Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan optimisme bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) akan semakin memperkuat fondasi sektor keuangan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini tengah memprioritaskan penyelesaian dua rancangan undang-undang strategis, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut disampaikan Adang dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR
Jakarta (04/06) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyampaikan optimisme terhadap arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik agar seluruh kebijakan fiskal
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat integritas dan menutup celah terjadinya penyimpangan. Pernyataan tersebut disampaikan Yanuar
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mendorong agar investasi di sektor energi dan sumber daya alam dapat dioptimalkan untuk memperkuat industri manufaktur nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jalal dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6)
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti rendahnya realisasi anggaran promosi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada Semester I Tahun 2026. Kondisi ini dinilai dapat mengancam kelangsungan penyelenggaraan agenda pariwisata di daerah, terutama yang berada di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi sektor transportasi nasional, mulai dari terganggunya layanan kapal perintis dan Pelni di wilayah kepulauan, mahalnya harga tiket pesawat, rendahnya ketepatan waktu penerbangan, hingga tingginya angka kecelakaan transportasi di Indonesia. Menurut Saadiah, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan transportasi nasional
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai langkah penting dalam memperkuat fondasi sistem keuangan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Menurut Amin, perubahan UU P2SK bukan
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengapresiasi keberhasilan pengiriman perdana minyak mentah hasil sumur rakyat dari Desa Plantungan, Kabupaten Blora, menuju fasilitas pengolahan PT Pertamina. Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam transformasi sumur minyak rakyat menuju sistem yang lebih tertib, legal, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pengiriman
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XIII, Meity Rahmatia menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026) kemarin. Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, OTT sebanyak 17 pejabat, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Aman Abdullah, sebagai contoh masih lemahnya integritas