Jakarta (13/06) — Raker dan RDP Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi sorotan publik. Kasus beras bantuan pangan yang terjadi di Bangkalan, Madura, mengungkap bahwa stok yang ada di Bulog harus segera dikelola dengan presisi. Bukan hanya soal jumlah, kualitas harus tetap menjadi prioritas utama.

“Bantuan pangan adalah bentuk hadirnya negara kepada rakyat kecil. Kehadirannya harus menggembirakan dan membantu rakyat. Beras sebagai kebutuhan pokok harus berkualitas prima, tidak boleh ada bantuan pangan yang rusak atau tidak layak diberikan kepada rakyat,” papar Riyono Caping, Anggota Komisi IV DPR RI.

Laporan Kementan menyebutkan bahwa per 9 Juni 2026 terdapat sekitar 90.000 ton beras stok Bulog yang kondisinya rusak dan tidak layak konsumsi. Kerusakan ini disebabkan oleh penyimpanan yang terlalu lama, kondisi beras masuk yang kurang baik, serta manajemen pengelolaan beras yang kemungkinan terlewati.

“Stok beras nasional di gudang sudah bagus, ada 5,3 juta ton beras. Jumlah ini melimpah dan cukup untuk ketersediaan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah. Waktunya untuk segera dikeluarkan dan disalurkan untuk bantuan pangan. Jangan terlalu lama disimpan, pasti akan ada masalah,” tambah Riyono Caping.

Saat melakukan kunjungan pengawasan di Bulog Ngawi pekan ini, Riyono menemukan banyak kelelawar dan serangga kecil yang berada di dalam gudang Bulog. Berdasarkan keterangan Pimpinan Cabang (Pinca) Bulog, memang sudah waktunya dilakukan perawatan beras berupa fumigasi sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan kualitas beras.

“Pengawasan ke gudang Bulog Ngawi memberikan gambaran bahwa manajemen pengelolaan beras harus ketat, tidak boleh terlambat atau bahkan abai terhadap SOP yang ditetapkan,” tambah Riyono.

Beras untuk rakyat harus bagus dan berkualitas. Bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat kategori tidak mampu untuk periode Februari-Maret harus sudah selesai disalurkan pada Juni 2026 ini.

“Keluarkan dan pastikan beras Bulog layak konsumsi dan berkualitas. Jika ada yang kurang bagus, jangan dibagikan kepada rakyat. Jika terlanjur, maka wajib diganti. Jangan ada kesalahan dalam pelayanan kepada rakyat,” tutup Riyono.