Jakarta (15/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyoroti terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir yang menimbulkan keluhan masyarakat akibat minimnya informasi dan pemberitahuan sebelumnya.
Menurut Jalal, apa pun penyebab gangguan yang terjadi, baik karena faktor teknis pembangkit maupun pemeliharaan jaringan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang memadai agar dapat melakukan antisipasi dan penyesuaian aktivitas sehari-hari.
“Listrik hari ini bukan lagi sekadar kebutuhan pendukung, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam bekerja, belajar, berusaha, hingga mengakses layanan publik. Karena itu, setiap gangguan yang terjadi harus diikuti dengan sosialisasi dan mitigasi yang baik,” ujar Jalal.
Politisi PKS tersebut menilai minimnya informasi terkait pemadaman berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar karena masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi gangguan listrik.
“Yang banyak dikeluhkan masyarakat bukan hanya padamnya listrik, tetapi juga minimnya informasi mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu pemulihan. Akibatnya, banyak aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang terganggu karena tidak sempat melakukan antisipasi,” katanya.
Jalal meminta PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut, termasuk memperkuat sistem komunikasi publik dan mekanisme mitigasi apabila terjadi gangguan serupa di masa mendatang.
“Kami mendorong PLN untuk melakukan evaluasi secara transparan dan memastikan kejadian seperti ini tidak berulang tanpa pemberitahuan yang memadai. Sistem komunikasi kepada pelanggan harus menjadi bagian penting dari pelayanan kelistrikan yang andal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai penyedia layanan strategis, PLN memiliki tanggung jawab untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi.
“Struktural PLN harus dapat mempertanggungjawabkan gangguan yang terjadi dan memastikan langkah-langkah perbaikan dilakukan secara serius. Masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang andal, tetapi juga kepastian informasi ketika terjadi kendala di lapangan,” ujarnya.
Jalal berharap pemerintah, Kementerian ESDM, dan PLN dapat segera menyelesaikan persoalan yang menjadi penyebab gangguan serta meningkatkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar produktivitas masyarakat tidak kembali terganggu.
“Ke depan, yang harus menjadi fokus adalah pencegahan, mitigasi, dan komunikasi yang lebih baik. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kurang optimalnya penanganan dan penyampaian informasi,” tutup Jalal.