Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Kunjungi Dinas PU SBT, Saadiah Terima Rekomendasi Program Infrastruktur

 

Seram Bagian Timur (11/04) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka koordinasi dan penyerapan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Seram Bagian Timur, Sabtu (4/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Saadiah menerima langsung permohonan rekomendasi program dari jajaran Dinas

Nevi Zuairina: Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

 

Jakarta (11/04) — Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan kini menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan kesadaran publik mesti kuat karena menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan. Politisi PKS ini mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan

Aher Menyayangkan 10 Poin Gencatan Senjata Iran VS AS–Israel Tak Memuat Klausul Kemerdekaan Palestina

 

Jakarta (11/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalan mendalam atas tidak dicantumkannya klausul kemerdekaan Palestina dalam kesepakatan 10 poin gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sebagaimana diketahui, kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel muncul di tengah eskalasi konflik militer di kawasan Timur

HNW: Kejahatan Berkelanjutan Israel di Al Aqsha Harus Satukan Umat Islam

 

Jakarta (11/04) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M. Hidayat Nur Wahid mengutuk keras kejahatan berkelanjutan Israel terhadap Masjid Al Aqsha, termasuk dengan sikap double standard (standar ganda)-nya, di mana umat Islam dilarang beribadah di dalamnya saat bulan Ramadhan hingga pertengahan Syawal, tetapi justru membolehkan dan melindungi umat Yahudi beribadah di

DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah

 

Jakarta (11/04) — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah (ABT) oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industri lainnya. Desakan ini muncul akibat adanya kekhawatiran terkait eksploitasi berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan masa

Apresiasi Kemajuan Penanganan Pascabencana di Sumatra, Aher Dorong Percepatan Rehabilitasi Fasilitas Publik

 

Jakarta (10/04) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melaporkan kemajuan signifikan dalam penanganan pengungsi pascabencana di Sumatera, di mana hampir seluruh warga tidak lagi tinggal di tenda darurat. Bahkan saat ini, jumlah pengungsi yang tersisa hanya sekitar 47 kepala keluarga atau 173 jiwa dari total awal yang mencapai 2,1 juta orang. Meskipun pemulihan

HNW Apresiasi Keputusan Presiden: Kenaikan Biaya Haji akibat Avtur Tak Dibebankan ke Jamaah

 

Jakarta (10/04) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan kenaikan biaya haji akibat meningkatnya harga avtur tidak dibebankan kepada calon jamaah haji Indonesia. Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jakarta II ini menyampaikan bahwa tekanan biaya haji 1447 H/2026 M

LPG Harus Aman di Tengah Gejolak Global, Junaidi Auly: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban Kelangkaan

 

Jakarta (09/04) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly, menyoroti kondisi pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Meski pemerintah menyatakan cadangan LPG nasional dalam kondisi aman dengan kapasitas di atas 10 hari, Junaidi mengingatkan bahwa kewaspadaan

Ghufran: Bereskan ODOL Sekarang, Penertiban 6 Bulan Harus Tuntas Tanpa Kompromi

 

Jakarta (10/04) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Ghufran, mendesak pemerintah untuk segera memulai penertiban truk Over Dimension Over Load (ODOL) secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa langkah konkret harus dimulai sekarang dan ditargetkan menunjukkan hasil nyata dalam enam bulan ke depan. Menurut Ghufran, persoalan truk ODOL tidak bisa lagi dipandang sebagai