Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Berita

Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir

Pansus RUU Daerah Kepulauan Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir

 

Tanjungpinang (22/07) — Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kunjungan ini bertujuan berdialog langsung dan meminta masukan langsung dari pemda yang terkategori daerah kepulauan. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin–Selasa tanggal 20–21 Juli 2026. Kedatangan Pansus RUU disambut langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama jajaran.

Riyono Caping: Benih Bening Lobster Sumber Kesejahteraan, Jangan Diselundupkan

Riyono Caping: Benih Bening Lobster Sumber Kesejahteraan, Jangan Diselundupkan

 

Jakarta (22/07) — Panja BBL yang digulirkan oleh Komisi IV sebagai bagian dari alat pengawasan dan jalan keluar tata kelola yang masih harus terus diperbaiki demi kepentingan bangsa dan nelayan kecil. Potensi ratusan juta benih bening lobster saat ini masih dikelola secara sederhana, ditangkap dan dijual ke broker untuk diselundupkan ke luar negeri. Kondisi ini

Ledia Hanifa Khawatir Data Kebutuhan SDM Belum Memadai untuk Pengembangan Perguruan Tinggi

Ledia Hanifa Khawatir Data Kebutuhan SDM Belum Memadai untuk Pengembangan Perguruan Tinggi

 

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa, mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah memiliki perhitungan mengenai kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai dasar dalam menentukan program studi yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Ledia dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di DPR

Ahmad Heryawan Optimistis RUU Daerah Kepulauan Disahkan Periode Ini, Demi Menghapus Disparitas dan Mewujudkan Keadilan Pembangunan

Ahmad Heryawan Optimistis RUU Daerah Kepulauan Disahkan Periode Ini, Demi Menghapus Disparitas dan Mewujudkan Keadilan Pembangunan

 

Jakarta (22/07) — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menyatakan optimisme bahwa RUU Daerah Kepulauan akan dapat diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang pada periode keanggotaan DPR RI saat ini. Optimisme tersebut menguat setelah Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan menerima berbagai masukan strategis dari

Ateng Sutisna Soroti Ketergantungan Pinjaman Asing BIG, Desak Penguatan Kedaulatan Data Geospasial Nasional

Ateng Sutisna Soroti Ketergantungan Pinjaman Asing BIG, Desak Penguatan Kedaulatan Data Geospasial Nasional

 

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menilai dominasi pembiayaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam program Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi peringatan serius bagi kemandirian Indonesia dalam mengelola data geospasial strategis. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata menyangkut komposisi anggaran, melainkan berkaitan langsung dengan kedaulatan data, penguasaan teknologi,

Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T dan Kolaborasi Swasta

Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T dan Kolaborasi Swasta

 

Jakarta (22/07) — Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Kamis (22/7/2026), sebagai peringatan bahwa

PKS Dorong UU PFII Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia, Bukan Sekadar Magnet Investasi Asing

PKS Dorong UU PFII Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia, Bukan Sekadar Magnet Investasi Asing

 

Jakarta (21/07) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) harus menjadikan keuangan syariah sebagai salah satu fondasi utama pembangunan pusat finansial nasional. Dengan potensi ekonomi syariah yang dimiliki Indonesia, PFII diharapkan tidak hanya menjadi pusat investasi global, tetapi juga berkembang sebagai Islamic International Financial Hub yang

Muh. Haris Dorong Program Magang Nasional Lebih Berorientasi pada Penyerapan Tenaga Kerja

Muh. Haris Dorong Program Magang Nasional Lebih Berorientasi pada Penyerapan Tenaga Kerja

 

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, mendorong agar pelaksanaan Program Pemagangan Nasional semakin diarahkan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi para lulusan baru. Menurutnya, penempatan peserta magang perlu lebih banyak dilakukan di sektor swasta agar peluang peserta untuk direkrut menjadi karyawan setelah masa magang dapat meningkat. Hal tersebut

Abdul Fikri Faqih Dorong Reformasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Evaluasi Krisis Murid di SD Negeri

Abdul Fikri Faqih Dorong Reformasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Evaluasi Krisis Murid di SD Negeri

 

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai sistem penerimaan mahasiswa baru nasional perlu ditata kembali agar menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan sehat. Selain itu, ia juga menyoroti persoalan semakin berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri yang memerlukan langkah penanganan secara komprehensif. Pernyataan

Karhutla Terus Berulang, Johan Rosihan Minta Revisi UU Kehutanan dan Anggaran Mitigasi Diperkuat

Karhutla Terus Berulang, Johan Rosihan Minta Revisi UU Kehutanan dan Anggaran Mitigasi Diperkuat

 

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan komitmen pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau. Menurutnya, revisi Undang-Undang Kehutanan harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi sehingga karhutla tidak lagi menjadi bencana tahunan. Hal tersebut disampaikan dalam sesi