Jakarta (24/05) — Pidato Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR menyebut adanya ribuan kapal asing mencuri sumber daya ikan Indonesia. Artinya, masih perlu penguatan dan perlindungan sumber daya ikan agar tidak dinikmati oleh asing. Penguatan kapasitas pengawasan dan optimalisasi sumber daya ikan harus dilakukan oleh KKP.

“Potensi ekonomi biru maritim kita senilai Rp3.000 triliun lebih, minimal setara dengan APBN dalam satu tahun. Kehilangan akibat illegal fishing bisa mencapai Rp300 triliun. Kalau lima tahun saja bisa diselamatkan, ada Rp1.500 triliun uang untuk membiayai dan membangun sektor maritim kita saat ini,” papar Riyono Caping, anggota Komisi IV DPR RI.

Saat ini pengawasan terus dilakukan dan dioptimalkan dengan Pokwasmas (Kelompok Pengawas Masyarakat) berbasis kearifan lokal. Hal ini penting dilakukan untuk pengawasan yang bersifat preventif dan mencakup jarak pengawasan antara 0-4 mil. Kawasan ZEE membutuhkan kapasitas lebih besar berbasis teknologi yang dilakukan oleh PSDKP.

“Pengawasan terhadap illegal fishing harus berbasis teknologi tinggi, mulai dari perangkat keras berupa kapal pengawas yang andal, sumber daya manusia yang terlatih, peta pengawasan real time, laporan pelanggaran berbasis satelit, kecepatan tindakan pelanggaran dengan big data dan VMS yang akan memberikan tingkat pengawasan presisi sampai 90 persen,” kata Riyono Caping, anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil VII Jawa Timur.

Laporan KKP melalui Dirjen PSDKP pada 2025 menyebutkan telah dilakukan berbagai penindakan dan aksi pengawasan hingga penyegelan berbagai praktik illegal dan unreported fishing dengan valuasi mencapai Rp15 triliun.

“Pengawasan melalui jalur udara juga harus kita optimalkan. Adanya pesawat pengawas mutlak dilakukan. China sudah menggunakan kamera tingkat tinggi dengan presisi hingga per sekian detik dalam mendeteksi pencurian sumber daya kelautan. KKP harus segera mengajukan kembali pesawat patroli untuk survei dan berbagai kegiatan pengawasan,” tambah Riyono Caping.

Pengawasan merupakan garis pertahanan pertama untuk penyelamatan sumber daya ikan nasional. Kekuatan pengawasan bergantung pada kesungguhan politik anggaran dan kesiapan teknologinya.

“PSDKP harus diberikan porsi besar dalam anggaran karena menjadi kunci penyelamatan sumber daya kelautan dan perikanan nasional kita,” tutup Riyono.