Jakarta (23/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyampaikan sejumlah masukan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama BRIN (16/7/2026). Pada awal penyampaiannya, Ledia mengapresiasi BRIN yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan
Jakarta (23/07) — Memperingati Hari Anak Nasional 2026, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di tengah meningkatnya berbagai ancaman yang mengganggu tumbuh kembang generasi penerus bangsa, Kamis (23/07/2026). Menurut Saadiah, anak-anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh
Gowa (23/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia kembali menyalurkan ratusan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Rabu (22/07/2026). Meity menyerahkan langsung Surat Keputusan nominasi PIP ke 150 orang tua siswa yang disaksikan langsung oleh kepala sekolah dan guru-guru SMKN 4 Kabupaten Gowa. Bantuan PIP
Jakarta (23/07) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak pasif, berputus asa, tapi optimistis dan justru menjadikan kondisi ekonominya untuk terpacu bangkit dengan terus berjuang, apalagi negara melalui Kemensos juga terus menghadirkan program
Jakarta (22/07)— Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyoroti kebijakan pemblokiran anggaran di Kementerian Kesehatan yang dinilai berpotensi mengganggu layanan kesehatan primer dan pelaksanaan berbagai program kesehatan prioritas. Selain itu, ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus meninggalnya seorang dokter residen yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Hal
Jakarta (22/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti rendahnya serapan anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang dinilai dapat menghambat agenda transformasi layanan kesehatan nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan administrasi, termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), harus diikuti dengan optimalisasi pelaksanaan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jakarta (22/07) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menyoroti belum adanya alokasi anggaran revitalisasi pasar tradisional dalam realisasi anggaran Kementerian Perdagangan. Ia meminta pemerintah memastikan program tersebut kembali menjadi prioritas pada penyusunan anggaran tahun 2027 serta meningkatkan transparansi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor. Hal tersebut disampaikan Rizal dalam Rapat Kerja
Jakarta (22/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengapresiasi pelampauan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), namun memberikan catatan kritis atas masih rendahnya penyelesaian rekomendasi BPK serta lambatnya penyusunan regulasi pemeliharaan aset bersejarah. Hal tersebut disampaikan Fikri dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI terkait pembahasan Laporan
Jakarta (22/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Muh. Haris menyuarakan keprihatinannya atas fenomena paradoks penurunan serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2025 di tengah melonjaknya pagu anggaran. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius bagi efektivitas dan kualitas kinerja pelayanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI
Jakarta (22/07) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman menyatakan persetujuannya atas rencana penerimaan hibah kapal Giuseppe Garibaldi dari Italia. Persetujuan tersebut diberikan sebagai langkah untuk memperkuat hubungan kerja sama bilateral, namun disertai catatan kritis agar pemerintah transparan terkait keberlanjutan operasional kapal tersebut ke depannya. Hal tersebut disampaikan Mahfudz dalam Rapat Komisi