Jakarta (15/09) — Anggota Komisi IX Achmad Ru’yat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan rencana penggunaan marketplace dalam pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memperluas akses bagi petani dan pelaku usaha lokal.

Achmad Ru’yat mengatakan digitalisasi pengadaan dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, sistem tersebut harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan pemasok besar.

“Marketplace MBG harus membuka kesempatan yang adil bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi di daerah. Jangan sampai digitalisasi justru membuat pengadaan semakin terkonsentrasi pada pemasok tertentu,” kata Ru’yat di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, kebutuhan bahan baku MBG yang besar seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat sentra produksi pangan lokal. Pemerintah perlu memastikan terdapat keterhubungan antara dapur MBG dengan produsen di wilayah sekitar.

“Jangan sampai sentra produksi bahan baku lokal berada di satu sisi, sementara pengadaan justru dikuasai pemasok bermodal besar dari luar daerah. Kalau itu terjadi, manfaat ekonomi MBG tidak optimal dirasakan masyarakat setempat,” ujarnya.

Ru’yat meminta BGN memastikan mekanisme marketplace memiliki persyaratan yang proporsional, informasi pengadaan yang terbuka, standar kualitas yang jelas, serta sistem yang memungkinkan pemasok lokal bersaing secara sehat.

“Yang perlu dibangun adalah ekosistem pengadaan yang transparan dan kompetitif. Kualitas dan keamanan pangan tetap menjadi syarat utama, tetapi kapasitas pelaku usaha lokal juga harus diberi ruang untuk berkembang,” katanya.

Ru’yat mendukung pemanfaatan teknologi dalam pengadaan MBG sepanjang dapat meningkatkan kualitas program sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. “MBG harus memberi manfaat ganda: memenuhi kebutuhan gizi anak dan menggerakkan ekonomi lokal. Marketplace jangan menjadi pintu masuk konsentrasi pengadaan, tetapi menjadi pintu terbukanya pasar bagi masyarakat daerah,” pungkas Ru’yat.