapa komoditas seperti daging sapi dan susu harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah menjadi realitas yang dirasakan petani dan nelayan saat ini. Karena itu, pembangunan sektor pangan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim agar target swasembada tidak mudah terganggu oleh bencana maupun gejolak global,” tegasnya.

Dalam pandangan Slamet, langkah yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah pembenahan dan revitalisasi prasarana pertanian yang selama ini mengalami penurunan fungsi, seperti jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dan infrastruktur pendukung produksi lainnya.

Ia menilai bahwa program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan rehabilitasi infrastruktur eksisting merupakan pilihan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif dalam meningkatkan produksi dibandingkan pembukaan lahan atau pencetakan sawah baru yang membutuhkan biaya besar serta waktu yang lebih panjang.

“Kita mendukung penuh agenda kedaulatan pangan nasional. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam menyusun perencanaan yang berbasis data, memperhatikan daya dukung lingkungan, mengantisipasi dampak perubahan iklim, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dengan demikian, target produksi yang ambisius dapat benar-benar diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkas Slamet.