Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

HNW: Kejahatan Berkelanjutan Israel di Al Aqsha Harus Satukan Umat Islam

 

Jakarta (11/04) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M. Hidayat Nur Wahid mengutuk keras kejahatan berkelanjutan Israel terhadap Masjid Al Aqsha, termasuk dengan sikap double standard (standar ganda)-nya, di mana umat Islam dilarang beribadah di dalamnya saat bulan Ramadhan hingga pertengahan Syawal, tetapi justru membolehkan dan melindungi umat Yahudi beribadah di

DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah

 

Jakarta (11/04) — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah (ABT) oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industri lainnya. Desakan ini muncul akibat adanya kekhawatiran terkait eksploitasi berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan masa

Apresiasi Kemajuan Penanganan Pascabencana di Sumatra, Aher Dorong Percepatan Rehabilitasi Fasilitas Publik

 

Jakarta (10/04) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melaporkan kemajuan signifikan dalam penanganan pengungsi pascabencana di Sumatera, di mana hampir seluruh warga tidak lagi tinggal di tenda darurat. Bahkan saat ini, jumlah pengungsi yang tersisa hanya sekitar 47 kepala keluarga atau 173 jiwa dari total awal yang mencapai 2,1 juta orang. Meskipun pemulihan

HNW Apresiasi Keputusan Presiden: Kenaikan Biaya Haji akibat Avtur Tak Dibebankan ke Jamaah

 

Jakarta (10/04) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan kenaikan biaya haji akibat meningkatnya harga avtur tidak dibebankan kepada calon jamaah haji Indonesia. Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jakarta II ini menyampaikan bahwa tekanan biaya haji 1447 H/2026 M

LPG Harus Aman di Tengah Gejolak Global, Junaidi Auly: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban Kelangkaan

 

Jakarta (09/04) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly, menyoroti kondisi pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Meski pemerintah menyatakan cadangan LPG nasional dalam kondisi aman dengan kapasitas di atas 10 hari, Junaidi mengingatkan bahwa kewaspadaan

Ghufran: Bereskan ODOL Sekarang, Penertiban 6 Bulan Harus Tuntas Tanpa Kompromi

 

Jakarta (10/04) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Ghufran, mendesak pemerintah untuk segera memulai penertiban truk Over Dimension Over Load (ODOL) secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa langkah konkret harus dimulai sekarang dan ditargetkan menunjukkan hasil nyata dalam enam bulan ke depan. Menurut Ghufran, persoalan truk ODOL tidak bisa lagi dipandang sebagai

Aher Dukung Pemerintah Indonesia Kecam UU Hukuman Mati Israel, Langgar HAM dan Hukum Internasional

 

Jakarta (10/04) — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras persetujuan parlemen Israel (Knesset) atas undang-undang yang memberlakukan hukuman mati terhadap tahanan Palestina. “Kebijakan tersebut tidak dapat diterima dan mencederai rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan universal,” tulis Kemlu melalui pernyataan resminya, dikutip Kamis (2/4). Pemerintah Indonesia menegaskan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap

Johan Rosihan: Stop Impor Bawang Putih, Indonesia Harus Kembali Swasembada

 

Jakarta (10/04) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong pemerintah untuk segera menghentikan ketergantungan impor bawang putih dan menargetkan kembali swasembada nasional. Hal ini disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV bersama jajaran anggota. Sebelum diskusi teknis berlangsung, Komisi IV DPR RI menyampaikan pernyataan bersama yang menegaskan

DPR Dorong Kebijakan Terukur Terkait Rencana Moratorium PMI ke Wilayah Konflik Timur Tengah

 

Jakarta (09/04) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai rencana pemerintah untuk melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah sebagai langkah antisipatif yang perlu dipertimbangkan secara matang dan terukur. Menurut Netty, perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas utama, terutama dalam situasi geopolitik yang tidak menentu. “Keselamatan pekerja