Jakarta (21/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai sistem penerimaan mahasiswa baru nasional perlu ditata kembali agar menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan sehat. Selain itu, ia juga menyoroti persoalan semakin berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri yang memerlukan langkah penanganan secara komprehensif.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Selasa (21/07) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Abdul Fikri Faqih menjelaskan bahwa Panitia Kerja Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk sebagai respons atas berbagai masukan dari perguruan tinggi swasta yang menilai mekanisme penerimaan mahasiswa saat ini belum berjalan secara proporsional. Menurutnya, panjangnya tahapan seleksi di perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur berdampak pada ketidakseimbangan dalam proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta.
“Kami menerima banyak masukan dari perguruan tinggi swasta bahwa mekanisme penerimaan mahasiswa baru saat ini belum sehat. Jalur seleksi di perguruan tinggi negeri berlangsung cukup panjang, mulai dari SNBP, SNBT hingga jalur mandiri yang di beberapa kampus berlangsung sampai Juli, Agustus, bahkan September. Kondisi ini perlu dievaluasi,” ucap Abdul Fikri Faqih.
Ia menyampaikan bahwa Panja SPMB telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang mengarah pada pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui integrasi yang lebih baik antara perguruan tinggi negeri dan swasta sehingga proses seleksi dapat berlangsung lebih tertata dan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
Selain pendidikan tinggi, Abdul Fikri Faqih juga menyoroti persoalan minimnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji secara serius, termasuk opsi regrouping sekolah serta upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. “Sekarang yang juga menjadi perhatian adalah sekolah dasar negeri yang jumlah muridnya semakin sedikit. Ini perlu dicari jalan keluarnya, baik melalui penataan sekolah maupun sinergi antara sekolah negeri dan swasta agar layanan pendidikan tetap optimal,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IX tersebut.
Ia berharap berbagai rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional, sehingga sistem penerimaan mahasiswa baru semakin berkeadilan dan kualitas pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.