Jakarta (02/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia kembali mengingatkan posisi sentral peran orang tua dalam pendidikan anak. Hal itu ia sampaikan saat dimintai tanggapan oleh awak media atas temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang 112 siswa yang terpapar paham radikal dari media sosial dan game online. Menurutnya,
Jakarta (02/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti potensi paradoks kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan proyek swasembada pangan dan energi di Papua Selatan yang dinilai dapat berbenturan dengan komitmen perubahan iklim Indonesia di tingkat global. Menurutnya, ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa food estate dan pengembangan perkebunan skala besar di Merauke
Jakarta (01/06) — Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. Menurutnya, masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di sejumlah provinsi di Indonesia Timur menunjukkan bahwa akses
Jakarta (01/06) — Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya transisi arsip pertanahan dari bentuk fisik ke elektronik untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi layanan publik. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan (07/05/2026), menyatakan bahwa digitalisasi dokumen merupakan kebutuhan mendesak guna mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan serta risiko kerusakan fisik. Arsip elektronik yang dikelola secara autentik dan akuntabel akan
Jakarta (01/06) — Peringatan Hari Lahir Pancasila kembali digelar hari ini, Senin (1/6/2026), oleh seluruh masyarakat di tanah air. Pejabat dan aparatur sipil negara di berbagai daerah mengikuti upacara secara khidmat di lapangan kantor-kantor pemerintah. Di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila ini, anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan, Meity Rahmatia, mengingatkan agar peristiwa ini bukan
Jakarta (01/06) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan bahwa berbagai persoalan pendidikan tinggi yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya ketimpangan akses yang semakin nyata dan perlu segera mendapatkan perhatian serius pemerintah. Menurut Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini, rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia, tingginya
Jakarta (01/06) — Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum refleksi terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Habib Aboe, Pancasila bukan hanya dasar negara dan ideologi bangsa,
Jakarta (31/05) — Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu guna memberikan sanksi daftar hitam bagi pelaku politik uang, yang melarang mereka ikut kontestasi pada periode berikutnya. Usulan ini bertujuan memberikan efek jera serta mempermudah pembuktian pelanggaran administrasi tanpa harus memenuhi unsur masif. Selain itu, Bawaslu menekankan perlunya pengaturan ulang definisi politik
Jakarta (31/05) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti kerusakan serius kawasan wisata bahari Pantai Tanjung Kartika dan hilangnya Pulau Senja di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, akibat aktivitas pertambangan batu gamping berskala besar yang dinilai mengabaikan daya dukung lingkungan dan keselamatan ekosistem pesisir. Menurut Ateng, kawasan yang
Jakarta (30/05) — Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri secara tegas mengimbau seluruh lembaga pemerintah dan swasta untuk menghentikan praktik fotokopi KTP elektronik. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi (06/05/2026) menjelaskan bahwa e-KTP telah dilengkapi chip data yang seharusnya dibaca menggunakan perangkat card reader demi keamanan data pribadi masyarakat. Transformasi ini didorong melalui kolaborasi lintas kementerian agar