Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Berita

Soroti Potensi Piala Dunia 2026 pada Sosial-Ekonomi Global, Ahmad Heryawan Tekankan Peran Diplomasi bagi Palestina

Soroti Potensi Piala Dunia 2026 pada Sosial-Ekonomi Global, Ahmad Heryawan Tekankan Peran Diplomasi bagi Palestina

 

Jakarta (21/07) — Ketua BAM DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menilai penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi perhelatan olahraga terbesar di dunia, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat besar sekaligus berfungsi sebagai ruang diplomasi lunak (soft diplomacy) dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan, termasuk dukungan terhadap Palestina. Hal tersebut disampaikan dalam sesi

Usut Tuntas Kematian Dokter PPDS di Siak, Achmad Ru’yat Dorong Evaluasi Sistem Pendidikan Dokter

Usut Tuntas Kematian Dokter PPDS di Siak, Achmad Ru’yat Dorong Evaluasi Sistem Pendidikan Dokter

 

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi berinisial AKL yang ditemukan meninggal dunia di kawasan semak belukar dekat RSUD Tengku Rafi’an, Kabupaten Siak, Riau. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar penyebabnya

Habib Idrus Aljufri: UU PFII Tonggak Sejarah Indonesia Menuju Pusat Finansial Internasional Terbaik di Asia dan Dunia

Habib Idrus Aljufri: UU PFII Tonggak Sejarah Indonesia Menuju Pusat Finansial Internasional Terbaik di Asia dan Dunia

 

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Idrus Aljufri, menyampaikan apresiasi atas disahkannya Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) oleh DPR RI bersama Pemerintah. Menurutnya, pengesahan undang-undang ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia membangun sektor keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai

Dalami Kebutuhan Pelaku Usaha untuk RUU Kawasan Industri, Alifudin Tinjau Millennium Industrial Estate Cikupa

Dalami Kebutuhan Pelaku Usaha untuk RUU Kawasan Industri, Alifudin Tinjau Millennium Industrial Estate Cikupa

 

Tangerang (21/07) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, melaksanakan kunjungan kerja ke kawasan industri Millennium Industrial Estate yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Senin (20/7/2026). Kunjungan lapangan ini diinisiasi secara khusus untuk menyerap masukan serta mendalami kebutuhan faktual para pengelola dan pelaku usaha di kawasan industri. Langkah ini menjadi bagian

Riyono Caping Tegaskan Kunci Swasembada Gula Ada di Petani

Riyono Caping Tegaskan Kunci Swasembada Gula Ada di Petani

 

Jakarta (21/07) — Tekad Presiden Prabowo untuk swasembada gula pada tahun 2028 sebenarnya sejalan dengan Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Konsumsi 2028 dan Swasembada Gula Industri 2030. Perpres itu terbit pada 16 Juni 2023. Sajian data BPS, sepanjang tahun 2023, Indonesia mengimpor 5,069 juta ton gula, senilai US$2,88 miliar atau setara Rp44,33

Bicara Ideologi Pancasila, Meity Rahmatia Kumpulkan Ratusan Relawan Kebajikan Pancasila di Jeneponto, Sulawesi Selatan

Bicara Ideologi Pancasila, Meity Rahmatia Kumpulkan Ratusan Relawan Kebajikan Pancasila di Jeneponto, Sulawesi Selatan

 

Jeneponto (21/07) — Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII, Meity Rahmatia menggelar sosialisasi ideologi Pancasila di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (20/07/2026). Anggota DPR RI yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I pada Pemilihan Legislatif

Ahmad Heryawan Apresiasi Capaian Transformasi Birokrasi KemenPANRB, Dorong Birokrasi Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat

Ahmad Heryawan Apresiasi Capaian Transformasi Birokrasi KemenPANRB, Dorong Birokrasi Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat

 

Jakarta (21/07) — Menteri PANRB Rini Widyantini melaporkan capaian transformasi birokrasi tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI (10/6/2026). Salah satu hasil positif terlihat pada reformasi birokrasi sektor pengentasan kemiskinan, di mana daerah yang menerapkannya mampu menekan tingkat kemiskinan hingga 6%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25%. Dalam hal pelayanan publik,

Ledia Ingatkan Soal Hibah Perpustakaan Keliling: Harus Disertai Komitmen dari Pemda

Ledia Ingatkan Soal Hibah Perpustakaan Keliling: Harus Disertai Komitmen dari Pemda

 

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengapresiasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Dengan capaian tersebut, Perpusnas telah memperoleh WTP sebanyak sepuluh kali. Apresiasi tersebut disampaikan Ledia dalam rapat bersama Komisi X DPR RI dan

Ateng Sutisna Dorong Dispensasi Penggunaan LPG bagi Petani, Soroti Juga Kelangkaan BBM di Jawa Barat

Ateng Sutisna Dorong Dispensasi Penggunaan LPG bagi Petani, Soroti Juga Kelangkaan BBM di Jawa Barat

 

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah segera memberikan solusi terhadap persoalan kelangkaan BBM dan LPG yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya petani yang saat ini menghadapi tekanan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan bakar dan ketidakpastian geopolitik global.

HNW Dukung Zakat Sebagai “Tax Credit” Dimasukkan dalam Revisi UU Zakat

HNW Dukung Zakat Sebagai “Tax Credit” Dimasukkan dalam Revisi UU Zakat

 

Jakarta (21/07) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung keputusan MK dan mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat segera dilaksanakan dan menjadi momentum untuk mengkaji perubahan kebijakan zakat dari tax deduction (pengurang penghasilan kena pajak) menjadi tax credit (pengurang langsung pajak terutang).